Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Wah, Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Cadangan Belanja PEN 2021

A+
A-
1
A+
A-
1
Wah, Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Cadangan Belanja PEN 2021

Ilustrasi. Warga antre dengan menerapkan jaga jarak saat mendaftarkan diri menjadi calon penerima bantuan tunai usaha mikro di gedung serbaguna Bagawanta, Kediri, Jawa Timur, Selasa (8/9/2020). ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati sejumlah perubahan dalam postur sementara RAPBN 2021 dibandingkan dengan usulan awal yang disampaikan Presiden Joko Widodo.

Salah satu hasil pembahasan panitia kerja (Panja) A yang kini disepakati Banggar yakni penambahan cadangan belanja program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Cadangan itu dibutuhkan karena pemerintah masih akan melanjutkan program pemulihan ekonomi pada tahun depan.

"[Dari hasl pembahasan Panja A] ada tambahan cadangan belanja PEN 2021 senilai Rp15,8 triliun," katanya dalam rapat bersama Banggar DPR RI, Jumat (11/9/2020).

Baca Juga: Catat! DJP Makin Gencar Kirim Email Imbauan PPS Berbasis Data Rekening

Sri Mulyani memasukkan cadangan belanja PEN tersebut dalam pos belanja lain-lain pada postur sementara RAPBN 2021 yang nilainya kini Rp209,4 triliun. Meski demikian, dia tidak memerinci rencana penggunaan dana cadangan PEN tersebut.

Dalam rapat kabinet Senin lalu, Presiden Jokowi memutuskan akan melanjutkan sejumlah program stimulus PEN yang belum tertuang dalam RAPBN. Misalnya, melanjutkan subsidi gaji untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta.

Dalam RAPBN 2021, pemerintah sebelumnya telah menganggarkan dana senilai Rp356,5 triliun untuk melanjutkan program PEN pada 2021. Alokasi tersebut terbagi ke dalam 6 sektor yang terdampak pandemi virus Corona.

Baca Juga: APBN Surplus Rp103,1 Triliun Per April 2022, Begini Kata Sri Mulyani

Pertama, penanganan kesehatan senilai Rp25,4 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pengadaan vaksin antivirus, pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian dan pengembangan, serta bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk pekerja bukan penerima upah.

Kedua, perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah sekitar total Rp110,2 triliun. Perlindungan sosial itu diberikan melalui program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu prakerja, serta bansos tunai.

Ketiga, dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan anggaran Rp136,7 triliun. Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan pusat teknologi informasi, pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi.

Baca Juga: Batas Akhir SPT Tahunan, Penerimaan PPh Badan April 2022 Tumbuh 105,3%

Keempat, dukungan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekitar Rp48,8 triliun melalui subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR), pembiayaan UMKM, penjaminan serta penempatan dana di perbankan.

Kelima, pembiayaan korporasi sekitar Rp14,9 triliun. Dana ini akan diarahkan kepada lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan.

Keenam, pemberian insentif usaha senilai Rp20,4 triliun. Insentif itu berupa pajak ditanggung pemerintah, pembebasan pajak penghasilan (PPh) impor, dan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat. (kaw)

Baca Juga: Penerimaan Pajak Tumbuh 51,49% di April 2022, Sri Mulyani: Sangat Kuat

Topik : pemulihan ekonomi nasional, PEN, subsidi gaji, bansos, insentif pajak, RAPBN 2021

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 21 Mei 2022 | 16:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Bea Cukai Gagalkan Pengiriman Rokok Ilegal dengan Bus, Jaringan Diusut

Sabtu, 21 Mei 2022 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Antisipasi M-Pajak Eror, UMKM Perlu Pencatatan Cadangan Tanpa Aplikasi

Sabtu, 21 Mei 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Kesempatan Ikut PPS Belum Tertutup, DJP: Masih Berlangsung 41 Hari!

Sabtu, 21 Mei 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Konsolidasi dan Reformasi Fiskal Harus Sejalan, Simak Penjelasan BKF

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 18:25 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! DJP Makin Gencar Kirim Email Imbauan PPS Berbasis Data Rekening

Senin, 23 Mei 2022 | 18:09 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Perhatian! DJP Evaluasi e-Bupot, Ada Klasifikasi Jumlah Bukti Potong

Senin, 23 Mei 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PPFTZ 01, PPFTZ 02, dan PPFTZ 03?

Senin, 23 Mei 2022 | 17:39 WIB
KINERJA FISKAL

APBN Surplus Rp103,1 Triliun Per April 2022, Begini Kata Sri Mulyani

Senin, 23 Mei 2022 | 17:25 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Batas Akhir SPT Tahunan, Penerimaan PPh Badan April 2022 Tumbuh 105,3%

Senin, 23 Mei 2022 | 17:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Tumbuh 51,49% di April 2022, Sri Mulyani: Sangat Kuat

Senin, 23 Mei 2022 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Yellen Dukung Relaksasi Bea Masuk atas Barang-Barang Asal China

Senin, 23 Mei 2022 | 16:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Sebut Inflasi April 2022 Tertinggi dalam 2 Tahun Terakhir