Review
Kamis, 08 Desember 2022 | 18:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Rabu, 07 Desember 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 05 Desember 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 05 Desember 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 02 Desember 2022 | 21:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 07 Desember 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 07 DESEMBER - 13 DESEMBER 2022
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:00 WIB
KMK 63/2022
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Komunitas
Kamis, 08 Desember 2022 | 19:45 WIB
AGENDA PAJAK
Kamis, 08 Desember 2022 | 16:10 WIB
BENDAHARA II PERTAPSI AMELIA SANDRA:
Kamis, 08 Desember 2022 | 07:00 WIB
UMN AL-WASHLIYAH MEDAN
Rabu, 07 Desember 2022 | 15:42 WIB
BENDAHARA I PERTAPSI AULIA HIDAYATI:
Reportase
Perpajakan ID
Jum'at, 09 Desember 2022 | 10:30 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 08 Desember 2022 | 10:30 WIB
EDUKASI PAJAK
Rabu, 07 Desember 2022 | 10:00 WIB
PERPAJAKAN ID
Senin, 05 Desember 2022 | 10:00 WIB
EDUKASI PAJAK

Wah, Ternyata Ini Penyebab Masyarakat Mengelak Bayar Pajak

A+
A-
16
A+
A-
16
Wah, Ternyata Ini Penyebab Masyarakat Mengelak Bayar Pajak

DI NEGARA berkembang, tidak mudah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, banyak faktor yang menyebabkan masyarakat masih enggan membayar pajak, mengelak pajak, serta bahkan tidak peduli tentang pajak. Terkait dengan keengganan tersebut, pernah dibahas dalam topik Kepatuhan Pajak: Pemerintah Mengapa Saya Harus Bayar Pajak?

Lebih lanjut, menurut Shiekh Sajjad Hassan dalam Buku Tax Audit Techniques in Cash Based Economies, merinci faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mengelak membayar pajak sebgai berikut.

  1. Psikologis, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang langsung dibebankan kepada masyarakat. Ketika masyarakat membayar pajak di akhir tahun, mereka sudah tidak punya uang lagi untuk membayar pajak karena penghasilan yang mereka peroleh telah habis dikonsumsi, ini tentu akan memberatkan. Lebih lanjut, secara psikologis, tidak ada seorang pun yang ingin berpisah dengan uang hasil jerih payahnya jika memang dimungkinkan.
  2. Historis, sebagian besar negara berkembang merupakan jajahan negara Eropa. Kemerdekaan negara berkembang didahului oleh perjuangan untuk dapat merdeka dari penjajah asing. Dalam perjuangan ini, secara politik, masyarakat diajarkan untuk tidak mematuhi hukum untuk membuat frustrasi penjajah, salah satunya dengan tidak membayar pajak. Paradigma inilah yang masih melekat bahwa pajak adalah produk Penjajah.
  3. Agama, di negara-negara berkembang, agama memainkan peran yang sangat penting. Para pemimpin agama, ada yang berpandangan bahwa pajak adalah warisan masa penjajahan dan tidak membayar pajak bukan merupakan dosa. Hal ini memberikan justifikasi yang kuat atas keengganan seseorang untuk membayar pajak.
  4. Kurangnya edukasi pajak, di negara-negara berkembang, tingkat pendidikan cukup rendah dan tidak ada pendidikan pajak sama sekali. Untuk orang yang tidak berpendidikan, sulit untuk memahami pentingnya membayar pajak. Baik pemerintah atau siapa pun di sektor swasta tidak melakukan upaya apapun untuk menjelaskan alasan untuk membayar pajak kepada masyarakat. Pajak sering dipandang sebagai hukuman.
  5. Kurangnya etika sosial, masyarakat di negara berkembang juga kurang memiliki etika sosial. Hukum tidak memiliki arti yang penting bagi mereka. Orang-orang selalu hanya memikirkan hak dan hak istimewa mereka. Kewajiban sangat tidak diperhatikan. Berdasarkan pemikiran ini, membayar pajak sebagai suatu kewajiban tentu menjadi jauh lebih sulit untuk dilakukan.
  6. Kurangnya tabu sosial, kepatuhan hukum diperlakukan sebagai tanda kelemahan dan mereka yang melanggar hukum dianggap pemberani. Ironisnya, di negara-negara berkembang, sejumlah besar masyarakat dengan bangga mengklaim kepada rekan-rekan mereka bahwa mereka tidak membayar pajak sama sekali.
  7. Kurangnya upaya pencegahan, di negara-negara berkembang, ratusan orang dipenjara setiap hari karena pencurian kecil-kecilan. Akan tetapi, meskipun terdapat banyak penggelapan pajak senilai miliaran, sangat sedikit wajib pajak yang dipenjarakan. Para pengemplang pajak tidak menganggap bahwa mengemplang pajak adalah tindakan yang mempunyai risiko pidana.
  8. Pembayaran transaksi melalui kas tunai, dalam ekonomi yang berbasis uang tunai, menyembunyikan penghasilan tidak hanya mudah, tetapi juga aman. Dalam sistem ekonomi seperti ini, pengelakan pajak memiliki lingkungan yang sangat kondusif untuk berkembang. Oleh karena itu, penyebarannya sangat cepat.
  9. Dorongan komersial, jika produsen atau importir menyembunyikan transaksinya, ia memaksa pedagang grosir untuk melakukan hal yang sama. Dengan demikian, pengecer di jalur selanjutnya, tidak punya pilihan selain menyembunyikan transaksi tersebut. Lebih lanjut, masih terdapat keinginan untuk menyembunyikan transaksi. Dalam budaya seperti ini, pembukuan/pencatatan yang jujur menjadi tidak mungkin. Bahkan, orang jujur ​​pun dipaksa mengikuti arus untuk menjadi tidak jujur.
  10. Kompleksitas hukum pajak, Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) berkaitan dengan transaksi komersial dan harus mencakup berbagai transaksi yang sangat luas sehingga UU PPh bersifat kompleks. Kompleksitas ini memberikan cukup justifikasi bagi masyarakat awam untuk menggelapkannya.
  11. Prosedur pajak yang membosankan, apabila hukum pajak rumit, dapat diperkirakan prosedur administrasi pajak akan lebih rumit lagi. Oleh karena itu, kalua prosedur pajak rumit akan mendorong masyarakat menjauhi pajak selama mungkin.
  12. Tarif pajak yang tinggi, terakhir namun tidak kalah pentingnya, yaitu persoalan tarif pajak. Tarif yang tinggi akan memberikan justifikasi kepada masyarakat untuk mengelak membayar pajak. Tarif pajak yang rendah mungkin belum tentu juga mendorong masyarakat untuk membayar pajak, tetapi tarif yang tinggi jelas tidak kondusif untuk kepatuhan pajak.

