Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 28 September 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 15:36 WIB
PAJAK DAERAH (18)
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

4 PPID di Kemenkeu Masuk Kategori Informatif

A+
A-
3
A+
A-
3
4 PPID di Kemenkeu Masuk Kategori Informatif

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

JAKARTA, DDTCNews - Empat direktorat di lingkungan Kemenkeu mendapatkan penghargaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I kategori Informatif.

Wamenkeu Suahasil Nazara mengatakan empat direktorat dengan PPID kategori informatif itu adalah Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Dia berharap prestasi yang diraih empat unit kerja Kemenkeu ini terus meningkat dalam urusan penyampaian dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Baca Juga: Duh, Penerimaan Pajak Sektor Pariwisata Turun Hingga 27%

"Saya menyampaikan selamat kepada empat PPID ini yang terus bekerja dan melakukan pengelolaan serta dokumentasi atas informasi dan saya harapkan ini akan terus membaik ke depannya," katanya di laman resmi DJP, Jumat (7/8/2020).

Suahasil menyebutkan mempertahankan prestasi saja tidak cukup bagi peningkatan kinerja PPID. Menurutnya, peran PPID tidak hanya berhenti kepada penyampaian informasi terkait kebijakan kepada khalayak luas, tapi juga ikut serta dalam proses perumusan kebijakan.

Dia menyampaikan harapan agar kedepannya ruang lingkup pekerjaan PPID beriringan dengan pengambil kebijakan. Dengan demikian, PPID memahami dan mengerti kebijakan apa yang sedang dirumuskan dan tujuan dari kebijakan tersebut bagi masyarakat.

Baca Juga: Soal Implementasi e-Faktur 3.0, PKP Baru Perlu Lakukan Langkah Ini

Mantan Kepala BKF itu menambahkan PPID harus mengerti nuansa kebatinan saat suatu kebijakan sedang dirumuskan oleh otoritas. Sehingga saat kebijakan tersebut rilis maka PPID mampu menerjemahkan kebijakan tersebut dengan baik kepada publik.

"Jadi harus mengerti, bahasa lainnya niat ingsun dari kebijakan itu apa sih sehingga PPID itu memiliki kemampuan dan menerjemahkan kebijakan tersebut, niatnya, motivasi kebijakan tersebut secara komplit dan menyampaikannya kepada masyarakat melalui jalur yang didesain juga," terangnya.

Sebagai informasi, PPID menjalankan amanat UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap lembaga negara sebagai badan publik berkewajiban menyediakan informasi publik dan menyelenggarakan layanan informasi publik untuk masyarakat luas.

Baca Juga: Perhatian! Aplikasi e-Faktur 2.2 Rencananya Ditutup Minggu Depan

Tujuan dari keterbukaan dan transparansi lewat PPID ini untuk mempercepat perwujudan pemerintahan yang transparan. Hal ini merupakan upaya strategis untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta menciptakan tata laksana pemerintahan yang baik. (Bsi)

Topik : PPID informatif, suahasil nazara, Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 21 September 2020 | 12:32 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 10:21 WIB
TATA KELOLA ORGANISASI
Senin, 21 September 2020 | 09:34 WIB
E-FAKTUR 3.0
Senin, 21 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 17:28 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 17:17 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Senin, 28 September 2020 | 17:15 WIB
KABUPATEN MALANG
Senin, 28 September 2020 | 17:00 WIB
RUU CIPTA KERJA
Senin, 28 September 2020 | 16:48 WIB
TAIWAN
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 28 September 2020 | 16:22 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN
Senin, 28 September 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK