Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

DJP Minta PKP Back Up Database

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mengimbau pengusaha kena pajak (PKP) untuk segera melakukan back up database aplikasi e-Faktur. Pasalnya, DJP akan melakukan update aplikasi e-Faktur desktop pada Rabu, (22/6) pukul 22.00 WIB sampai dengan Kamis, (23/6) pukul 02.00 WIB.

Informasi ini tercantum dalam Surat Nomor S-527/PJ.02/2016 yang menyebutkan selama proses peremajaan aplikasi tersebut, server e-Faktur untuk sementara tidak dapat diakses.

“Akan dilakukan update aplikasi untuk menyempurnakan beberapa fungsi dari aplikasi e-Faktur terdahulu,” bunyi surat tersebut, Senin (20/6).

Baca Juga: DJP Antisipasi Lonjakan Sengketa Transfer Pricing

Untuk kelancaran proses update tersebut, PKP diminta untuk melakukan beberapa langkah berikut guna perlindungan databasenya, antara lain melakukan back up database aplikasi e-Faktur atau mengupdate secara langsung melalui fitur autoupdate pada aplikasi e-Faktur.

“PKP juga dapat melakukan update secara offline dengan mengunduh aplikasi e-Faktur desktop terbaru dari website DJP, e-Nofa, atau meminta langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat,” bunyi surat yang ditujukan kepada Kepala KPP Madya dan Kepala KPP di seluruh Jawa dan Bali.

Melalui surat itu, DJP meminta semua Kepala KPP untuk segera menyebarluaskan informasi ini kepada semua PKP yang dikukuhkan yang berada di wilayah kerja KPP masing-masing.

Baca Juga: Rencana Pengenaan Pajak Progresif Tanah Dibatalkan, Ada Apa?

Aplikasi e-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan atau disediakan oleh DJP. Aplikasi ini digunakan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PKP dalam membuat faktur pajak.

Pemberlakuan e-Faktur ini telah dimulai secara bertahap sejak 1 Juli 2014 kepada PKP tertentu. Menyusul PKP di KPP Jawa dan Bali yang wajib menggunakan e-Faktur mulai 1 Juli 2015. Adapun pemberlakukan e-Faktur secara nasional akan secara serentak dimulai pada 1 Juli 2016. (Amu)

Baca Juga: Soal Pajak Digital, Sri Mulyani: Saya Merasa Tidak Sendiri Lagi

“Akan dilakukan update aplikasi untuk menyempurnakan beberapa fungsi dari aplikasi e-Faktur terdahulu,” bunyi surat tersebut, Senin (20/6).

Baca Juga: DJP Antisipasi Lonjakan Sengketa Transfer Pricing

Untuk kelancaran proses update tersebut, PKP diminta untuk melakukan beberapa langkah berikut guna perlindungan databasenya, antara lain melakukan back up database aplikasi e-Faktur atau mengupdate secara langsung melalui fitur autoupdate pada aplikasi e-Faktur.

“PKP juga dapat melakukan update secara offline dengan mengunduh aplikasi e-Faktur desktop terbaru dari website DJP, e-Nofa, atau meminta langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat,” bunyi surat yang ditujukan kepada Kepala KPP Madya dan Kepala KPP di seluruh Jawa dan Bali.

Melalui surat itu, DJP meminta semua Kepala KPP untuk segera menyebarluaskan informasi ini kepada semua PKP yang dikukuhkan yang berada di wilayah kerja KPP masing-masing.

Baca Juga: Rencana Pengenaan Pajak Progresif Tanah Dibatalkan, Ada Apa?

Aplikasi e-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan atau disediakan oleh DJP. Aplikasi ini digunakan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PKP dalam membuat faktur pajak.

Pemberlakuan e-Faktur ini telah dimulai secara bertahap sejak 1 Juli 2014 kepada PKP tertentu. Menyusul PKP di KPP Jawa dan Bali yang wajib menggunakan e-Faktur mulai 1 Juli 2015. Adapun pemberlakukan e-Faktur secara nasional akan secara serentak dimulai pada 1 Juli 2016. (Amu)

Baca Juga: Soal Pajak Digital, Sri Mulyani: Saya Merasa Tidak Sendiri Lagi
Topik : berita pajak, e-faktur, faktur pajak, update aplikasi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 20 September 2019 | 11:36 WIB
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Jum'at, 20 September 2019 | 09:50 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 19 September 2019 | 21:31 WIB
PEMILIHAN ANGGOTA BPK
Kamis, 19 September 2019 | 20:02 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK