Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Wewenang Pemerintah Federal Pungut Pajak Diminta Diperpanjang

0
0

ZURICH, DDTCNews – Menteri Keuangan Swiss Ueli Maurer mendesak para pemilih (voters) untuk menyetujui perpanjangan kewenangan pemerintah federal untuk memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga tahun 2035.

“Perpanjangan kewenangan ini tidak akan menyebabkan kenaikan pajak,” janji Maurer, Selasa (9/1).

Konstitusi Swiss mengamanatkan kewenangan pemerintah untuk mengumpulkan pajak ditentukan oleh persetujuan masyarakat melalui parlemen secara berkala. Saat ini, kewenangan untuk mengumpulkan pajak tersebut akan berakhir pada 2020.

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta

“Jika perpanjangan ditolak dalam referendum pada Maret nanti, maka akan berimplikasi pada berkurangnya penerimaan,” paparnya dilansir Tax Note International.

Maurer menjelaskan saat ini penerimaan dari PPh dan PPN pada 2016 mencapai $44,5 miliar. Bila skenario terburuk terjadi dan tidak ada perpanjangan kewenangan, maka akan memaksa pemerintah untuk menurunkan jumlah belanja lebih dari 60%.

“Ada opsi alternatif untuk mencari pendanaan baru bila perpanjangan ditolak. Namun alternatif tersebut pasti bertentangan dengan keinginan mayoritas warga negara,” katanya.

Baca Juga: Meghan Markle dan Anaknya Hadapi Dilema Pajak AS

Peraturan di Swiss menjelaskan bahwa agenda perpanjangan kewenangan harus disetujui oleh dua kamar di parlemen federal dengan suara bulat. Sementara itu, tenggat waktu persetujuan berakhir pada akhir tahun 2017.  

Pembahasan perihal perpanjangan kewenangan otoritas pajak sudah dibahas intens sejak akhir tahun 2017. Namun, agenda pemerintah untuk tidak mencantumkan batas waktu kewenangan menemui jalan buntu karena kurangnya dukungan di legislatif.  

Akhirnya, melalui kompromi dan lobi politik, tercapai kesepakatan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memungut setoran pajak dari masyarakat, tetap dengan embel-embel tenggat waktu, yakni sampai akhir tahun 2035.   

Baca Juga: Mulai 1 Januari 2020, Perusahaan Layanan Digital Dipajaki 6%

Pakar ekonomi dari Universitas Freiburg Reiner Eichenberger mengatakan, tidak ada hal baru dari proses politik perihal perpanjangan otoritas pajak. Oleh karena itu, prosesnya bisa lolos di parlemen.

“Karena proposal tersebut hanya memperpanjang status quo, tidak ada yang menarik selain itu,” ungkapnya. (Amu)

Baca Juga: Tunggak Pajak, 68 Koleksi Lukisan Mewah Miliarder Ini Dilelang

Konstitusi Swiss mengamanatkan kewenangan pemerintah untuk mengumpulkan pajak ditentukan oleh persetujuan masyarakat melalui parlemen secara berkala. Saat ini, kewenangan untuk mengumpulkan pajak tersebut akan berakhir pada 2020.

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta

“Jika perpanjangan ditolak dalam referendum pada Maret nanti, maka akan berimplikasi pada berkurangnya penerimaan,” paparnya dilansir Tax Note International.

Maurer menjelaskan saat ini penerimaan dari PPh dan PPN pada 2016 mencapai $44,5 miliar. Bila skenario terburuk terjadi dan tidak ada perpanjangan kewenangan, maka akan memaksa pemerintah untuk menurunkan jumlah belanja lebih dari 60%.

“Ada opsi alternatif untuk mencari pendanaan baru bila perpanjangan ditolak. Namun alternatif tersebut pasti bertentangan dengan keinginan mayoritas warga negara,” katanya.

Baca Juga: Meghan Markle dan Anaknya Hadapi Dilema Pajak AS

Peraturan di Swiss menjelaskan bahwa agenda perpanjangan kewenangan harus disetujui oleh dua kamar di parlemen federal dengan suara bulat. Sementara itu, tenggat waktu persetujuan berakhir pada akhir tahun 2017.  

Pembahasan perihal perpanjangan kewenangan otoritas pajak sudah dibahas intens sejak akhir tahun 2017. Namun, agenda pemerintah untuk tidak mencantumkan batas waktu kewenangan menemui jalan buntu karena kurangnya dukungan di legislatif.  

Akhirnya, melalui kompromi dan lobi politik, tercapai kesepakatan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memungut setoran pajak dari masyarakat, tetap dengan embel-embel tenggat waktu, yakni sampai akhir tahun 2035.   

Baca Juga: Mulai 1 Januari 2020, Perusahaan Layanan Digital Dipajaki 6%

Pakar ekonomi dari Universitas Freiburg Reiner Eichenberger mengatakan, tidak ada hal baru dari proses politik perihal perpanjangan otoritas pajak. Oleh karena itu, prosesnya bisa lolos di parlemen.

“Karena proposal tersebut hanya memperpanjang status quo, tidak ada yang menarik selain itu,” ungkapnya. (Amu)

Baca Juga: Tunggak Pajak, 68 Koleksi Lukisan Mewah Miliarder Ini Dilelang
Topik : berita pajak internasional, sistem pajak federal, swiss
artikel terkait
Jum'at, 19 Juli 2019 | 18:08 WIB
FILIPINA
Jum'at, 19 Juli 2019 | 10:31 WIB
PRANCIS
Kamis, 18 Juli 2019 | 12:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Kamis, 18 Juli 2019 | 11:18 WIB
THAILAND
berita pilihan
Sabtu, 10 September 2016 | 14:01 WIB
IRLANDIA
Selasa, 11 Juni 2019 | 16:24 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 27 Desember 2017 | 11:18 WIB
INGGRIS
Rabu, 22 Mei 2019 | 14:40 WIB
ITALIA
Kamis, 28 Maret 2019 | 16:54 WIB
SELANDIA BARU
Sabtu, 08 Oktober 2016 | 14:30 WIB
AZERBAIJAN
Minggu, 18 September 2016 | 19:02 WIB
INDIA
Rabu, 06 Desember 2017 | 11:30 WIB
GHANA
Senin, 04 Juni 2018 | 16:38 WIB
YORDANIA
Kamis, 05 Juli 2018 | 10:45 WIB
NIKARAGUA