Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

30 BUMN Jadi Target Pengintegrasian Data Perpajakan dengan DJP

3
3

Ilustrasi gedung Kementerian BUMN. 

JAKARTA, DDTCNews – PT. Pegadaian (Persero) menjadi BUMN teranyar yang mengintegrasikan data perpajakan dengan Ditjen Pajak (DJP). Kerja korporasi diharapkan lebih efektif pasca ditekennya skema kerja sama tersebut.

Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo dalam peresmian integrasi data perpajakan antara Pegadaian dan DJP. Menurutnya, ada beberapa keuntungan dari kerja sama ini.

Pertama, dengan transparansi dalam urusan pajak, kinerja korporasi diharapkan menjadi efisien. Pasalnya, biaya untuk patuh terhadap aturan perpajakan dapat ditekan serendah mungkin dengan integrasi data berbasis elektronik.

Baca Juga: Kerek Kepatuhan Sukarela WP? Cek Dulu Laporan OECD Soal Moral Pajak

“Jadi kita mau semua transparan. Kita ingin menjadi lebih efisien untuk ekonomi dan lebih tranasparan untuk pajak,” katanya di Kantor Pusat Pegadaian, Senin (29/4/2019).

Kedua, melalui integrasi data perpajakan, pelaksaan audit tidak perlu menunggu waktu yang terlalu lama karena data sudah ada di tangan otoritas pajak. Aspek ini krusial dalam administrasi perpajakan perusahaan pelat merah.

“Yang sering kita alami adalah terkait audit pajak itu 3 atau 4 tahun setelah laporan keuangan. Jadi terlalu lama. Nah, kalau seperti ini dengan house to house jauh lebih meringankan,” paparnya.

Baca Juga: Ditjen Pajak Luncurkan Pengawasan Kepatuhan Berbasis Risiko, Apa Itu?

Adapun integrasi data perpajakan perusahaan BUMN ditargetkan rampung tahun ini untuk 30 entitas bisnis. Sampai saat ini baru 5 BUMN yang sudah mengintrasikan data perpajakan dengan DJP yakni Pertamina, Telkom, PLN, Pelindo II, dan Pegadaian.

“Target 30 BUMN besar yang perlu jalin kerja sama dengan DJP. Sebanyak 30 BUMN itu sudah mewakili 95% semua aset, pendapatan, dan segala macem termasuk profit seluruh BUMN. Harapan kami adalah kalau 30 itu sudah masuk maka sisanya dapat dengan mudah mengikuti,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Setoran Dividen BUMN Disepakati Naik

Pertama, dengan transparansi dalam urusan pajak, kinerja korporasi diharapkan menjadi efisien. Pasalnya, biaya untuk patuh terhadap aturan perpajakan dapat ditekan serendah mungkin dengan integrasi data berbasis elektronik.

Baca Juga: Kerek Kepatuhan Sukarela WP? Cek Dulu Laporan OECD Soal Moral Pajak

“Jadi kita mau semua transparan. Kita ingin menjadi lebih efisien untuk ekonomi dan lebih tranasparan untuk pajak,” katanya di Kantor Pusat Pegadaian, Senin (29/4/2019).

Kedua, melalui integrasi data perpajakan, pelaksaan audit tidak perlu menunggu waktu yang terlalu lama karena data sudah ada di tangan otoritas pajak. Aspek ini krusial dalam administrasi perpajakan perusahaan pelat merah.

“Yang sering kita alami adalah terkait audit pajak itu 3 atau 4 tahun setelah laporan keuangan. Jadi terlalu lama. Nah, kalau seperti ini dengan house to house jauh lebih meringankan,” paparnya.

Baca Juga: Ditjen Pajak Luncurkan Pengawasan Kepatuhan Berbasis Risiko, Apa Itu?

Adapun integrasi data perpajakan perusahaan BUMN ditargetkan rampung tahun ini untuk 30 entitas bisnis. Sampai saat ini baru 5 BUMN yang sudah mengintrasikan data perpajakan dengan DJP yakni Pertamina, Telkom, PLN, Pelindo II, dan Pegadaian.

“Target 30 BUMN besar yang perlu jalin kerja sama dengan DJP. Sebanyak 30 BUMN itu sudah mewakili 95% semua aset, pendapatan, dan segala macem termasuk profit seluruh BUMN. Harapan kami adalah kalau 30 itu sudah masuk maka sisanya dapat dengan mudah mengikuti,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Setoran Dividen BUMN Disepakati Naik
Topik : BUMN, integrasi data, kepatuhan pajak, Pegadaian
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI