Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Wah, Bantuan Subsidi Gaji untuk Guru Honorer Kena Pajak

A+
A-
5
A+
A-
5
Wah, Bantuan Subsidi Gaji untuk Guru Honorer Kena Pajak

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim berdialog dengan sejumlah kepala sekolah dan guru saat melakukan kunjungan kerja di SMK Negeri 8 Palu di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (4/11/2020). Nadiem menyebut akan ada potongan PPh 5% jika penerimanya memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), serta 6% jika belum memiliki NPWP. (ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/foc)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah tetap akan memotong pajak penghasilan (PPh) atas bantuan subsidi upah (BSU) yang disalurkan kepada guru honorer dan tenaga kependidikan non-pegawai negeri sipil (PNS).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam paparannya menyebut akan ada potongan PPh 5% jika penerimanya memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), serta 6% jika belum memiliki NPWP.

Karena itu, guru honorer penerima subsidi gaji perlu membawa NPWP ketika menjalani proses verifikasi di bank penyalur. "BSU akan dipotong pajak penghasilan (PPh) sejumlah 5% bagi pemilik NPWP dan 6% bagi yang belum memiliki NPWP," ungkap penjelasan Nadiem, Selasa (17/11/2020).

Baca Juga: Subsidi Gaji Rp1 Juta Segera Cair! Kemnaker Kebut Teknis Penyaluran

Nadiem mengatakan penerima subsidi upah perlu melengkapi sejumlah dokumen dan menyerahkannya kepada petugas di bank penyalur untuk proses verifikasi.

Dokumen tersebut meliputi kartu tanda penduduk (KTP), NPWP jika ada, surat keputusan penerima subsidi gaji, serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Kepemilikan NPWP itulah yang akan menjadi penentu besaran potongan PPh atas subsidi gaji yang guru honorer terima.

Ketentuan pemotongan PPh tersebut berbeda dengan penyaluran subsidi gaji kepada pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan bergaji di bawah Rp5 juta. Para pekerja memperoleh subsidi gaji Rp2,4 juta secara utuh tanpa potongan, yang dibayarkan dalam 2 termin masing-masing Rp1,2 juta.

Baca Juga: Percepat Pemulihan, Subsidi Gaji Disiapkan untuk Pekerja Pariwisata

Menurut Nadiem, pemerintah akan menyalurkan subsidi gaji secara bertahap hingga akhir November 2020. Bantuan itu sebesar Rp1,8 juta, yang dibayarkan dengan skema satu kali transfer.

Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp3,66 triliun untuk memberikan subsidi gaji kepada 2,03 juta guru honorer dan tenaga pendidik non-PNS. Penerima bantuan tersebut paling banyak berasal dari kalangan guru honorer di sekolah negeri dan swasta, yakni sebanyak 1,62 juta orang.

Selain itu, ada 162.277 dosen di perguruan tinggi negeri dan swasta, serta 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, serta tenaga administrasi di instansi pendidikan.

Baca Juga: Rekening Penerima Subsidi Upah yang Belum Diaktivasi Segera Diblokir

Syarat penerima bantuan subsidi gaji tergolong sederhana, yakni warga negara Indonesia (WNI), berstatus bukan pegawai negeri sipil (PNS), dan berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan.

Selain itu, guru honorer juta tidak boleh menerima subsidi gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan dan tidak menerima bantuan kartu prakerja sampai 1 Oktober 2020.

"Agar bansosnya adil dan tidak tumpang tindih. Tidak ada individu mendapat bantuan berlimpah, sehingga yang lainnya tidak mendapatkan. Makanya kami buat kriterianya sederhana," ujarnya. (Bsi)

Baca Juga: Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi dari Covid Lebih Cepat dari Krisis 1998

Topik : subsidi gaji, subsidi gaji guru, nadiem makarim, subsidi kena pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

DIDO AZIE RANTAU

Senin, 23 November 2020 | 01:01 WIB
Eemmm... Saya termasuk salah satu orang yang tidak setuju, jika guru dikenakan pajak. Memang level of playing field, tp guru mempunyai kompetensi pedagogik, yang sangat berpengaruh terhadap paradigma seoseorang dalam belajar, . Mengingat sistem pendidikan kita yang wajib belajar 12 tahun, kita harus ... Baca lebih lanjut

Muhammad Faiz Nur Abshar

Minggu, 22 November 2020 | 00:46 WIB
Sangat disayangkan bantuan subsidi gaji yg seharusnya diberikan untuk meringankan beban malah justru juga ikut dipajaki mengingat banyak dari guru honorer yg pendapatannya jauh dari cukup.

Cikal Restu Syiffawidiyana

Sabtu, 21 November 2020 | 22:38 WIB
Gaji guru honorer bervarian. Dan tidak sedikit guru honorer mendapat gaji yang tidak seberapa dan jauh dari UMP. Perlu ada perhatian mengenai Penghasilan pokoknya. apabila gajinya kecil, bantuan subsidi gaji yang dipotong pajak malah akan memberatkan para guru honorer.

Franco Hardyan Dewayani Putra

Sabtu, 21 November 2020 | 17:18 WIB
Kalau memang ternyata Penghasilannya di atas PTKP tidak apa apa dikenakan pajak, namun apabila belum lebih baik tidak dikenakan pajak mengingat penghasilan yang tidak signifikan dan justru akan membebankan guru honorer tersebut
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 07 September 2021 | 16:10 WIB
BANTUAN SOSIAL

Subsidi Gaji Cair! Lebih 3 Juta Pekerja Terima Bantuan

Senin, 06 September 2021 | 13:39 WIB
BANTUAN SOSIAL

Cek Rekening! Pencairan Subsidi Gaji Rampung Oktober 2021

Senin, 30 Agustus 2021 | 18:45 WIB
BANTUAN SOSIAL

Subsidi Gaji Cair! 2,1 Juta Pemilik Rekening Himbara Dapat Lebih Dulu

Kamis, 12 Agustus 2021 | 14:38 WIB
BANTUAN SOSIAL

Belum Semua Pekerja Terima Subsidi Gaji, Begini Penjelasan Kemenaker

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 20:30 WIB
PENGADILAN PAJAK

Kasus Covid Naik, Pengadilan Pajak Hentikan Persidangan 7-13 Juli 2022

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak