Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Wah, Sri Mulyani Bakal Tinjau Ulang P3B

A+
A-
2
A+
A-
2

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

JAKARTA, DDTCNews – Negosiasi ulang atas Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) masuk sebagai agenda prioritas Kemenkeu pada tahun depan. Langkah ini dilakukan untuk mengamankan penerimaan pajak pada 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proses negosiasi ulang atas P3B dengan negara/yurisdiksi mitra menjadi penting untuk dilakukan. Tanpa menyebut lebih rinci, dia memastikan agenda itu untuk mengamankan kepentingan Indonesia di tengah arus digitalisasi.

“Kita perlu aktif melakukan renegosiasi dalam rangka penghindaran pajak berganda,” katanya dalam seminar nasional bertajuk 'Mengawal Akuntabilitas Keuangan Negara' di Kompleks Parlemen, Rabu (21/8/2019).

Baca Juga: Ekonomi RI Makin Besar, Sri Mulyani Siap Dukung Belanja Alutsista

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan negosiasi ulang P3B sebagai langkah strategis untuk mengamankan hak pemajakan Indonesia atas usaha lintas batas negara. Terlebih, perkembangan teknologi membuka banyak saluran arus modal dalam skala global.

Menurutnya, hak pemajakan harus didambakan sebagai bagian dari agenda reformasi yang dilakukan oleh otoritas fiskal. Hingga Agustus 2019, terdapat 67 P3B Indonesia dengan negara/yurisdiksi mitra yang telah diteken.

“Kita harus jaga kepentingan negara melalui perpajakan melalui kerjasama internasional dan negosiasi yang baik dalam rangka menjaga kepentingan indonesia dalam hak pemajakan,” paparnya.

Baca Juga: Kemenkeu Rilis Aturan Baru Soal Impor Kendaraan Bermotor CBU

Selain agenda negosiasi ulang P3B, otoritas fiskal akan mengoptimalkan penggunaan data dalam mengejar penerimaan tahun depan. Selain itu, insentif juga akan terus diberikan untuk memenangkan kompetisi antarnegara dalam menarik investasi ke dalam negeri.

“Reformasi pajak juga ditujukan tidak hanya untuk penerimaan. Kami reformasi untuk berikan pelayanan lebih baik ke masyarakat dan dunia usaha.Policy pajak tidak collection tapi tax expenditure yang tujuannya stimulate ke dunia usaha dan masyarakat,” imbuh Sri Mulyani. (kaw)

Baca Juga: Ini Penjelasan BKF Kemenkeu Soal Manfaat Implementasi MLI

“Kita perlu aktif melakukan renegosiasi dalam rangka penghindaran pajak berganda,” katanya dalam seminar nasional bertajuk 'Mengawal Akuntabilitas Keuangan Negara' di Kompleks Parlemen, Rabu (21/8/2019).

Baca Juga: Ekonomi RI Makin Besar, Sri Mulyani Siap Dukung Belanja Alutsista

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan negosiasi ulang P3B sebagai langkah strategis untuk mengamankan hak pemajakan Indonesia atas usaha lintas batas negara. Terlebih, perkembangan teknologi membuka banyak saluran arus modal dalam skala global.

Menurutnya, hak pemajakan harus didambakan sebagai bagian dari agenda reformasi yang dilakukan oleh otoritas fiskal. Hingga Agustus 2019, terdapat 67 P3B Indonesia dengan negara/yurisdiksi mitra yang telah diteken.

“Kita harus jaga kepentingan negara melalui perpajakan melalui kerjasama internasional dan negosiasi yang baik dalam rangka menjaga kepentingan indonesia dalam hak pemajakan,” paparnya.

Baca Juga: Kemenkeu Rilis Aturan Baru Soal Impor Kendaraan Bermotor CBU

Selain agenda negosiasi ulang P3B, otoritas fiskal akan mengoptimalkan penggunaan data dalam mengejar penerimaan tahun depan. Selain itu, insentif juga akan terus diberikan untuk memenangkan kompetisi antarnegara dalam menarik investasi ke dalam negeri.

“Reformasi pajak juga ditujukan tidak hanya untuk penerimaan. Kami reformasi untuk berikan pelayanan lebih baik ke masyarakat dan dunia usaha.Policy pajak tidak collection tapi tax expenditure yang tujuannya stimulate ke dunia usaha dan masyarakat,” imbuh Sri Mulyani. (kaw)

Baca Juga: Ini Penjelasan BKF Kemenkeu Soal Manfaat Implementasi MLI
Topik : P3B, Sri Mulyani, perpajakan Indonesia
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Kamis, 13 Oktober 2016 | 15:02 WIB
HARI BEA CUKAI
Selasa, 18 April 2017 | 15:41 WIB
KULIAH UMUM MENKEU
Senin, 20 Februari 2017 | 17:04 WIB
PAJAK SEKTORAL
Senin, 03 April 2017 | 17:31 WIB
AMNESTI PAJAK BERAKHIR
berita pilihan
Minggu, 26 Januari 2020 | 12:49 WIB
PAJAK SARANG BURUNG WALET
Minggu, 26 Januari 2020 | 10:43 WIB
LAPORAN DARI TASMANIA
Sabtu, 25 Januari 2020 | 19:06 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Sabtu, 25 Januari 2020 | 18:34 WIB
KOTA TANGERANG
Sabtu, 25 Januari 2020 | 16:20 WIB
PELAYANAN PAJAK
Sabtu, 25 Januari 2020 | 13:36 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Sabtu, 25 Januari 2020 | 12:00 WIB
FILIPINA
Jum'at, 24 Januari 2020 | 19:30 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Jum'at, 24 Januari 2020 | 18:13 WIB
DATA PENDUDUK
Jum'at, 24 Januari 2020 | 18:05 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019