Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Terobosan Berbagai Negara Tingkatkan Penerimaan Pajak pada Era Pandemi

A+
A-
4
A+
A-
4
Terobosan Berbagai Negara Tingkatkan Penerimaan Pajak pada Era Pandemi

PANDEMI Covid-19 sudah memasuki tahun kedua. Hampir seluruh negara meluncurkan berbagai kebijakan fiskal, termasuk pajak, dalam mengatasi dampak negatif pandemi tersebut.

Pada awalnya, kebijakan pajak di mayoritas negara berorientasi bagi penanggulangan dampak kesehatan serta mencegah tekanan ekonomi. Menariknya, belakangan ini kita juga melihat adanya motif lain yang ingin dicapai berbagai negara di dunia.

Hal ini tertuang dalam OECD Secretary-General Tax Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors yang dirilis April 2021. Dalam laporan tersebut, tipologi instrumen pajak (tax measures) dalam merespons pandemi diklasifikasikan menjadi tiga.

Baca Juga: UU HPP Kurangi Jumlah Kriteria Pemberian Fasilitas PPN, Ini Rinciannya

Pertama, menangkal dampak negatif pandemi terhadap ekonomi, sosial, dan kesehatan. Hal Ini mencakup kebijakan penangguhan pembayaran pajak, restitusi dipercepat, perpanjangan kewajiban administrasi perpajakan, dan sebagainya.

Kedua, instrumen pajak untuk persiapan masa pemulihan, khususnya menstimulus permintaan konsumsi dan investasi. Kelompok kedua ini mencakup berbagai insentif untuk menarik investasi, penurunan tarif PPN secara sementara, penurunan tarif PPh badan, dan sebagainya.

Terakhir, instrumen pajak untuk mendanai anggaran pemerintah pada saat krisis atau berorientasi bagi penerimaan. Kelompok terakhir ini cukup menarik untuk disimak. Pasalnya, narasi kebijakan pemerintah di saat pandemi cenderung berada di area yang bersifat ekspansif melalui relaksasi pajak. Simak ‘OECD Sebut Mulai Ada Pergeseran Tujuan Insentif Pajak’.

Baca Juga: Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim

Agaknya, tekanan daya tahan anggaran serta urgensi dalam mengantisipasi risiko fiskal, mau tidak mau mendorong upaya terobosan. Artinya, tidak menunggu pemulihan penerimaan pajak yang sejalan dengan pemulihan ekonomi, tapi justru mencari cara-cara baru.

Lantas, bagaimana terobosan berbagai negara tersebut? Survei OECD yang dilakukan terhadap 66 negara – seluruh negara OECD, seluruh anggota G20, dan 21 negara Inclusive Framework lainnya –dapat dipergunakan untuk memetakan hal tersebut.

Data instrumen pajak dalam merespons pandemi Covid-19 tersebut berdasarkan pada situasi per 4 April 2021 dan dapat diakses pada https://www.oecd.org/tax/.

Baca Juga: Pajak Ikut Danai Program Ramah Penyandang Disabilitas, Apa Saja?

Dari 66 negara yang disurvei, 26 di antaranya ternyata melakukan terobosan untuk meningkatkan penerimaan. Sebagai informasi, 26 negara tersebut dipilih berdasarkan pada filter jenis instrumen pajak yang berorientasi meningkatkan penerimaan dan/atau memiliki estimasi dampak positif bagi penerimaan.

Data tersebut kemudian dikelompokkan kembali berdasarkan pada jenis instrumen pungutan (pajak) yang dipergunakan. Dengan demikian, terdapat kemungkinan bahwa 1 negara memiliki lebih dari 1 (berbagai) instrumen pajak yang berorientasi bagi penerimaan. Pemilahan tersebut dapat dilihat dari grafik di bawah ini.


Baca Juga: PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Daerah Vaksinasi Rendah Naik 1 Level

Dari data tersebut, terlihat instrumen PPh marak dipergunakan untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam rangka mengompensasi anggaran penanganan Covid-19. Terdapat 17 negara, baik yang menggunakan pengaturan di area PPh badan maupun PPh orang pribadi.

Untuk PPh badan, cara yang ditempuh bervariasi. Namun, umumnya berhubungan dengan tarif, penyesuaian fasilitas, serta skema pencegahan penghindaran pajak yang lebih ketat. Sebagai contoh, Kolombia mengenakan pungutan tambahan (surcharge) secara temporer bagi korporasi yang bergerak di sektor keuangan dengan kriteria tertentu. Skema serupa juga diimplementasikan Swedia dan Tunisia selama dua tahun.

Skema peningkatan tarif PPh badan juga dilakukan Inggris Raya (United Kingdom), dari 19% menjadi 25% pada 2023. Beberapa negara, seperti Norwegia dan Luksembourg, juga mengenakan atau menyesuaikan tarif withholding tax bagi penghasilan yang diterima pihak afiliasi. Selain itu, terdapat terobosan lain seperti batasan untuk pengurangan penghasilan (Polandia dan Belanda) dan peningkatan threshold pajak bagi UKM (Hungaria).

Baca Juga: Kemenkeu Usul Pengelolaan Pendapatan Negara Terpusat di Otoritas Pajak

Sama halnya dengan PPh badan, terobosan melalui PPh orang pribadi turut mencakup penyesuaian tarif dan fasilitas yang selama ini diterima. Terobosan peningkatan tarif dapat ditemui di Rusia, Kanada, Selandia Baru, dan sebagainya.

Sebagai contoh, Korea Selatan mengubah tax bracket serta meningkatkan tarif PPh bagi kelompok tertinggi. Hal yang sama juga dilakukan oleh Spanyol yang memiliki tax bracket baru atas penghasilan di atas EUR300 ribu/tahun dengan tarif baru tertinggi sebesar 24,5%.

