Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

WP Orang Pribadi Bakal Bertambah Karena Reformasi Pajak

A+
A-
3
A+
A-
3
WP Orang Pribadi Bakal Bertambah Karena Reformasi Pajak

Petugas keamanan berjalan di dekat slogan bertuliskan 'Pajak Kuat Indonesia Maju' di sebuah Kantor Pelayanan Pajak, Jakarta, Rabu (14/7/2021). Kementerian Keuangan memprediksi penerimaan pajak bisa mencapai Rp1.176,3 triliun hingga akhir 2021, setara 95,7 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini sebesar Rp1.229,6 triliun. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memproyeksikan jumlah wajib pajak orang pribadi akan terus bertambah secara konsisten setiap tahun seiring dengan dilakukannya reformasi perpajakan.

Terdapat dua faktor utama yang akan meningkatkan jumlah wajib pajak. Pertama, peningkatan angkatan kerja baru yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Kedua, peningkatan jumlah wajib pajak karena faktor kebijakan.

"Peningkatan basis pajak sebagai dampak dari reformasi perpajakan," kata pemerintah dalam dokumen Nota Keuangan dan RAPBN 2022, dikutip pada Minggu (29/8/2021).

Baca Juga: Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Pemerintah menjelaskan peningkatan jumlah wajib pajak karena kegiatan reformasi meliputi beberapa aspek antara lain organisasi, SDM, IT dan basis pajak, proses bisnis, dan peraturan perpajakan. Untuk itu, kepatuhan sukarela wajib pajak orang pribadi menjadi penting untuk ditingkatkan.

Pemerintah juga akan melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan kepatuhan pajak di antaranya perbaikan proses bisnis layanan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih user friendly, baik melalui layanan online, telepon dan layanan nontelepon.

Di sisi lain, pemerintah berharap pemulihan ekonomi dapat makin menguat tahun depan sehingga terjadi pertumbuhan penerimaan PPh badan. Kebijakan insentif pajak juga akan kembali berlanjut pada tahun ini untuk mendorong geliat bisnis.

Baca Juga: Banyak yang Makin Kaya Selama Pandemi, Negara Ini Pajaki Barang Mewah

"Pemerintah di tahun 2021 dengan tetap melanjutkan insentif perpajakan yang selektif dan terukur dalam rangka membantu likuiditas wajib pajak dan terobosan regulasi di bidang perpajakan," sebut pemerintah dalam nota keuangan. (rig)

Topik : wajib pajak orang pribadi, rapbn 2022, reformasi pajak, kepatuhan pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PER-03/PJ/2022

Ingat! NIK Pembeli Sudah Bisa Dicantumkan dalam Faktur Pajak

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Susun RAPBN 2023, Begini Proyeksi Sri Mulyani Soal Penerimaan Negara

Senin, 08 Agustus 2022 | 15:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Masuki Kuartal III/2022, Kemenkeu Prediksi Kinerja Ekonomi Makin Kuat

Senin, 08 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PMK 114/2022

Fitur Permohonan Insentif PPh Pasal 25 Sudah Tersedia di DJP Online

berita pilihan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA BATANG

WP Tak Lunasi Tagihan Rp285 Juta, Kantor Pajak Adakan Penyitaan Aset

Rabu, 10 Agustus 2022 | 14:30 WIB
CRYPTOCURRENCY

Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan