Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 02 Desember 2022 | 21:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 02 Desember 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:30 WIB
TIPS KEPABEANAN
Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:00 WIB
KMK 63/2022
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Komunitas
Minggu, 04 Desember 2022 | 07:40 WIB
WAKIL KETUA I PERTAPSI TITI MUSWATI PUTRANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 09:34 WIB
KETUA BIDANG KERJA SAMA PERTAPSI BENY SUSANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:30 WIB
SELEBRITAS
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Reportase

Ada Pajak Minimum Global, Insentif Pajak Perlu Ditinjau Ulang

A+
A-
7
A+
A-
7
Ada Pajak Minimum Global, Insentif Pajak Perlu Ditinjau Ulang

Partner of Fiscal Research and Advisory DDTC B. Bawono Kristiaji dengan materi paparannya. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pajak korporasi minimum global yang telah disepakati melalui Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) dinilai akan berdampak pada insentif pajak yang diberikan oleh berbagai negara.

Partner of Fiscal Research and Advisory DDTC B. Bawono Kristiaji memandang insentif-insentif pajak yang telah berlaku perlu dikaji ulang. Alasannya, terdapat top-up tax yang dikenakan oleh negara asal perusahaan bila pajak yang dikenakan terhadap perusahaan multinasional tersebut lebih rendah dari tarif pajak efektif sebesar 15%.

"Kalau tidak dirombak, kemungkinannya kita bisa dianggap menyubsidi negara maju karena di sana akan ada top-up tax," ujar Bawono dalam webinar Global Minimum Tax: Menyelaraskan Tarif Perpajakan Secara Global yang digelar oleh Universitas Nasional (Unas), Rabu (7/9/2022).

Baca Juga: Khawatir Ganggu Investasi, Hungaria Kukuh Tolak Pajak Minimum Global

Dengan keberadaan top-up tax, yurisdiksi-yurisdiksi sudah tidak bisa lagi berlomba-lomba memberikan insentif dan menurunkan tarif pajak guna menarik investor dari luar negeri. Indonesia pun ikut terimbas.

Menurut Bawono, berkurangnya kompetisi tarif pajak akibat kehadiran pajak minimum global memberikan keleluasaan bagi Indonesia untuk tidak ikut berkompetisi menurunkan tarif pajak.

Meski demikian, Bawono mengatakan Indonesia masih perlu memperhatikan sejauh apa keberadaan pajak minimum global memberikan keuntungan bagi Indonesia. Pasalnya, dengan adanya pajak minimum global maka ketentuan pajak tidak lagi menjadi faktor utama yang diperhatikan oleh investor dalam berinvestasi ke suatu negara.

Baca Juga: Asosiasi Industri Minta Pemerintah Inggris Tunda Pajak Minimum Global

"Siapkah Indonesia untuk berhadap-hadapan? Karena situasinya nanti kita akan 'dipaksa' berhadap-hadapan dengan negara lain dalam meningkatkan daya saing," ujar Bawono.

Ke depan, Bawono menambahkan, Indonesia perlu memberikan perhatian terhadap arsitektur insentif pajak, ketentuan domestik, dan reformasi perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B).

Untuk diketahui, OECD memperkirakan Pilar 2 akan memberikan tambahan penerimaan pajak sebesar 1,7% hingga 2,8% atau senilai US$42 miliar hingga US$70 miliar. OECD memperkirakan negara-negara maju (high income countries) akan menikmati manfaat paling besar dari kehadiran pajak minimum global.

Baca Juga: Warga DKI Bisa Gratis PBB 100%? Bagaimana Caranya?

Adapun IMF memperkirakan pajak minimum global akan meningkatkan penerimaan PPh badan sebesar 5,7% melalui top-up tax dan sebesar 8,1% berkat berkurangnya kompetisi tarif pajak. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak minimum global, Pilar 1, Pilar 2, OECD, insentif pajak, Bawono

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 22 November 2022 | 16:35 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

IKN Bakal Punya Financial Center, Ini Insentif Pajak yang Disiapkan

Selasa, 22 November 2022 | 16:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA

Pemerintah Harmonisasi 2 RPP IKN, Termasuk Soal Insentif Pajak

Selasa, 22 November 2022 | 15:05 WIB
PMK 164/2022

Catat! Ketentuan Fasilitas Perpajakan Impor Barang untuk Covid Diubah

Selasa, 22 November 2022 | 13:09 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Konversi Sepeda Motor Listrik, Insentif Fiskal dan Nonfiskal Disiapkan

berita pilihan

Minggu, 04 Desember 2022 | 15:00 WIB
HUNGARIA

Khawatir Ganggu Investasi, Hungaria Kukuh Tolak Pajak Minimum Global

Minggu, 04 Desember 2022 | 14:00 WIB
BEA METERAI

Kriteria Dokumen yang Dapat Dibebaskan dari Pungutan Bea Meterai

Minggu, 04 Desember 2022 | 13:00 WIB
PERATURAN PAJAK

Ada 3 Jenis Tarif PPh Final atas PHTB, DJP Jelaskan Aturannya

Minggu, 04 Desember 2022 | 12:00 WIB
KP2KP BENTENG

Belum Setor PPh Final UMKM, Toko Kelontong Didatangi Petugas Pajak

Minggu, 04 Desember 2022 | 11:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Beberkan Kriteria Wajib Pajak yang Dibebaskan dari PPh Final PHTB

Minggu, 04 Desember 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Penghasilan yang Masuk dalam Pencatatan WP Orang Pribadi

Minggu, 04 Desember 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Utang Pemerintah Capai Rp7.496 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman

Minggu, 04 Desember 2022 | 10:00 WIB
KP2KP PINRANG

Bisnis Minuman Membludak, Petugas Pajak Sambangi Pabrik Es

Minggu, 04 Desember 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Banyak Daerah Tak Punya RDTR, Perizinan Jadi Terkendala