Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Transparansi Harus Meningkat Saat Porsi Pajak Membesar, Mengapa?

A+
A-
1
A+
A-
1

Partner Research and Traning Service DDTC B. Bawono Kristiaji saat mengajar di kampus STH Indonesia Jentera, Rabu (12/9/2018). (DDTCNews - Doni Agus Setiawan)

JAKARTA, DDTCNews – Porsi setoran pajak yang terus membesar dalam penerimaan negara harus diikuti dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Hal ini diungkapkan oleh Partner Research and Training Service DDTC, B. Bawono Kristiaji saat mengajar di Kampus Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera. Membesarnya porsi pajak menunjukkan semakin banyaknya ‘saham’ masyarakat dalam pembangunan Indonesia.

“Tentu dengan makin besarnya porsi pajak maka masyarakat bisa bertanya 'akan dikemanakan uang pajak'. Hal ini kemudian idealnya meningkatkan transparansi pemerintah dalam menggunakan uang negara,” katanya, Rabu (12/9/2018).

Baca Juga: Quo Vadis Kebijakan Pemajakan Sektor Keuangan?

Seperti diketahui, kontribusi penerimaan perpajakan terus meningkat. Pada 2014, kontribusi mencapai 74% dari total penerimaan negara. Tahun depan, kontribusi penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai 83,1%.

Salah satu aspek penting dalam transparansi ini yakni keterlibatan dalam perumusan kebijakan terkait pajak maupun pungutan lain yang dilakukan negara. Pasalnya, kebijakan tersebut akan memengaruhi masyarakat yang menjadi pembayar pajak.

Menurutnya, aspek partisipasi perumusan kebijakan menjadi tantangan terutama. Tantangan ini berada dalam konteks demokrasi yang sejatinya membatasi kekuasaan negara dalam mengenakan pajak.

Baca Juga: Strategi Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa

Hal yang paling sentral yakni bagaimana suatu kebijakan bisa dijustifikasi melalui proses politik. Sistem politik Indonesia – setiap pembuatan kebijakan memerlukan persetujuan politik DPR sebagai legislator – tidak bisa dilepaskan.

Oleh karena itu, seyogyanya wajib pajak ikut dilibatkan dalam setiap perumusan kebijakan sebagai betuk nyata transparansi. Pasalnya, akseptabilitas politis masih dominan dalam setiap perumusan kebijakan.

“Ini yang menjadi tantangan bagaimana masyarakat punya akses dan aktif dalam proses pembuatan suatu kebijakan khususnya dalam ranah perpajakan,” imbuh Bawono. (kaw)

Baca Juga: Membenahi Mekanisme Voluntary Disclosure

“Tentu dengan makin besarnya porsi pajak maka masyarakat bisa bertanya 'akan dikemanakan uang pajak'. Hal ini kemudian idealnya meningkatkan transparansi pemerintah dalam menggunakan uang negara,” katanya, Rabu (12/9/2018).

Baca Juga: Quo Vadis Kebijakan Pemajakan Sektor Keuangan?

Seperti diketahui, kontribusi penerimaan perpajakan terus meningkat. Pada 2014, kontribusi mencapai 74% dari total penerimaan negara. Tahun depan, kontribusi penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai 83,1%.

Salah satu aspek penting dalam transparansi ini yakni keterlibatan dalam perumusan kebijakan terkait pajak maupun pungutan lain yang dilakukan negara. Pasalnya, kebijakan tersebut akan memengaruhi masyarakat yang menjadi pembayar pajak.

Menurutnya, aspek partisipasi perumusan kebijakan menjadi tantangan terutama. Tantangan ini berada dalam konteks demokrasi yang sejatinya membatasi kekuasaan negara dalam mengenakan pajak.

Baca Juga: Strategi Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa

Hal yang paling sentral yakni bagaimana suatu kebijakan bisa dijustifikasi melalui proses politik. Sistem politik Indonesia – setiap pembuatan kebijakan memerlukan persetujuan politik DPR sebagai legislator – tidak bisa dilepaskan.

Oleh karena itu, seyogyanya wajib pajak ikut dilibatkan dalam setiap perumusan kebijakan sebagai betuk nyata transparansi. Pasalnya, akseptabilitas politis masih dominan dalam setiap perumusan kebijakan.

“Ini yang menjadi tantangan bagaimana masyarakat punya akses dan aktif dalam proses pembuatan suatu kebijakan khususnya dalam ranah perpajakan,” imbuh Bawono. (kaw)

Baca Juga: Membenahi Mekanisme Voluntary Disclosure
Topik : DDTC, perpajakan Indonesia
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 03 Januari 2020 | 10:30 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Jum'at, 03 Januari 2020 | 14:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Kamis, 20 September 2018 | 19:03 WIB
DDTCNEWS TAX COMPETITION 2018:
Selasa, 14 Januari 2020 | 15:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
berita pilihan
Selasa, 21 Januari 2020 | 17:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Selasa, 21 Januari 2020 | 16:44 WIB
JEPANG
Selasa, 21 Januari 2020 | 16:41 WIB
OMNIBUS LAW
Selasa, 21 Januari 2020 | 16:24 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 21 Januari 2020 | 15:32 WIB
SOSIALISASI PERPAJAKAN
Selasa, 21 Januari 2020 | 15:05 WIB
DKI JAKARTA
Selasa, 21 Januari 2020 | 15:05 WIB
AGENDA PAJAK
Selasa, 21 Januari 2020 | 14:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Selasa, 21 Januari 2020 | 14:40 WIB
FILIPINA