Review
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Tidak Ada PPN Tanpa Konsumsi

A+
A-
4
A+
A-
4
Tidak Ada PPN Tanpa Konsumsi

EDISI Ketiga ini mengupas PPN sebagai Pajak Konsumsi setelah sebelumnya dalam Edisi Kedua membahas tentang Ingat, PPN adalah Pajak Tidak Langsung. Berikut ulasannya.

PPN merupakan pajak atas konsumsi, yaitu pajak yang dikenakan atas seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh konsumen akhir (Frans Vanistendael, 1999).

Menurut pendapat Pato dan Marques (2014), pada prinsipnya PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dibebankan kepada konsumen akhir, yang dikenakan (dipungut) pada setiap mata rantai produksi dan distribusi.

Baca Juga: Genjot Investasi, Pemerintah Buka Zona Ekonomi Bebas Baru

Dengan demikian, secara konseptual, konsekuensi dari penerapan PPN sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa adalah PPN tidak dapat dikenakan apabila tidak terjadi kegiatan konsumsi. Tidak ada PPN tanpa adanya konsumsi akan dijelaskan dengan menggunakan Ilustrasi Kasus sebagai berikut (Pato dan Marques, 2014).

  1. Petani A menjual apel kepada Distributor B sebesar Rp100 (harga bersih). Dengan PPN sebesar Rp10, total harga jual apel tersebut adalah sebesar Rp110. Dalam kasus ini, diasumsikan atas penyerahan apel terutang PPN;
  2. Distributor B kemudian menggunakan jasa PT C untuk melakukan pengepakan apel yang telah dibelinya dengan biaya pengepakan sebesar Rp10 (harga bersih). Dengan PPN sebesar Rp1, biaya jasa pengepakan tersebut adalah sebesar Rp11;
  3. Setelah proses pengepakan selesai, selanjutnya Distributor B menjual apel tersebut ke Pasar Swalayan D dengan harga Rp130 (harga bersih). Dengan PPN sebesar Rp13, total harga jual apel tersebut adalah sebesar Rp143;
  4. Normalnya, atas apel yang dibeli tersebut kemudian akan dijual oleh Pasar Swalayan D kepada konsumen akhir. Namun, dalam kasus ini diasumsikan, penjualan apel dari Pasar Swalayan D ke konsumen akhir tidak pernah terjadi. Hal ini dikarenakan, misalnya, gudang Pasar Swalayan D tempat penyimpanan apel yang dibelinya dari Distributor B mengalami kebakaran. Oleh karena itu, Pasar Swalayan D tidak pernah memungut pajak keluaran atas penjualan apel tersebut karena tidak pernah ada penjualan yang terjadi.

Pertanyaan atas Ilustrasi Kasus di atas adalah apakah Pasar Swalayan D adalah memang pihak yang dikenakan PPN atau tidak? Jika tidak, tentu Pasar Swalayan D dapat mengkreditkan pajak masukannya yang sebesar Rp13.

Pato dan Marques (2014) berpendapat bahwa Pasar Swalayan D tetap dapat mengkreditkan pajak masukan atas perolehan apel sebesar Rp13. Menurut Pato dan Marques, alasan di balik pendapatnya adalah dikarenakan tidak pernah ada barang yang dikonsumsi (dalam kasus ini adalah apel) oleh Pasar Swalayan D maka sudah seharusnya Pasar Swalayan D tidak dikenakan (dipungut) PPN.

Baca Juga: Apa Kabar Wacana Penggantian PPnBM dengan Cukai Karbon? Ini Kata DJBC

Pendapat Pato dan Marques (2014) dalam Ilustrasi Kasus di atas, memperlihatkan bahwa, secara konseptual, hak mengkreditkan pajak masukan tidak selalu dikaitkan dengan adanya pajak keluaran.

Lebih lanjut, konsep PPN sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa juga mengandung makna bahwa PPN dikenakan atas transaksi penyerahan, baik penyerahan barang maupun jasa sebagaimana dinyatakan oleh (Thuronyi, 2003).

Oleh karena itu, suatu transaksi biasanya dinyatakan berada dalam cakupan PPN (scope of VAT) apabila transaksi tersebut adalah transaksi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak (Thuronyi, 1996).

Baca Juga: Memungut PPN atas Transaksi Digital

Selanjutnya, nantikan tulisan Edisi Keempat dari Konsep Dasar PPN dalam edisi Kelas Pajak berikutnya.

Topik : PPN, Pajak Konsumsi, Restitusi, Pengkreditan Pajak Masukan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Rabu, 27 Mei 2020 | 18:41 WIB
KABUPATEN BANTUL
Rabu, 27 Mei 2020 | 18:00 WIB
AZERBAIJAN
Rabu, 27 Mei 2020 | 17:09 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:51 WIB
JAWA BARAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:48 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:43 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:37 WIB
TIPS E-BILLING
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:19 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:06 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI