Review
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Fokus
Literasi
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 14:27 WIB
SISTEM PAJAK
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

UMKM Ini Tidak Diberi NPWP Secara Jabatan untuk Dapat Subsidi Bunga

A+
A-
6
A+
A-
6
UMKM Ini Tidak Diberi NPWP Secara Jabatan untuk Dapat Subsidi Bunga

Ilustrasi. Sejumlah pekerja menyelesaikan pembuatan tahu putih di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/5/2020). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/foc.

JAKARTA, DDTCNews – DJP Pajak (DJP) menilai debitur UMKM dengan plafon kredit di atas Rp50 juta sudah memiliki kesadaran yang tinggi terkait kewajiban pajaknya.

Oleh karena itu, debitur UMKM kelompok tersebut tidak akan mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) secara jabatan untuk memanfaatkan fasilitas subsidi bunga dari pemerintah. Otoritas beranggapan, debitur UMKM dengan plafon kredit di atas Rp50 juta sudah memiliki NPWP.

“Dalam hal plafon kreditnya di atas Rp50 juta, mereka tentunya sudah cukup aware terhadap kewajiban perpajakan dan sudah memiliki NPWP serta melaksanakan kewajiban perpajakan,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama, Selasa (9/6/2020).

Baca Juga: Quo Vadis Stimulus UMKM Indonesia

Namun demikian, apabila debitur UMKM dengan plafon kredit di atas Rp50 juta tersebut ternyata tidak memiliki NPWP, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 65/2020 tetap mewajibkan debitur UMKM ini untuk mendaftar untuk mendapatkan NPWP.

Kondisi ini berbeda dengan debitur UMKM dengan plafon kredit di bawah Rp50 juta yang bisa diberi NPWP secara jabatan. Simak artikel ‘NPWP untuk Raih Subsidi Bunga UMKM Bisa Ditetapkan Secara Jabatan’.

"Pemberian fasilitas fiskal, termasuk subsidi bunga, semestinya dibarengi dengan peningkatan kepatuhan perpajakan dari para penerimanya," kata Hestu. Simak artikel ‘Subsidi Bunga UMKM Jadi Sarana DJP Untuk Ekstensifikasi Pajak’.

Baca Juga: Jika WP Butuh, Surat Keterangan PP 23/2018 Tetap Diterbitkan DJP

Selain harus ber-NPWP, terdapat tiga kriteria lain yang harus dipenuhi oleh debitur UMKM untuk mendapatkan fasilitas subsidi bunga. Pertama, debitur UMKM memiliki baki debet kredit hingga 29 Februari 2020. Baki debet adalah sisa pokok pinjaman yang wajib dibayar kembali oleh debitur kepada penyalur kredit.

Kedua, debitur UMKM memiliki kategori performing loan lancar atau termasuk dalam kategori kolektibilitas satu atau dua dihitung sejak 29 Februari 2020. Ketiga, debitur UMKM yang berhak mendapatkan fasilitas subsidi bunga tidak termasuk dalam daftar hitam nasional. (kaw)

Baca Juga: Ini Skema Pengawasan DJP Terhadap Pemanfaatan Insentif Pajak UMKM
Topik : UMKM, debitur UMKM, subsidi bunga, PMK 65/2020, NPWP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Mohammad Justine Ceasarea Hasanudin

Rabu, 10 Juni 2020 | 20:23 WIB
Saya rasa itu bukan langkah yang tepat untuk menindaklanjuti potensi penerimaan pajak dimana tidak bisa men generalisir pengaruh kompleksitas keuangan bagi umkm hanya dilihat dari jumlah debit utangnya saja.
1
artikel terkait
Selasa, 14 Juli 2020 | 09:00 WIB
HASIL DEBAT 30 JUNI-13 JULI 2020
Selasa, 14 Juli 2020 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 13 Juli 2020 | 17:15 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 16:15 WIB
INSENTIF PAJAK
berita pilihan
Senin, 10 Agustus 2020 | 19:03 WIB
BANTUAN SOSIAL
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:23 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:12 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:54 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:35 WIB
INTEGRASI DATA PERPAJAKAN
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:20 WIB
PELAYANAN PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK