Berita
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Ada Wacana PPN Multitarif, Pengusaha Mamin Usulkan Ini

A+
A-
0
A+
A-
0
Ada Wacana PPN Multitarif, Pengusaha Mamin Usulkan Ini

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia meminta pemerintah memungut PPN yang lebih rendah, terutama untuk barang konsumer atau fast moving consumer goods (FMCG).

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman mengusulkan tarif PPN yang dikenakan atas FMCG dipatok lebih rendah dari tarif umum apabila sistem PPN multitarif akan diterapkan.

"Saya mengusulkan untuk makanan dan minuman bisa diturunkan melalui PPN multitarif," katanya, Senin (7/6/2021).

Baca Juga: BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Adhi beralasan produk makanan dan minuman serta FMCG merupakan salah satu produk yang price sensitive atau sensitif dengan harga. Dengan demikian, perubahan harga jual akibat kenaikan PPN akan berpengaruh terhadap permintaan.

Pemerintah, lanjutnya, dapat mencontoh Jepang yang mengenakan tarif PPN lebih rendah terhadap makanan dan minuman. Menurut catatan OECD, Jepang menerapkan tarif PPN 10% dengan reduced rate sebesar 8% untuk makanan, minuman, dan biaya langganan koran.

Di tengah situasi Covid-19 seperti saat ini, sambungnya, industri makanan dan minuman relatif sulit untuk menaikkan harga jual. Sementara itu, biaya dari sisi bahan baku, biaya produksi, hingga logistik juga cenderung naik.

Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Kendati sektor makanan dan minuman tumbuh positif, Adhi mengeklaim profitabilitas dari sektor makanan dan minuman sepanjang tahun ini masih menghadapi tantangan akibat beragam biaya yang mengalami kenaikan.

Bila pemerintah hendak menaikkan tarif PPN, sebaiknya hanya dikenakan pada barang dan jasa tertentu di luar sektor makanan dan minuman, terutama atas barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dengan kemampuan berlebih.

Melalui RUU KUP dan reformasi PPN yang sedang dirumuskan oleh pemerintah, Adhi juga berharap kepatuhan wajib pajak dalam memungut PPN makin meningkat sehingga setiap pengusaha mendapat perlakuan yang setara. (rig)

Baca Juga: Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Topik : PPN, skema multitarif, gapmmi, pelaku usaha, kebijakan pajak, penerimaan pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:15 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

KY Sebut Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tidak Lolos Seleksi

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:50 WIB
PMK 96/2021

Sudah Dibebaskan, Yacht Bisa Jadi Terutang PPnBM Kalau Ini Terjadi

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:07 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Solusi Bila Data Pembanding Transfer Pricing Saat Pandemi Kurang

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:02 WIB
PMK 96/2021

Simak Keterangan Resmi Ditjen Pajak Soal Terbitnya PMK 96/2021

berita pilihan

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP