Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Adopsi Konsensus Global Dimulai Tahun Depan, Tarif Pajak Minimum 15%

A+
A-
0
A+
A-
0
Adopsi Konsensus Global Dimulai Tahun Depan, Tarif Pajak Minimum 15%

Ilustrasi.

MADRID, DDTCNews - Spanyol mulai mengadopsi konsensus pajak internasional pada tahun depan.

Rencana anggaran 2022 yang diumumkan pemerintah mengusulkan adanya tarif pajak minimum bagi perusahaan sebesar 15%. Beban pajak minimum tersebut berlaku untuk perusahaan dengan pendapatan tahunan lebih dari €20 juta atau menjadi bagian dari grup konsolidasi.

"Usulan tarif pajak badan usaha minimum ini konsisten dengan kesepakatan politik yang dicapai oleh 136 negara untuk memodernisasi sistem perpajakan internasional," tulis keterangan Kementerian Keuangan Spanyol dikutip pada Kamis (21/10/2021).

Baca Juga: Belanja Online Barang Impor Melonjak, Aturan Kepabeanan Bakal Direvisi

Salah satu sektor usaha yang mendapatkan manfaat dari skema pajak minimum ini adalah perusahaan yang bergerak di sektor properti. Beban pajak atas pendapatan dari sewa real estate akan didiskon hingga 85% dari tarif standar.

Selain itu tarif PPh badan perusahaan real estate dengan pendapatan tahunan mulai dari €5 juta hingga €15 juta akan dipangkas sebesar 25% dari tarif pajak standar. Pemangkasan tersebut agar mencapai tarif pajak efektif minimum sebesar 15%.

"Perusahaan perlu memastikan setidaknya 55% dari total pendapatan berasal dari sewa tempat tinggal agar memenuhi syarat untuk memanfaatkan tarif pajak yang menguntungkan," terangnya.

Baca Juga: Eks Menkeu Nasihati Otoritas: Tak Perlu Tambah Pajak Berbasis Konsumsi

Selain itu, pemerintah juga melakukan upaya penyeimbangan dari sisi insentif agar memenuhi tarif pajak minimum. Kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi ambang batas kredit pajak yang diberikan kepada perusahaan yang berkontribusi pada program jaminan pensiun.

Melalui kebijakan ini, perusahaan Spanyol diharapkan dapat meningkatkan kontribusi pada program pensiun karyawan. Pasalnya, ambang batas perusahaan masuk dalam ekosistem program pensiun turun dari €2.000 menjadi €1.500.

"Sebuah perusahaan dapat meningkatkan kontribusi maksimumnya untuk program pensiun karyawan dari €8.000 menjadi €8.500," imbuhnya seperti dilansir Tax Notes International. (sap)

Baca Juga: Daftar 10 Negara Tujuan Investasi UKM Terfavorit di Eropa, Apa Saja?

Topik : pajak internasional, konsensus pajak global, pajak digital, digital economy, PPh badan, Spanyol

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 Desember 2021 | 12:00 WIB
ARAB SAUDI

Mulai Desember 2021, PKP Wajib Terbitkan Faktur Pajak Digital

Senin, 06 Desember 2021 | 09:19 WIB
JERSEY

Cegah Peredaran Gelap, Jualan Ganja Kini Dipungut Pajak 20%

Minggu, 05 Desember 2021 | 15:00 WIB
TAIWAN

Nilai Denda Bagi Pelaku Pengelakan Pajak Dinaikkan

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya