Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

6 Tersangka Pidana Pajak Diserahkan ke Kejati Jabar

A+
A-
4
A+
A-
4
6 Tersangka Pidana Pajak Diserahkan ke Kejati Jabar

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Erna Sulistyowati dan Kepala Kejati Jawa Barat Asep N. Mulyana saat memberikan keterangan pers di Kantor Kejati Jawa Barat, Kamis (23/12/2021).

BANDUNG, DDTCNews – Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Barat I dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat telah berkolaborasi menjalankan penegakan hukum pidana di bidang perpajakan sepanjang 2021.

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Erna Sulistyowati mengatakan salah satu upaya Kanwil DJP Jabar I untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pengamanan penerimaan pada 2021 adalah penegakan hukum pidana di bidang perpajakan.

“[Penegakan hukum dilakukan] terhadap para wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran pidana di bidang perpajakan, di mana dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif terhadap wajib pajak yang tidak patuh dan secara sengaja,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (23/12/2021).

Baca Juga: Bea Cukai Gagalkan Pengiriman Rokok Ilegal dengan Bus, Jaringan Diusut

Adapun jenis pelanggaran pidana di bidang perpajakan yang berhasil diungkap dari hasil kolaborasi antara Kanwil DJP Jawa Barat I dan Kejati Jawa Barat antara lain, pertama, menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (faktur pajak TBTS).

Kedua, dengan sengaja tidak menyetorkan ke kas negara atas pajak yang telah dipungut. Ketiga, dengan sengaja menyampaikan SPT atau keterangan yang isinya tidak benar. Keempat, dengan sengaja tidak melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Kelima, dengan sengaja tidak menyampaikan SPT.

Erna mengatakan penegakan hukum pidana di bidang perpajakan Kanwil DJP Jawa Barat I merupakan bagian dari kerja sama antara DJP dan aparat penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan dan Kepolisian di Wilayah Jawa Barat.

Baca Juga: Tak Lunasi Utang Pajak Rp3,4 Miliar, Truk & Mobil Milik WP Disita KPP

Adapun hasil kolaborasi antara Kanwil DJP Jawa Barat I dan Kejati Jawa Barat sebagai berikut.

5 berkas perkara dinyatakan Lengkap (P21)

  • (ARB) / KPP Pratama Cimahi
  • (ARD) / KPP Pratama Cimahi
  • (ATW) / KPP Pratama Majalaya
  • (GE) / KPP Pratama Majalaya
  • (AAS) / KPP Pratama Majalaya

6 Tersangka sudah berhasil dilakukan penyerahan tahap kedua (P22)

Baca Juga: Bikin Rugi Miliaran Rupiah, Wajib Pajak Diserahkan ke Kejari
  • (LHW) / KPP Pratama Bandung Bojonagara
  • (BAW) / KPP Pratama Soreang
  • (ARB) / KPP Pratama Cimahi
  • (ATW) / KPP Pratama Majalaya
  • (GE) / KPP Pratama Majalaya
  • (ARD) / KPP Pratama Cimahi

Total kerugian pada pendapatan negara senilai Rp11,93 miliar. Untuk memulihkan kerugian tersebut, otoritas masih terus melakukan pengejaran aset-aset pelaku pidana di bidang perpajakan untuk dilakukan penyitaan.

2 berkas sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri.

  • (LHW) / KPP Pratama Bandung Bojonagara
  • (BAW) / KPP Pratama Soreang

Erna mengatakan dalam melakukan penegakan hukum pidana di bidang perpajakan, ada 3 pendekatan yang dilakukan. Pertama, restorative justice, artinya penyelesaian perkara pidana di bidang perpajakan tersebut dititik-beratkan pada upaya pemulihan kerugian pada pendapatan negara.

Baca Juga: Tak Lunasi Pajak Rp400 Juta, Truk Milik WP Disita KPP

Kedua, ultimum remedium, merupakan tindakan terakhir setelah upaya-upaya lainnya yang bersifat administratif telah dilakukan. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera. Ketiga, deterrence effect, yaitu memberikan efek jera kepada wajib pajak lainnya agar tidak berbuat yang sama.

Erna mengatakan tindakan penegakan hukum pidana di bidang perpajakan ini juga dimaksudkan untuk menjaga rasa keadilan bagi wajib pajak lainnya yang sudah patuh serta bagi negara atas dilanggarnya hak-hak dari sektor perpajakan.

Tindakan itu juga memberikan kepastian hukum baik bagi pelaku pidana, wajib pajak yang patuh, serta negara yang telah dirugikan. Langkah ini juga dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi semua warga negara dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak dan terjaminnya hak-hak negara dari sektor perpajakan.

Baca Juga: DJBC Kembali Musnahkan Barang Kena Cukai Senilai Miliaran Rupiah

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kajati dan Kapolda Jawa Barat atas kolaborasi yang selama ini berjalan sangat baik,” imbuh Erna.

Kepala Kejati Jabar Asep N. Mulyana menegaskan kolaborasi akan tetap terus dilakukan sampai dengan pelanggaran pidana di bidang perpajakan benar-benar sudah tidak ada lagi. (kaw)

Baca Juga: Gelapkan PPN Hingga Ratusan Juta, Bendahara Koperasi Jadi Tersangka
Topik : Kanwil DJP Jawa Barat I, Kejati Jawa Barat, pidana perpajakan, penegakan hukum

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 16 April 2022 | 07:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Sempat Kejar-Kejaran di Tol, Bea Cukai Amankan 4,47 Juta Rokok Ilegal

Kamis, 14 April 2022 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Prioritas Wajib Pajak dalam Penegakan Hukum, DJP Pakai Aplikasi Baru

Rabu, 13 April 2022 | 16:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Catat! Ini 3 Tindak Pidana yang Membuat Wajib Pajak Berisiko Tinggi

Rabu, 13 April 2022 | 11:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Luncurkan Aplikasi CRM Penegakan Hukum dan Penilaian Wajib Pajak

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 18:25 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! DJP Makin Gencar Kirim Email Imbauan PPS Berbasis Data Rekening

Senin, 23 Mei 2022 | 18:09 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Perhatian! DJP Evaluasi e-Bupot, Ada Klasifikasi Jumlah Bukti Potong

Senin, 23 Mei 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PPFTZ 01, PPFTZ 02, dan PPFTZ 03?

Senin, 23 Mei 2022 | 17:39 WIB
KINERJA FISKAL

APBN Surplus Rp103,1 Triliun Per April 2022, Begini Kata Sri Mulyani

Senin, 23 Mei 2022 | 17:25 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Batas Akhir SPT Tahunan, Penerimaan PPh Badan April 2022 Tumbuh 105,3%

Senin, 23 Mei 2022 | 17:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Tumbuh 51,49% di April 2022, Sri Mulyani: Sangat Kuat

Senin, 23 Mei 2022 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Yellen Dukung Relaksasi Bea Masuk atas Barang-Barang Asal China

Senin, 23 Mei 2022 | 16:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Sebut Inflasi April 2022 Tertinggi dalam 2 Tahun Terakhir