Sementara itu, 15 negara menggunakan instrumen PPN/GST sebagai terobosan. Upaya yang dilakukan mencakup peningkatan tarif (baik yang standar atau berlaku khusus), pengurangan exemption, serta pengenaan PPN atas transaksi digital.

Baca Juga: China Berencana Pajaki Penggunaan Data Perusahaan Digital

PPN atas transaksi digital atau e-commerce agaknya menjadi salah satu kebijakan yang populer di saat pandemi. Instrumen terobosan ini dilakukan oleh Belgia, Kanada, Portugal, dan Indonesia. Sementara itu, penyesuaian exemption dilakukan Slovakia dan Lithuania.

Ada juga contoh menarik melalui instrumen PPN. Arab Saudi –yang baru memperkenalkan PPN pada 2018 – melakukan penyesuaian tarif PPN dari 5% menjadi 15% dan efektif berlaku pada Juli 2020. Tekanan pandemi serta rendahnya harga minyak memaksa negara tersebut untuk mencari pemasukan baru.

Pos pajak lainnya juga perlu menjadi sorotan karena terdapat 11 negara yang menerapkan hal ini. Contohnya saja Mauritius yang mengenakan ‘pungutan Covid-19’ pada pihak yang mendapatkan manfaat dari paket stimulus pemerintah, yaitu Wage Assistance Scheme (WAS). Pungutan tersebut dikenakan selama 2 tahun sebesar 15% dari penghasilan bruto wajib pajak, tapi pungutannya boleh lebih besar dari WAS.

Baca Juga: Ada UU HPP, Sri Mulyani Yakin Perpajakan Jadi Sumber Penerimaan Andal

Contoh negara lainnya ialah Argentina yang menaikkan bea keluar bagi produk biofuel atau Spanyol yang meningkatkan tarif bagi pajak atas premi asuransi dari 6% menjadi 8%. Hungaria mengenakan special retail tax yang berbasis pada peredaran usaha.

Selain itu, beberapa negara juga merilis kebijakan yang berkaitan erat dengan dukungan bagi sektor kesehatan (9 negara) dan lingkungan hidup (8 negara). Terobosan penerimaan melalui instrumen yang berhubungan dengan sektor kesehatan mayoritas dilakukan melalui penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dan alkohol. Hal ini seperti yang dilakukan pada Belgia, Republik Ceko, Slovenia, Afrika Selatan.

Untuk terobosan yang berhubungan dengan lingkungan, misalkan seperti kenaikan tarif bagi penggunaan energi yang tidak terbarukan, dilakukan di Filandia, Latvia, atau Irlandia. Contoh lainnya ialah instrumen pungutan yang berhubungan dengan sektor transportasi seperti pungutan tambahan atas perjalanan melalui air atau udara di Austria dan Portugal.

Baca Juga: Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Sebanyak 7 negara juga melakukan terobosan penerimaan melalui pos cukai lainnya. Sebagai contoh, Seychelles meningkatkan tarif cukai kendaraan bermotor sekaligus mencegah permintaan impor. Sementara itu, beberapa provinsi di Kanada memberlakukan cukai atas produk vape.

Pajak berbasis kekayaan – yang sejalan dengan ide solidaritas nasional, pengurangan ketimpangan, serta pencarian sumber alternatif – juga menjadi terobosan yang perlu disimak. Dari 4 negara yang menggunakan instrumen ini, 3 di antaranya merupakan jenis pajak yang baru diperkenalkan saat krisis.

Sebagai contoh, Belgia memperkenalkan pajak atas surat berharga sebesar 0,15% dari nilai surat berharga dengan total threshold nilai di atas EUR1 juta. Argentina menerapkan pajak atas kepemilikan aset yang tarifnya dibedakan antara aset dalam negeri dan luar negeri (lebih tinggi). Sementara itu, Kolombia mengenakan pajak kekayaan bagi pihak yang tidak memiliki kewajiban melaporkan SPT di Kolombia dengan tarif berbeda jika, misalnya, kekayaan tersebut direpatriasikan.

Baca Juga: PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

Selain itu, terdapat 4 negara lain yang menerapkan pajak transaksi properti, yakni Korea Selatan, Inggris Raya, Portugal, dan Belanda. Sebanyak 4 negara lainnya juga menggunakan instrumen social security contribution.

Terakhir, terdapat negara yang sifat kebijakannya mencakup lebih dari 1 instrumen pajak. Hal ini seperti yang dilakukan Panama melalui kebijakan amnesti pajak pada September 2020 dan memiliki penghapusan sanksi secara bertingkat tergantung dari periode pengungkapan.

Pandemi Covid-19 telah memberikan efek lanjutan bagi kestabilan fiskal di banyak negara. Tidak mengherankan jika upaya terobosan dalam menggali potensi penerimaan mulai dilakukan melalui berbagai instrumen pajak. (kaw)

Baca Juga: Ekonomi Indonesia Tahun 2021 Diperkirakan Hanya Tumbuh 3,3%

Topik : narasi data, kebijakan pajak, penerimaan pajak, pandemi, Covid-19, OECD

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 01 Desember 2021 | 14:00 WIB
PAKISTAN

Kinerja Positif, Penerimaan Pajak Lampaui Target

Rabu, 01 Desember 2021 | 11:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perkembangan Insentif Pajak untuk WP Terdampak Pandemi Covid-19

Rabu, 01 Desember 2021 | 11:00 WIB
RESENSI JURNAL

Atur Ulang Pemberian Insentif Pajak Masa Pandemi, Ini Strateginya

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim