Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Tergantung pada Biden

A+
A-
1
A+
A-
1
Tergantung pada Biden

Presiden Amerika Serikat Joe Biden. (Foto: Matt Slocum/AP/usatoday.com)

PEKAN lalu, Kementerian Keuangan Amerika Serikat (AS) menerbitkan dokumen berjudul The Made in America Tax Plan. Dokumen ini berisi sejumlah rencana kebijakan perpajakan yang akan dilakukan Presiden AS Joe Biden selama masa pemerintahannya.

Dokumen itu menyebut Pemerintah AS akan menciptakan iklim yang kompetitif, menghapuskan praktik profit shifting, mencegah perang tarif pajak, dan menciptakan kebijakan perpajakan yang mendukung perkembangan energi terbarukan serta ramah lingkungan.

Dokumen tersebut juga menyoroti tarif pajak efektif korporasi multinasional AS yang kini rata-rata 7,8%. Juga kebijakan Tax Cut and Jobs Act (TCJA) pada masa Presiden Trump yang menggerus setoran pajak korporasi dari 2% menjadi tinggal 1% dari produk domestik bruto.

Baca Juga: Teori Kompensasi Pajak, Reborn

Untuk itu, ada 7 kebijakan yang disiapkan guna menekan penghindaran pajak dan menciptakan level playing field perusahaan. Pertama, PPh badan naik dari 21% ke 28%. Kedua, ketentuan global minimum tax diperkuat. Ketiga, tarif pajak minimum global didorong guna menekan profit shifting.

Keempat, book income menjadi 15% bagi perusahaan dengan laba tinggi. Kelima, meningkatkan penindakan penghindaran pajak. Keenam, insentif laba intangible asset digantikan insentif riset. Ketujuh, kebijakan pajak digunakan untuk mendorong pemanfaatan energi ramah lingkungan.

Ke-7 poin ini juga merupakan perwujudan janji Biden pada kampanye Pemilihan Presiden AS tahun lalu, yang memang cenderung ekspansif dengan menaikkan tarif pajak. Kita tahu, kampanye kebijakan pajak sudah menjadi menu wajib pada setiap Pemilu Presiden AS, juga negara maju lain.

Baca Juga: Biden Butuh Dana Infrastruktur, Pakar Usulkan Pengenaan PPN

Berkebalikan dengan kebijakan Trump, Biden menekankan perlunya sistem pajak yang lebih adil. Sebagai pengingat, Trump cenderung merelaksasi berbagai aspek kebijakan pajak yang selama ini justru membuat lemahnya daya saing AS.

Biden menyoroti pula celah-celah kebijakan dalam TCJA yang masih menyuburkan praktik penghindaran pajak. Tidak hanya itu. AS di bawah Biden juga kembali menyiratkan komitmennya bagi kerja sama multilateral di bidang pajak, khususnya digital.

Untuk itu, seiring dengan berubahnya sikap politik AS ini, Indonesia perlu bersikap lebih agresif untuk mendorong terjadinya konsensus global pemajakan ekonomi digital yang ditargetkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) rampung paruh tahun ini.

Baca Juga: Biden Siap Cabut Usulan Kenaikan Tarif Pajak Korporasi Asalkan...

Dengan konsensus global tersebut, akan ada titik terang bagi Indonesia untuk menggali PPh korporasi multinasional ekonomi digital seperti Google, Youtube, Facebook, Spotify, Netflix, Amazon, Apple—yang selama ini tidak masuk ke kas negara meski pembeli dan transaksinya terjadi di Indonesia.

Memang, perjalanan rencana kebijakan pajak tersebut masih harus diuji. Boleh jadi, penolakan CEO-CEO korporasi besar AS terhadap kebijakan pajak itu seperti diungkap survei Business Roundtable akan menjadi ganjalan besar bagi perwujudan janji kampanye itu.

Begitu pula dengan masih menduanya sikap para politisi Partai Demokrat AS—partai asal Presiden Biden—yang mendominasi Kongres. Sebagian politisi berpandangan kenaikan tarif pajak korporasi dari 21% menjadi 28% berpotensi menghambat upaya pemulihan ekonomi AS saat ini.

Baca Juga: Puluhan Asosiasi Bentuk Koalisi Tolak Rencana Kenaikan Pajak

Di sisi lain, Biden juga memerlukan dukungan Senat AS. Saat ini, Partai Demokrat mendominasi Kongres dengan 219 kursi, Partai Republik 211 kursi. Sementara di Senat, Partai Demokrat menguasai 48 kursi, Partai Republik 50 kursi, dan 2 anggota Senat yang independen.

Yang pasti, publik global menunggu langkah Biden. Juga Indonesia, terutama setelah International Monetary Fund untuk ketiga kalinya memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,3% tahun ini dari sebelumnya 4,8% dan 6,1%. Semua tergantung pada Biden.

Baca Juga: Biden Minta Tarif Pajak Korporasi 28% Berlaku Tahun Depan
Topik : tajuk pajak, biden

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 03 Mei 2021 | 09:42 WIB
AMERIKA SERIKAT

AS Sebut Pajak Minimum Global Bakal Untungkan Banyak Negara

Jum'at, 30 April 2021 | 12:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Rencana Biden Naikkan Tarif Pajak Dinilai Tak Bertaring, Ini Alasannya

Jum'at, 30 April 2021 | 11:36 WIB
AMERIKA SERIKAT

Biden Ungkap Alasan Ingin Menarik Pajak Lebih Besar dari Orang Kaya

Kamis, 29 April 2021 | 10:48 WIB
AMERIKA SERIKAT

Sistem Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dirombak

berita pilihan

Rabu, 04 Agustus 2021 | 09:02 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Termasuk Pengawasan Pajak, Ini Langkah DJP Optimalkan Penerimaan 2021

Rabu, 04 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Transformasi MAP sebagai Remedi Efektif Bagi Wajib Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 08:31 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Catat, Ini Ketentuan PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah

Rabu, 04 Agustus 2021 | 08:30 WIB
PENANGANAN PANDEMI

Pemberian Insentif Perpajakan Bidang Kesehatan Rp4,31 Triliun

Rabu, 04 Agustus 2021 | 07:30 WIB
KABUPATEN CIREBON

Hanya Berlaku 2 Bulan, Ada Program Pemutihan Denda Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 07:00 WIB
BELGIA

Meski Ada Pajak Gula, Masyarakat Tidak Ubah Perilaku Konsumsi

Selasa, 03 Agustus 2021 | 19:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Target Penerimaan Pajak, DJP Andalkan 3 Sektor Ekonomi Ini

Selasa, 03 Agustus 2021 | 18:30 WIB
FILIPINA

Cegah Kecurangan Pajak, Pemerintah Minta Fiskus Kerja Lebih Keras

Selasa, 03 Agustus 2021 | 18:12 WIB
KABUPATEN TANGERANG

Bulan Ini, Ada Pemutihan Pajak Bumi dan Bangunan

Selasa, 03 Agustus 2021 | 18:02 WIB
AGENDA PAJAK

Kupas Tuntas PPN Sembako, Ikuti Webinar Ini Gratis