UNI EROPA

Tunggu OECD, Pajak Digital Kemungkinan Bakal Ditunda Lagi

Nora Galuh Candra Asmarani | Senin, 12 Juli 2021 | 20:26 WIB
Tunggu OECD, Pajak Digital Kemungkinan Bakal Ditunda Lagi

Ilustrasi. (foto: mladiinfo.eu)

BRUSSELS, DDTCNews – Komisi Eropa kemungkinan besar akan menunda rencana pajak digitalnya hingga musim gugur. Penundaan tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan peluang kesepakatan reformasi pajak perusahaan global.

Langkah itu menyusul adanya dukungan atas kesepakatan pajak minimum global dari menteri keuangan G20 dalam pertemuan di Venesia. Dalam pertemuan itu, Komisi Eropa juga mendapat tekanan dari Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen agar mengesampingkan proposal pajak digitalnya.

Komisi Eropa sebenarnya akan mengajukan proposal pajak digitalnya minggu ini, tetapi telah menundanya hingga 20 Juli. Namun, adanya tekanan membuat Komisi Eropa kemungkinan akan mempertimbangkan untuk menunda kembali rencana pajak digitalnya hingga musim gugur.

Baca Juga:
OECD Rilis Roadmap Aksesi, Ada 8 Prinsip Pajak yang Perlu Diadopsi RI

“Komisi merefleksikan bagaimana dukungan terhadap kesepakatan bersejarah G20. Dalam konteks itu, kami sedang mempertimbangkan kemungkinan penundaan hingga musim gugur hingga ada proposal terperinci tentang pajak digital," kata seorang pejabat Komisi Eropa.

Pejabat itu menekankan keputusan akhir belum diambil dan akan dibahas ketika Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen bertemu Yellen. Menteri Keuangan AS diprediksi akan membahas masalah ini pada pertemuan dengan para menteri keuangan Zona Euro.

Prospek penundaan rencana pajak digital Uni Eropa tersebut disambut baik oleh Director of Center for Policy and Administration OECD Pascal Saint-Amans.

Baca Juga:
Ingin Jadi Anggota OECD, Jokowi Bentuk Timnas

“Penundaan pungutan digital Uni Eropa adalah kabar baik. Memang lebih bijaksana untuk menunggu kesepakatan diselesaikan dan tidak mengambil risiko mengganggu proses legislatif yang sedang berlangsung,” ujar Saint-Amans, seperti dilansir ft.com.

Komisi Eropa diberi mandat oleh para pemimpin Uni Eropa pada Juli lalu untuk mengajukan proposal pajak digital. Proposal tersebut merupakan bagian dari rangkaian tindakan pajak guna meningkatkan sumber pendapatan baru untuk mendanai upaya pemulihan Eropa dari pandemi Covid-19. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 25 April 2024 | 13:00 WIB KEANGGOTAAN OECD

OECD Rilis Roadmap Aksesi, Ada 8 Prinsip Pajak yang Perlu Diadopsi RI

Rabu, 24 April 2024 | 09:30 WIB KEANGGOTAAN OECD

Ingin Jadi Anggota OECD, Jokowi Bentuk Timnas

Jumat, 19 April 2024 | 07:30 WIB LITERATUR PAJAK

Sambut Hari Kartini, DDTC Hadirkan Diskon untuk Perempuan Indonesia

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Kamis, 25 April 2024 | 18:54 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Level SAK yang Dipakai Koperasi Simpan Pinjam Tidak Boleh Turun

Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Kamis, 25 April 2024 | 17:45 WIB DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Kamis, 25 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Tak Lagi Temukan Menu Sertel di e-Nofa, Perpanjangan Harus di KPP

Kamis, 25 April 2024 | 15:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pakai e-Bupot 21/26 Tidak Butuh Installer Lagi Seperti e-SPT