Berita
Rabu, 28 Oktober 2020 | 13:00 WIB
PROVINSI GORONTALO
Rabu, 28 Oktober 2020 | 12:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 28 Oktober 2020 | 11:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 28 Oktober 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Review
Rabu, 28 Oktober 2020 | 10:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Oktober 2020 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 28 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2020
Selasa, 27 Oktober 2020 | 17:06 WIB
STATISTIK PAJAK DIGITAL
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Komunitas
Rabu, 28 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 28 Oktober 2020 | 13:15 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 28 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Selasa, 27 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Reportase

Wah, Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Cadangan Belanja PEN 2021

A+
A-
1
A+
A-
1
Wah, Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Cadangan Belanja PEN 2021

Ilustrasi. Warga antre dengan menerapkan jaga jarak saat mendaftarkan diri menjadi calon penerima bantuan tunai usaha mikro di gedung serbaguna Bagawanta, Kediri, Jawa Timur, Selasa (8/9/2020). ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati sejumlah perubahan dalam postur sementara RAPBN 2021 dibandingkan dengan usulan awal yang disampaikan Presiden Joko Widodo.

Salah satu hasil pembahasan panitia kerja (Panja) A yang kini disepakati Banggar yakni penambahan cadangan belanja program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Cadangan itu dibutuhkan karena pemerintah masih akan melanjutkan program pemulihan ekonomi pada tahun depan.

"[Dari hasl pembahasan Panja A] ada tambahan cadangan belanja PEN 2021 senilai Rp15,8 triliun," katanya dalam rapat bersama Banggar DPR RI, Jumat (11/9/2020).

Baca Juga: Sengketa Pajak atas Bunga Pinjaman Luar Negeri yang Kurang Bayar

Sri Mulyani memasukkan cadangan belanja PEN tersebut dalam pos belanja lain-lain pada postur sementara RAPBN 2021 yang nilainya kini Rp209,4 triliun. Meski demikian, dia tidak memerinci rencana penggunaan dana cadangan PEN tersebut.

Dalam rapat kabinet Senin lalu, Presiden Jokowi memutuskan akan melanjutkan sejumlah program stimulus PEN yang belum tertuang dalam RAPBN. Misalnya, melanjutkan subsidi gaji untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta.

Dalam RAPBN 2021, pemerintah sebelumnya telah menganggarkan dana senilai Rp356,5 triliun untuk melanjutkan program PEN pada 2021. Alokasi tersebut terbagi ke dalam 6 sektor yang terdampak pandemi virus Corona.

Baca Juga: Termasuk Dukung UU Cipta Kerja, Ini 3 Perintah Dirjen Bea dan Cukai

Pertama, penanganan kesehatan senilai Rp25,4 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pengadaan vaksin antivirus, pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian dan pengembangan, serta bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk pekerja bukan penerima upah.

Kedua, perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah sekitar total Rp110,2 triliun. Perlindungan sosial itu diberikan melalui program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu prakerja, serta bansos tunai.

Ketiga, dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan anggaran Rp136,7 triliun. Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan pusat teknologi informasi, pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi.

Baca Juga: Upah Minimum Tidak Naik, Ini Kata Sri Mulyani Soal Cara Jaga Daya Beli

Keempat, dukungan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekitar Rp48,8 triliun melalui subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR), pembiayaan UMKM, penjaminan serta penempatan dana di perbankan.

Kelima, pembiayaan korporasi sekitar Rp14,9 triliun. Dana ini akan diarahkan kepada lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan.

Keenam, pemberian insentif usaha senilai Rp20,4 triliun. Insentif itu berupa pajak ditanggung pemerintah, pembebasan pajak penghasilan (PPh) impor, dan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat. (kaw)

Baca Juga: Sederet Kode Eror Ketika Simpan SPT e-Filing

Topik : pemulihan ekonomi nasional, PEN, subsidi gaji, bansos, insentif pajak, RAPBN 2021
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 26 Oktober 2020 | 16:10 WIB
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (1)
Senin, 26 Oktober 2020 | 16:00 WIB
PMK 153/2020
Senin, 26 Oktober 2020 | 15:04 WIB
PMK 153/2020
Senin, 26 Oktober 2020 | 15:00 WIB
TURKI
berita pilihan
Rabu, 28 Oktober 2020 | 17:01 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 28 Oktober 2020 | 16:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 28 Oktober 2020 | 15:01 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 28 Oktober 2020 | 13:15 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 28 Oktober 2020 | 13:00 WIB
PROVINSI GORONTALO
Rabu, 28 Oktober 2020 | 12:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 28 Oktober 2020 | 11:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 28 Oktober 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Rabu, 28 Oktober 2020 | 10:30 WIB
BAHAMA