Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Wah, Pemerintah Siapkan Fasilitas Fiskal Industri EBT dan Pendukungnya

A+
A-
5
A+
A-
5
Wah, Pemerintah Siapkan Fasilitas Fiskal Industri EBT dan Pendukungnya

Ilustrasi. Pekerja melakukan perawatan panel surya di Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) salah satu hotel di Palembang, Sumatra Selatan, Rabu (7/7/2021). PLTS dengan kapasitas daya sebesar 318,5 kilo Watt peak (kWp) tersebut dapat menghemat penggunaan energi sebesar 448.893 kWh setiap tahun dan turut berkontribusi terhadap pengurangan emisi CO2 sebesar 419.266 kg atau setara 117.173 liter bahan bakar minyak (BBM) Premium. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah tengah menyiapkan fasilitas kepabeanan untuk mendukung produksi energi baru dan terbarukan (EBT) di dalam negeri.

Direktur Fasilitas Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Untung Basuki mengatakan pengembangan industri EBT beserta industri pendukungnya membutuhkan fasilitas fiskal agar mampu bersaing dengan energi konvensional. Menurutnya, peraturan menteri keuangan (PMK) mengenai fasilitas fiskal tersebut sedang dalam tahap harmonisasi.

“Diharapkan dengan adanya fasilitas fiskal fiskal untuk pengembangan industri EBT maka industri tersebut dapat berkembang dan memenuhi kebutuhan sumber daya energi yang ramah lingkungan," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (19/7/2021).

Baca Juga: Impor Barang Bantuan untuk Ukraina Dibebaskan dari Bea Masuk dan PPN

Untung mengatakan pemerintah berkomitmen mendukung penyediaan energi yang lebih ramah lingkungan untuk masyarakat. Menurutnya, pemberian fasilitas kepabeanan untuk industri EBT juga telah tertuang dalam Rencana Strategis DJBC 2020-2024.

Dia belum memerinci jenis insentif yang akan diberikan kepada industri EBT beserta sektor usaha pendukungnya. Namun, selama ini pemerintah juga memberikan fasilitas kepabeanan untuk mendukung penyediaan energi nasional.

Misalnya melalui PMK 217/2019, pemerintah memberikan insentif pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) tidak dipungut untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Insentif itu diberikan untuk mendukung peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional.

Baca Juga: Atasi Isu Tunggakan Pajak, Pemda Ini Tawarkan Pemutihan dan Diskon PBB

Untung menyebut DJBC juga telah melakukan inovasi teknologi untuk mendukung sektor pertambangan seperti menyederhanakan prosedur permohonan fasilitas kepabeanan dan menerapkan otomasi dalam pemberian fasilitas di bidang hulu migas dan panas bumi.

Selain itu, DJBC mengintegrasikan sistem informasi pelayanan fasilitas fiskal untuk kegiatan usaha hulu migas bersama SKK Migas dan Ditjen Migas Kementerian ESDM secara single submission melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW). Hal serupa juga dilakukan pada kegiatan penyelenggaraan panas bumi antara DJBC dan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM.

"Saat ini kami juga tengah mengembangkan penerapan automasi dan penerapan sistem aplikasi di bidang fasilitas kepabeanan, yakni pengembangan sistem aplikasi pemotongan kuota atas realisasi impor fasilitas hulu migas dan panas bumi," ujarnya. (kaw)

Baca Juga: Pemutihan Pajak Diadakan Kembali, Berlaku Hingga 31 Agustus

Topik : insentif, insentif fiskal, fasilitas fiskal, energi, EBT

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Alokasikan Rp350 Triliun untuk Subsidi BBM Hingga Listrik

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:45 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA

Akomodir Korban Robot Trading, Bappebti Tambah Kanal Pengaduan Nasabah

Jum'at, 24 Juni 2022 | 14:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Termasuk Insentif Perpajakan, Dana PEN Baru Terserap Rp113,5 Triliun

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 20:30 WIB
PENGADILAN PAJAK

Kasus Covid Naik, Pengadilan Pajak Hentikan Persidangan 7-13 Juli 2022

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak