Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Wah, Pemerintah Bakal Rombak Insentif di Kawasan Ekonomi Khusus

1
1

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan merombak skema insentif untuk pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Fasilitas dan kemudahan fiskal dan nonfiskal akan menjadi kesatuan untuk memberikan nilai tambah berusaha melalui KEK.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan ada perubahan dua aturan yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Kedua aturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 2/2011 tentang Penyelenggaraan KEK dan PP No. 96/2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK.

“Hari-hari ini kita sedang finalisasi dua RPP [Rancangan Peraturan Pemerintah] tersebut,” katanya, seperti dikutip pada Rabu (22/5/2019).

Baca Juga: Di Depan DPR, Sri Mulyani Bandingkan Insentif Indonesia & Vietnam

Adapun integrasi fasilitas fiskal dan nonfiskal akan masuk melalui revisi PP No.2/2011. Menurutnya, perubahan akan memberikan dampak yang signifikan karena mengombinasikan fasilitas bagi pelaku usaha dalam suatu KEK.

Aspek ini, menurutnya, menjadi salah satu kendala pelaku usaha dalam memanfaatkan fasilitas KEK. Hal ini dikarenakan kepastian yang belum terpenuhi. Ke depan, fasilitas fiskal seperti tax holiday dan tax allowance akan terintegrasi dengan fasilitas nonfiskal seperti imigrasi dan ketenagakerjaan.

“Ke depan fasilitas di KEK tidak hanya sebatas fiskal. Jadi selain kemudahan pajak, kepabeanan, dan cukai terdapat fasilitas terkait layanan imigrasi dan tenaga kerja asing. Ini akan menjadi ultimate fasilitas fiskal dan nonfiskal untuk dunia usaha kita,” paparnya.

Baca Juga: Gelar Konsultasi Publik, Pemerintah: Investasi di KEK Lebih Menarik

Sementara itu, perubahan skema fasilitas fiskal yang dilakukan melalui revisi PP No.96/2015 menjadi tantangan tersendiri. Hal tersebut, menurut Susiwijono, dikarenakan beragamnya skema dan jenis usaha yang membutuhkan insentif pajak.

Rencana pembentukan KEK Pendidikan menjadi salah satu contoh. KEK baru yang ditujukan untuk menekan devisa dari pelajar Indonesia untuk belajar di luar negeri menghadapi masalah dalam pemberian insetif pajak bagi pengajar asing yang masuk dalam KEK Pendidikan nantinya.

“Misal untuk KEK Pendidikan ada masalah bagaimana penghitungan PPh orang pribadi. Ini [masalah] karena rezim PPh kita juga relatif tinggi. Nah, hal seperti ini yang sedang dirinci pembahasannya,” imbuh Susiwijono. (kaw)

Baca Juga: BKF: PMK Insentif Vokasi & Riset Sudah Siap

“Hari-hari ini kita sedang finalisasi dua RPP [Rancangan Peraturan Pemerintah] tersebut,” katanya, seperti dikutip pada Rabu (22/5/2019).

Baca Juga: Di Depan DPR, Sri Mulyani Bandingkan Insentif Indonesia & Vietnam

Adapun integrasi fasilitas fiskal dan nonfiskal akan masuk melalui revisi PP No.2/2011. Menurutnya, perubahan akan memberikan dampak yang signifikan karena mengombinasikan fasilitas bagi pelaku usaha dalam suatu KEK.

Aspek ini, menurutnya, menjadi salah satu kendala pelaku usaha dalam memanfaatkan fasilitas KEK. Hal ini dikarenakan kepastian yang belum terpenuhi. Ke depan, fasilitas fiskal seperti tax holiday dan tax allowance akan terintegrasi dengan fasilitas nonfiskal seperti imigrasi dan ketenagakerjaan.

“Ke depan fasilitas di KEK tidak hanya sebatas fiskal. Jadi selain kemudahan pajak, kepabeanan, dan cukai terdapat fasilitas terkait layanan imigrasi dan tenaga kerja asing. Ini akan menjadi ultimate fasilitas fiskal dan nonfiskal untuk dunia usaha kita,” paparnya.

Baca Juga: Gelar Konsultasi Publik, Pemerintah: Investasi di KEK Lebih Menarik

Sementara itu, perubahan skema fasilitas fiskal yang dilakukan melalui revisi PP No.96/2015 menjadi tantangan tersendiri. Hal tersebut, menurut Susiwijono, dikarenakan beragamnya skema dan jenis usaha yang membutuhkan insentif pajak.

Rencana pembentukan KEK Pendidikan menjadi salah satu contoh. KEK baru yang ditujukan untuk menekan devisa dari pelajar Indonesia untuk belajar di luar negeri menghadapi masalah dalam pemberian insetif pajak bagi pengajar asing yang masuk dalam KEK Pendidikan nantinya.

“Misal untuk KEK Pendidikan ada masalah bagaimana penghitungan PPh orang pribadi. Ini [masalah] karena rezim PPh kita juga relatif tinggi. Nah, hal seperti ini yang sedang dirinci pembahasannya,” imbuh Susiwijono. (kaw)

Baca Juga: BKF: PMK Insentif Vokasi & Riset Sudah Siap
Topik : insentif pajak, insentif fiskal, KEK
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Jum'at, 12 April 2019 | 11:51 WIB
PEREKONOMIAN GLOBAL
Jum'at, 23 September 2016 | 17:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK
Selasa, 29 Januari 2019 | 11:54 WIB
KEBIJAKAN CUKAI