UU CIPTA KERJA

UU Cipta Kerja Paling Banyak Digugat ke MK Sepanjang 2021

Muhamad Wildan | Kamis, 10 Februari 2022 | 11:21 WIB
UU Cipta Kerja Paling Banyak Digugat ke MK Sepanjang 2021

Ketua MK Anwar Usman. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - UU 11/2020 tentang Cipta Kerja dan UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) tercatat sebagai UU yang paling banyak diuji di Mahkamah Konstitusi pada tahun lalu.

Ketua MK Anwar Usman mengatakan UU Cipta Kerja dan UU Pemilu kedua UU tersebut telah diuji masing-masing sebanyak 9 kali sepanjang 2021.

"Berdasarkan perkara yang diregistasi pada 2021, sebanyak 48 UU dimohonkan pengujiannya. Paling sering dimohonkan adalah UU Pemilu dan UU Cipta Kerja diuji masing-masing 9 kali," ujar Anwar dalam Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan MK Tahun 2021, Kamis (10/2/2022).

Baca Juga:
Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Secara total, pada tahun 2021 MK menangani 121 perkara pengujian undang-undang (PUU). Sebanyak 50 perkara PUU merupakan perkara yang diregistrasi pada tahun 2020, sedangkan 71 perkara diregistrasi pada 2021.

Dari total 121 perkara PUU tersebut, MK telah mengeluarkan 99 putusan atas perkara PUU. 22 perkara PUU tercatat masih dalam proses pemeriksaan.

"MK telah menyelesaikan 81,82% dari keseluruhan perkara di tahun 2021 dan 22 perkara masih dalam proses pemeriksaan," ujar Anwar.

Baca Juga:
Jokowi: Presiden dan Wapres Terpilih Harus Segera Siap-Siap Bekerja

Untuk diketahui, MK mengabulkan salah satu permohonan pengujian formil atas UU Cipta Kerja. Dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, UU Cipta Kerja dinyatakan cacat formil dan inkonstitusional bersyarat.

MK memberikan waktu kepada DPR dan pemerintah selaku pembuat UU untuk memperbaiki pembentukan UU Cipta Kerja dalam waktu 2 tahun terhitung sejak putusan diucapkan. Bila dalam 2 tahun tidak ada perbaikan, UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024