Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Tren Rasio Produktivitas PPN di Negara-Negara Asia dan Pasifik

A+
A-
0
A+
A-
0
Tren Rasio Produktivitas PPN di Negara-Negara Asia dan Pasifik

PAJAK pertambahan nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak selain pajak penghasilan (PPh) yang memiliki kontribusi terbesar terhadap penerimaan negara, baik bagi Indonesia maupun negara-negara lain.

Hal ini juga dikarenakan cakupan PPN sangat luas sehingga memiliki potensi pajak yang besar. PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas setiap tahap produksi dan distribusi sehingga telah menjadi mesin uang pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan pajak (Darussalam, et. al., 2018).

Merujuk pada data OECD, rata-rata kontribusi PPN terhadap total penerimaan pajak di negara Asia dan Pasifik pada 2019 mencapai 22,8%. Dengan demikian, tak mengherankan jika setiap negara berkeinginan meningkatkan kinerja PPN-nya masing-masing.

Baca Juga: Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Sejalan dengan itu, saat ini sudah terdapat banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja PPN di tiap-tiap negara, antara lain seperti VAT ratio, C-efficiency ratio, VAT revenue ratio, dan VAT productivity ratio.

Berdasarkan data ADB, VAT productivity ratio atau rasio produktivitas PPN di negara-negara Asia dan Pasifik pada 2019 terpantau bervariasi, mulai dari yang terendah pada kisaran 0,3 hingga paling tinggi yang melampaui 0,8.


Baca Juga: Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Berdasarkan tabel di atas, produktivitas PPN terendah ditempati Bangladesh dengan rasio sebesar 0,307. Singapura menempati posisi kedua dengan rasio sebesar 0,314. Kemudian, Australia dan Indonesia menempati posisi ketiga dengan rasio sebesar 0,34.

Menurut AD, produktivitas PPN yang rendah biasanya dihasilkan dari campuran pilihan kebijakan. Misal, penggunaan pengecualian secara ekstensif dan pengurangan tarif PPN seperti yang terlihat di Bangladesh dan Pakistan.

Kemudian, produktivitas PPN yang rendah juga bisa dikarenakan tingginya nilai threshold pengusaha kena pajak (PKP) yang ditetapkan, seperti yang terjadi di Indonesia, Kazakhstan, dan Singapura. Kepatuhan wajib pajak yang buruk pun bisa membuat produktivitas PPN rendah.

Baca Juga: Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Nominal threshold PKP di Indonesia relatif tinggi. Saat ini, nilai threshold PKP ditetapkan Rp4,8 miliar. Angka threshold yang berlaku tersebut naik 8 kali lipat ketimbang threshold PKP sebelumnya senilai Rp600 juta. (rig)

Topik : narasi data, statistik pajak, statistik, pajak, penerimaan pajak, PPN, ADB

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat

Sabtu, 25 Juni 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Pengawasan akan Makin Kencang Pasca-PPS! WP Badan UMKM Perlu Ingat Ini

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD