Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Wah, Pemerintah Gandakan Insentif Pajak Menjadi Rp123 Triliun

A+
A-
0
A+
A-
0
Wah, Pemerintah Gandakan Insentif Pajak Menjadi Rp123 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menaikkan nilai insentif pajak hingga dua kali lipat guna menangkal dampak virus Corona atau Covid-19 terhadap perekonomian.

Awalnya, kata Sri Mulyani, alokasi insentif pajak mencapai Rp63,01 triliun. Namun kini, alokasinya bertambah menjadi Rp123,01 triliun. Menurutnya, tambahan alokasi insentif dikarenakan adanya perluasan sektor usaha.

“Total insentif perpajakan yang diberikan ke dunia usaha, baik UMKM dan korporasi yang menghadapi dampak Covid adalah Rp123,01 triliun,” katanya melalui konferensi video, Senin (18/5/2020).

Baca Juga: Asosiasi Taman Hiburan Minta Pembebasan Pajak

Seperti diketahui, insentif pajak dalam penanganan Covid-19 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19, sebagai perubahan dari PMK 23/2020.

Alokasi insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) naik dari Rp8,6 triliun menjadi Rp25,66 triliun. Sektor usaha yang mendapatkan insentif tersebut bertambah dari 440 klasifikasi lapangan usaha (KLU) menjadi 1.062 KLU.

Pemerintah juga memberikan insentif PPh final UMKM DTP senilai Rp2,4 triliun. UMKM yang bisa mendapatkan pembebasan PPh yaitu yang memiliki pendapatan bruto seperti yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018.

Baca Juga: Mission Impossible 7 Ditawari Insentif dan Boleh Syuting di Inggris

Ada pula insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor dengan alokasi nilai sebesar Rp14,75 triliun dari yang sebelumnya Rp8,15 triliun. Sektor usaha yang mendapat insentif bertambah dari 102 KLU menjadi 431 KLU.

Alokasi insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% juga dinaikkan dari Rp4,2 triliun menjadi Rp14,4 triliun seiring dengan perluasan penerima insentif dari 102 KLU menjadi 846 KLU.

Insentif lainnya, restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) yang dipercepat juga menjadi Rp5,8 triliun dari semula Rp1,5 triliun seiring dengan perluasan cakupan penerima insentif dari 102 KLU menjadi 431 KLU.

Baca Juga: Operasi Laut, DJBC Sita Ratusan Kilogram Sabu-Sabu Hingga Rokok Ilegal

Total alokasi insentif pajak dalam penanganan Covid-19 juga turut memasukkan kebijakan pemangkasan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22%. Nilai yang dikeluarkan untuk insentif tersebut mencapai Rp20 triliun.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tambahan Rp14 triliun untuk perluasan atau perpanjangan insentif PPh 21 DTP. Ada pula antisipasi perluasan stimulus serta cadangan stimulus lainnya dengan nilai Rp26 triliun. (rig)

Baca Juga: Pegawai WFH Perlu Dapat Insentif Pajak, Ini Usulan Senat
Topik : insentif pajak, menteri keuangan sri mulyani, alokasi anggaran, nasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 09 Juli 2020 | 13:36 WIB
PENERIMAAN CUKAI
Kamis, 09 Juli 2020 | 13:14 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 09 Juli 2020 | 12:24 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:01 WIB
PERJANJIAN DAGANG
Minggu, 12 Juli 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 12 Juli 2020 | 12:01 WIB
CHINA
Minggu, 12 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 12 Juli 2020 | 10:01 WIB
PERIZINAN
Minggu, 12 Juli 2020 | 09:01 WIB
DAMPAK KENAIKAN PPN
Minggu, 12 Juli 2020 | 08:01 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Minggu, 12 Juli 2020 | 07:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 12 Juli 2020 | 06:01 WIB
SE-38/PJ/2020