PAKET KEBIJAKAN

14% Responden Tidak Tahu Ada Paket Ekonomi

Redaksi DDTCNews | Selasa, 02 Agustus 2016 | 21:29 WIB
14% Responden Tidak Tahu Ada Paket Ekonomi Pembangunan infrastruktur (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Secara umum para pelaku dunia usaha dan pemerintah daerah sudah mengetahui adanya Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) yang berisi 12 kebijakan.

Ketua Pokja III Satgas Percepatan Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi Kantor Menko Perekonomian Raden Pardede mengatakan hal itu merupakan kesimpulan umum hasil survei yang dilakukan pokjanya, berdasarkan 210 responden dari dunia usaha dan pemda.

“Hasil survei menunjukkan bahwa Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) bisa berpotensi efektif dan positif terhadap pembangunan perekonomian nasional,” tutur Raden Pardede, Selasa (2/8)

Baca Juga:
Edukasi Bendahara soal TER PPh 21, Fiskus: Tak Ada Beban Pajak Baru

Dari 157 responden dunia usaha, sejumlah 86% menyatakan mengetahui mengenai 12 PKE yang dikeluarkan pemerintah. Sedangkan, 14% responden mengaku tidak mengetahui mengenai PKE, terutama responden yang berada di daerah.

Sementara itu, dari 53 responden sisanya, pemerintah daerah yang meliputi 25 provinsi, hanya 1,9% yang menyatakan tidak mengetahui mengenai 12 PKE yang dikeluarkan pemerintah.

Menurut Raden Pardede, berdasarkan survei tersebut, maka sosialisasi PKE akan diadakan berdasarkan tema-tema tertentu untuk bisa dipahami oleh semua kalangan yang bersangkutan, salah satunya yaitu roadshow ke beberapa media besar.

Hasil survei itu sendiri adalah cerminan awal PKE yang bisa berpotensi secara efektif. Diharapkan, dengan percepatan pelaksanaan PKE, peningkatan perekonomian nasional akan lebih cepat sebagai upaya untuk membantu kelesuan perekonomian nasional. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 21 April 2024 | 08:30 WIB KP2KP PINRANG

Edukasi Bendahara soal TER PPh 21, Fiskus: Tak Ada Beban Pajak Baru

Selasa, 27 Februari 2024 | 16:30 WIB KP2KP PAGAR ALAM

Tarif Efektif PPh 21 Bulanan Hanya Untuk Selain Masa Pajak Terakhir

Senin, 26 Februari 2024 | 14:00 WIB UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Tax Center Untirta Adakan Bimbingan Teknis Pelaporan SPT Tahunan

Minggu, 25 Februari 2024 | 10:00 WIB EDUKASI PAJAK

Kanwil DJP Jaktim Gelar Sosialisasi Pajak soal Tarif Efektif PPh 21

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 09:30 WIB KEANGGOTAAN OECD

Ingin Jadi Anggota OECD, Jokowi Bentuk Timnas

Rabu, 24 April 2024 | 09:03 WIB KURS PAJAK 24 APRIL 2024 - 30 APRIL 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Rabu, 24 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Sedang Uji Coba, Ini Manfaat Modul Vehicle Declaration dalam CEISA 4.0

Rabu, 24 April 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

DJP Bakal Tunjuk Wajib Pajak, Uji Coba Kesiapan Coretax System

Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:55 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara