Berita
Minggu, 29 November 2020 | 16:01 WIB
KOTA JAMBI
Minggu, 29 November 2020 | 15:01 WIB
CHINA
Minggu, 29 November 2020 | 14:00 WIB
LOMBA GRAFITAX DDTCNEWS 2020
Minggu, 29 November 2020 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN
Review
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 15 November 2020 | 08:01 WIB
KEPALA KANTOR BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA FINARI MANAN:
Fokus
Literasi
Jum'at, 27 November 2020 | 19:34 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 27 November 2020 | 16:30 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 26 November 2020 | 16:36 WIB
PROFIL PERPAJAKAN GRENADA
Kamis, 26 November 2020 | 13:48 WIB
BEA METERAI (3)
Data & alat
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Rabu, 18 November 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 18 NOVEMBER - 24 NOVEMBER 2020
Sabtu, 14 November 2020 | 13:05 WIB
STATISTIK PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Komunitas
Minggu, 29 November 2020 | 11:30 WIB
AGENDA KEPABEANAN
Minggu, 29 November 2020 | 10:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 28 November 2020 | 15:14 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Sabtu, 28 November 2020 | 14:15 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase
Glosarium

Wah, Bantuan Subsidi Gaji untuk Guru Honorer Kena Pajak

A+
A-
4
A+
A-
4
Wah, Bantuan Subsidi Gaji untuk Guru Honorer Kena Pajak

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim berdialog dengan sejumlah kepala sekolah dan guru saat melakukan kunjungan kerja di SMK Negeri 8 Palu di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (4/11/2020). Nadiem menyebut akan ada potongan PPh 5% jika penerimanya memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), serta 6% jika belum memiliki NPWP. (ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/foc)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah tetap akan memotong pajak penghasilan (PPh) atas bantuan subsidi upah (BSU) yang disalurkan kepada guru honorer dan tenaga kependidikan non-pegawai negeri sipil (PNS).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam paparannya menyebut akan ada potongan PPh 5% jika penerimanya memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), serta 6% jika belum memiliki NPWP.

Karena itu, guru honorer penerima subsidi gaji perlu membawa NPWP ketika menjalani proses verifikasi di bank penyalur. "BSU akan dipotong pajak penghasilan (PPh) sejumlah 5% bagi pemilik NPWP dan 6% bagi yang belum memiliki NPWP," ungkap penjelasan Nadiem, Selasa (17/11/2020).

Baca Juga: Asyik, Subsidi Gaji Guru Agama Honorer Rp1,14 Triliun Cair

Nadiem mengatakan penerima subsidi upah perlu melengkapi sejumlah dokumen dan menyerahkannya kepada petugas di bank penyalur untuk proses verifikasi.

Dokumen tersebut meliputi kartu tanda penduduk (KTP), NPWP jika ada, surat keputusan penerima subsidi gaji, serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Kepemilikan NPWP itulah yang akan menjadi penentu besaran potongan PPh atas subsidi gaji yang guru honorer terima.

Ketentuan pemotongan PPh tersebut berbeda dengan penyaluran subsidi gaji kepada pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan bergaji di bawah Rp5 juta. Para pekerja memperoleh subsidi gaji Rp2,4 juta secara utuh tanpa potongan, yang dibayarkan dalam 2 termin masing-masing Rp1,2 juta.

Baca Juga: Wah, Subsidi Gaji Termin II Cair

Menurut Nadiem, pemerintah akan menyalurkan subsidi gaji secara bertahap hingga akhir November 2020. Bantuan itu sebesar Rp1,8 juta, yang dibayarkan dengan skema satu kali transfer.

Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp3,66 triliun untuk memberikan subsidi gaji kepada 2,03 juta guru honorer dan tenaga pendidik non-PNS. Penerima bantuan tersebut paling banyak berasal dari kalangan guru honorer di sekolah negeri dan swasta, yakni sebanyak 1,62 juta orang.

Selain itu, ada 162.277 dosen di perguruan tinggi negeri dan swasta, serta 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, serta tenaga administrasi di instansi pendidikan.

Baca Juga: Rekening Khusus Dibuat untuk Subsidi Gaji Guru Honorer

Syarat penerima bantuan subsidi gaji tergolong sederhana, yakni warga negara Indonesia (WNI), berstatus bukan pegawai negeri sipil (PNS), dan berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan.

Selain itu, guru honorer juta tidak boleh menerima subsidi gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan dan tidak menerima bantuan kartu prakerja sampai 1 Oktober 2020.

"Agar bansosnya adil dan tidak tumpang tindih. Tidak ada individu mendapat bantuan berlimpah, sehingga yang lainnya tidak mendapatkan. Makanya kami buat kriterianya sederhana," ujarnya. (Bsi)

Baca Juga: Pemerintah Kebut Penyaluran Subsidi Gaji Guru Honorer

Topik : subsidi gaji, subsidi gaji guru, nadiem makarim, subsidi kena pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

DIDO AZIE RANTAU

Senin, 23 November 2020 | 01:01 WIB
Eemmm... Saya termasuk salah satu orang yang tidak setuju, jika guru dikenakan pajak. Memang level of playing field, tp guru mempunyai kompetensi pedagogik, yang sangat berpengaruh terhadap paradigma seoseorang dalam belajar, . Mengingat sistem pendidikan kita yang wajib belajar 12 tahun, kita harus ... Baca lebih lanjut

Muhammad Faiz Nur Abshar

Minggu, 22 November 2020 | 00:46 WIB
Sangat disayangkan bantuan subsidi gaji yg seharusnya diberikan untuk meringankan beban malah justru juga ikut dipajaki mengingat banyak dari guru honorer yg pendapatannya jauh dari cukup.

Cikal Restu Syiffawidiyana

Sabtu, 21 November 2020 | 22:38 WIB
Gaji guru honorer bervarian. Dan tidak sedikit guru honorer mendapat gaji yang tidak seberapa dan jauh dari UMP. Perlu ada perhatian mengenai Penghasilan pokoknya. apabila gajinya kecil, bantuan subsidi gaji yang dipotong pajak malah akan memberatkan para guru honorer.

Franco Hardyan Dewayani Putra

Sabtu, 21 November 2020 | 17:18 WIB
Kalau memang ternyata Penghasilannya di atas PTKP tidak apa apa dikenakan pajak, namun apabila belum lebih baik tidak dikenakan pajak mengingat penghasilan yang tidak signifikan dan justru akan membebankan guru honorer tersebut
1
artikel terkait
Kamis, 24 September 2020 | 09:23 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Senin, 21 September 2020 | 18:41 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Senin, 21 September 2020 | 10:53 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Jum'at, 18 September 2020 | 09:54 WIB
BANTUAN SOSIAL
berita pilihan
Minggu, 29 November 2020 | 16:01 WIB
KOTA JAMBI
Minggu, 29 November 2020 | 15:01 WIB
CHINA
Minggu, 29 November 2020 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN
Minggu, 29 November 2020 | 13:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Minggu, 29 November 2020 | 12:01 WIB
INFORMASI PUBLIK
Minggu, 29 November 2020 | 11:30 WIB
AGENDA KEPABEANAN
Minggu, 29 November 2020 | 10:55 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 10:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 29 November 2020 | 10:00 WIB
PODTAX
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN: