Review
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 22 Januari 2021 | 18:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 22 Januari 2021 | 17:58 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 16:45 WIB
PROFIL PAJAK KOTA BOGOR
Jum'at, 22 Januari 2021 | 15:47 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Afiliasi Inggris Ini Bikin Setoran Pajak Hilang Puluhan Juta Dolar AS

A+
A-
1
A+
A-
1
Afiliasi Inggris Ini Bikin Setoran Pajak Hilang Puluhan Juta Dolar AS

Ilustrasi. (DDTCNews)

CHESHAM, DDTCNews – Yurisdiksi suaka pajak yang terafiliasi dengan Inggris disebut-sebut telah berkontribusi sebesar 29% nominal pajak korporasi yang tidak dapat dipungut akibat penghindaran pajak.

Dari total pajak korporasi secara global yang tidak berhasil dipungut senilai US$245 miliar per tahun, Tax Justice Network mencatat 28,5% atau US$70 miliar dilarikan oleh korporasi dari negara sumber ke yurisdiksi-yurisdiksi yang terafiliasi dengan Inggris.

"Negara-negara ini berperan sebagai yurisdiksi satelit yang ada guna mendukung profit shifting dan illicit financial flows," tulis Tax Justice Network pada laporan The State of Tax Justice 2020, dikutip Jumat (20/11/2020).

Baca Juga: Otoritas Sebut Aturan Cukai Etil Alkohol Bakal Kembali Diperketat

Yurisdiksi-yurisdiksi yang dimaksud antara lain British Virgin Island, Bermuda, Cayman, Isle of Man, Turks and Caicos, Anguilla, Jersey,dan Guernsey.

Delapan yurisdiksi yang disebutkan tersebut merupakan overseas territory atau crown dependency dari Inggris. Yurisdiksi yang berstatus sebagai overseas territory memiliki kedaulatan untuk mengatur permasalahan domestiknya masing-masing. Meski demikian, Inggris tetap berdaulat atas urusan pertahanan dan hubungan internasional dari yurisdiksi overseas territory tersebut.

Secara keseluruhan, yurisdiksi-yurisdiksi terafiliasi dengan Inggris, Luxembourg, Swiss, dan Belanda turut berkontribusi terhadap 47% atau sebesar US$117 miliar dari total pajak korporasi yang hilang akibat penghindaran pajak sejumlah US$245 miliar per tahun.

Baca Juga: Ini Daftar Negara yang Royal Beri Insentif Pajak untuk Litbang

Untuk mengembalikan penerimaan pajak yang hilang akibat penghindaran pajak serta akibat pandemi Covid-19, Tax Justice Network mengusulkan pengenaan pajak atas excess profit yang dinikmati oleh korporasi multinasional khususnya perusahaan digital di tengah pandemi.

"Excess profit harus diidentifikasi pada level grup, bukan level nasional. Hal ini diperlukan guna mencegah praktik underreporting yang marak digunakan korporasi multinasional untuk memindahkan labanya ke yurisdiksi suaka pajak," tulis Tax Justice Network. (rig)

Baca Juga: Dorong Sektor Usaha TIK, Tarif PPh OP Karyawan Bakal Dipangkas
Topik : inggris, suaka pajak, penghindaran pajak, Tax Justice Network, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 14 Januari 2021 | 13:17 WIB
SPANYOL
Kamis, 14 Januari 2021 | 11:30 WIB
BELANDA
berita pilihan
Minggu, 24 Januari 2021 | 06:01 WIB
PROYEKSI APBN
Sabtu, 23 Januari 2021 | 15:01 WIB
AMERIKA SERIKAT
Sabtu, 23 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SUMEDANG
Sabtu, 23 Januari 2021 | 13:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 23 Januari 2021 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Sabtu, 23 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 23 Januari 2021 | 10:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 23 Januari 2021 | 09:01 WIB
KOTA PALANGKARAYA
Sabtu, 23 Januari 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 23 Januari 2021 | 07:01 WIB
KEPATUHAN PAJAK