Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Wewenang Pemerintah Federal Pungut Pajak Diminta Diperpanjang

0
0

ZURICH, DDTCNews – Menteri Keuangan Swiss Ueli Maurer mendesak para pemilih (voters) untuk menyetujui perpanjangan kewenangan pemerintah federal untuk memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga tahun 2035.

“Perpanjangan kewenangan ini tidak akan menyebabkan kenaikan pajak,” janji Maurer, Selasa (9/1).

Konstitusi Swiss mengamanatkan kewenangan pemerintah untuk mengumpulkan pajak ditentukan oleh persetujuan masyarakat melalui parlemen secara berkala. Saat ini, kewenangan untuk mengumpulkan pajak tersebut akan berakhir pada 2020.

Baca Juga: Libra Facebook Terancam Ditolak

“Jika perpanjangan ditolak dalam referendum pada Maret nanti, maka akan berimplikasi pada berkurangnya penerimaan,” paparnya dilansir Tax Note International.

Maurer menjelaskan saat ini penerimaan dari PPh dan PPN pada 2016 mencapai $44,5 miliar. Bila skenario terburuk terjadi dan tidak ada perpanjangan kewenangan, maka akan memaksa pemerintah untuk menurunkan jumlah belanja lebih dari 60%.

“Ada opsi alternatif untuk mencari pendanaan baru bila perpanjangan ditolak. Namun alternatif tersebut pasti bertentangan dengan keinginan mayoritas warga negara,” katanya.

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta

Peraturan di Swiss menjelaskan bahwa agenda perpanjangan kewenangan harus disetujui oleh dua kamar di parlemen federal dengan suara bulat. Sementara itu, tenggat waktu persetujuan berakhir pada akhir tahun 2017.

Pembahasan perihal perpanjangan kewenangan otoritas pajak sudah dibahas intens sejak akhir tahun 2017. Namun, agenda pemerintah untuk tidak mencantumkan batas waktu kewenangan menemui jalan buntu karena kurangnya dukungan di legislatif.

Akhirnya, melalui kompromi dan lobi politik, tercapai kesepakatan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memungut setoran pajak dari masyarakat, tetap dengan embel-embel tenggat waktu, yakni sampai akhir tahun 2035.

Baca Juga: Meghan Markle dan Anaknya Hadapi Dilema Pajak AS

Pakar ekonomi dari Universitas Freiburg Reiner Eichenberger mengatakan, tidak ada hal baru dari proses politik perihal perpanjangan otoritas pajak. Oleh karena itu, prosesnya bisa lolos di parlemen.

“Karena proposal tersebut hanya memperpanjang status quo, tidak ada yang menarik selain itu,” ungkapnya. (Amu)

Baca Juga: Mulai 1 Januari 2020, Perusahaan Layanan Digital Dipajaki 6%

Konstitusi Swiss mengamanatkan kewenangan pemerintah untuk mengumpulkan pajak ditentukan oleh persetujuan masyarakat melalui parlemen secara berkala. Saat ini, kewenangan untuk mengumpulkan pajak tersebut akan berakhir pada 2020.

Baca Juga: Libra Facebook Terancam Ditolak

“Jika perpanjangan ditolak dalam referendum pada Maret nanti, maka akan berimplikasi pada berkurangnya penerimaan,” paparnya dilansir Tax Note International.

Maurer menjelaskan saat ini penerimaan dari PPh dan PPN pada 2016 mencapai $44,5 miliar. Bila skenario terburuk terjadi dan tidak ada perpanjangan kewenangan, maka akan memaksa pemerintah untuk menurunkan jumlah belanja lebih dari 60%.

“Ada opsi alternatif untuk mencari pendanaan baru bila perpanjangan ditolak. Namun alternatif tersebut pasti bertentangan dengan keinginan mayoritas warga negara,” katanya.

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta

Peraturan di Swiss menjelaskan bahwa agenda perpanjangan kewenangan harus disetujui oleh dua kamar di parlemen federal dengan suara bulat. Sementara itu, tenggat waktu persetujuan berakhir pada akhir tahun 2017.

Pembahasan perihal perpanjangan kewenangan otoritas pajak sudah dibahas intens sejak akhir tahun 2017. Namun, agenda pemerintah untuk tidak mencantumkan batas waktu kewenangan menemui jalan buntu karena kurangnya dukungan di legislatif.

Akhirnya, melalui kompromi dan lobi politik, tercapai kesepakatan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memungut setoran pajak dari masyarakat, tetap dengan embel-embel tenggat waktu, yakni sampai akhir tahun 2035.

Baca Juga: Meghan Markle dan Anaknya Hadapi Dilema Pajak AS

Pakar ekonomi dari Universitas Freiburg Reiner Eichenberger mengatakan, tidak ada hal baru dari proses politik perihal perpanjangan otoritas pajak. Oleh karena itu, prosesnya bisa lolos di parlemen.

“Karena proposal tersebut hanya memperpanjang status quo, tidak ada yang menarik selain itu,” ungkapnya. (Amu)

Baca Juga: Mulai 1 Januari 2020, Perusahaan Layanan Digital Dipajaki 6%
Topik : berita pajak internasional, sistem pajak federal, swiss
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 21 Juni 2019 | 16:16 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
berita pilihan
Jum'at, 21 Juni 2019 | 16:16 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Jum'at, 10 Mei 2019 | 16:37 WIB
ZAMBIA
Rabu, 15 Agustus 2018 | 12:10 WIB
ZAMBIA
Senin, 10 September 2018 | 09:45 WIB
YUNANI
Jum'at, 15 Juni 2018 | 17:42 WIB
ARAB SAUDI
Jum'at, 27 Juli 2018 | 16:21 WIB
JEPANG