Bagaimana pendapat Anda? Setujukah dengan argumen di atas…..

Baca Juga: UMKM Punya NPWP Tapi Tak Pernah Lapor SPT, Kantor Pajak Bilang Begini

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Pengelakan Pajak, Kepatuhan Pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 20 November 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Angkatan Kerja Ber-NPWP Masih Rendah, NIK sebagai NPWP Diperlukan

Minggu, 20 November 2022 | 17:30 WIB
SURVEI POLLING INSTITUTE

Walau Naik, Tingkat Kepemilikan NPWP Masih Perlu Dioptimalkan

Sabtu, 19 November 2022 | 16:25 WIB
DDTC - FEB UNPAD

Sederet Dukungan Pajak UMKM, dari Tarif Khusus Hingga Layanan Digital

Sabtu, 19 November 2022 | 16:00 WIB
DDTC - FEB UNPAD

Dorong Kepatuhan Pajak, UMKM Perlu Simplifikasi dan Pendampingan

berita pilihan

Jum'at, 09 Desember 2022 | 12:30 WIB
KP2KP BENTENG

Salah Input SPT Unifikasi, Bendaharawan Masih Bisa Ubah Bukti Potong

Jum'at, 09 Desember 2022 | 12:00 WIB
UU 29/2022

Pemerintah Undangkan UU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

Jum'at, 09 Desember 2022 | 11:30 WIB
EDUKASI PAJAK

Beri Edukasi, DJP Sebut WP Bisa Undang Penyuluh Pajak Jadi Pembicara

Jum'at, 09 Desember 2022 | 11:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH I

Diduga Menilap Pajak, Direktur Perusahaan ini Terancam Masuk Bui

Jum'at, 09 Desember 2022 | 10:30 WIB
EDUKASI PAJAK

Hari Terakhir! Langganan Perpajakan ID, Gratis Buku Transfer Pricing

Jum'at, 09 Desember 2022 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Irlandia Berikan Insentif Kredit Pajak untuk Perusahaan Video Game

Jum'at, 09 Desember 2022 | 09:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Ingin UMKM Makin Maju Biar Bayar Pajaknya Lebih Besar

Jum'at, 09 Desember 2022 | 09:30 WIB
FILIPINA

RUU Pajak Pendapatan Pasif Disetujui, Filipina Bakal Makin Kompetitif

Jum'at, 09 Desember 2022 | 09:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

PP 44/2022, Apa Saja Substansi Baru Soal Ketentuan PPN? Ini Kata DJP

Kamis, 08 Desember 2022 | 19:45 WIB
AGENDA PAJAK

UNS dan DDTC Bakal Teken Kerja Sama Pendidikan Pajak