Review
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Fokus
Literasi
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 29 Mei 2020 | 13:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN BANYUWANGI
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

21 Pelanggaran Konstitusi UU Tax Amnesty

A+
A-
0
A+
A-
0
21 Pelanggaran Konstitusi UU Tax Amnesty

Kantor Hukum Sugeng Teguh Santoso, Minggu 10 Juli 2016, menyebutkan ada 21 pelanggaran konstitusi atas UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) sebagai berikut ini:

Pertama, UU Tax Amnesty praktik legal pencucian uang; Kedua, karpet merah buat pengemplang pajak; Ketiga, prioritas terhadap penjahat kerah putih; Keempat, memberikan discount habis-habisan terhadap pengemplang pajak; Kelima, menggagalkan program whistleblower; Keenam, menabrak prinsip keterbukaan informasi;

Baca Juga: Kata DJP, 96% Peserta Amnesti Pajak Sudah Lapor SPT. Anda Sudah?

Kemudian, Ketujuh, dimanfaatkan oleh penjahat perpajakan; Kedelapan, tidak akan efektif seperti tax amnesty yang diberlakukan tahun 1964 dan 1986; Kesembilan, menghilangkan potensi penerimaan pajak; Kesepuluh, penghinaan terhadap warga miskin; Kesebelas, mengajarkan rakyat untuk tidak taat pajak;

Selanjutnya, Keduabelas, memarjinalkan pembayar pajak yang taat; Ketigabelas, pajak bersifat memaksa bukan mengampuni; Keempatbelas, UU Tax Amnesty aneh bin ajaib karena berlaku hanya satu tahun; Kelimabelas, pengesahan UU Tax Amnesty memposisikan Presiden dan DPR sebagai pelanggar konstitusi;

Pelanggaran berikutnya, Keenambelas, menabrak prinsip kesetaraan dihadapan hukum; Ketujuhbelas, mengintervensi dan menghancurkan proses penegakan hukum; Kedepanbelas, cermin kelemahan pemerintah terhadap pengemplang pajak; Kesembilanbelas, melumpuhkan institusi penegak hukum; Keduapuluh, diduga pesanan pengemplang pajak karena memberikan hak eksklusif bagi pengemplang pajak; Keduapuluhsatu, membuat proses hukum pajak yang berjalan menjadi tertunda;

Baca Juga: Paling Lambat Besok! Peserta Amnesti Pajak Harus Lapor Ini ke DJP

Dihubungi terpisah, analisis pajak DDTC, Darussalam, mempunyai pendapat yang berbeda. Menurut Darussalam, justru tax amnesty akan membangun kepatuhan pajak untuk ke depannya. Hal ini dikarenakan wajip pajak yang selama ini belum patuh akan masuk dalam administrasi pajak melalui program tax amnesty.

Dengan demikian, akan mudah untuk diawasi perilakunya ke depan. Selain itu, dana dari repatriasi yang terdapat dalam program tax amnesty akan menggerakkan perekonomian yang ujung-ujungnya akan memberikan peningkatan bagi penerimaan pajak.

Di Jerman, tahun 1990, tax amnesty pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi Jerman. Menurut Mahkamah Konstitusi Jeman, tax amnesty tidak melanggar konstitusi karena tujuannya adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka panjang, demikian dikatakan oleh Darussalam. (Bsi)

Baca Juga: Efek Virus Corona, DJP Beri Kelonggaran Peserta Amnesti Pajak

Topik : pengampunan pajak, tax amnesty
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 12 Agustus 2019 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 05 Agustus 2019 | 08:38 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Sabtu, 03 Agustus 2019 | 15:29 WIB
TAX AMNESTY II
Jum'at, 02 Agustus 2019 | 19:03 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Minggu, 31 Mei 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 31 Mei 2020 | 09:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Minggu, 31 Mei 2020 | 08:00 WIB
AUDIT BPK
Minggu, 31 Mei 2020 | 07:00 WIB
RESTITUSI PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 30 Mei 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 09:00 WIB
PMK 56/2020
Sabtu, 30 Mei 2020 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sabtu, 30 Mei 2020 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN