Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Tergantung pada Biden

A+
A-
1
A+
A-
1
Tergantung pada Biden

Presiden Amerika Serikat Joe Biden. (Foto: Matt Slocum/AP/usatoday.com)

PEKAN lalu, Kementerian Keuangan Amerika Serikat (AS) menerbitkan dokumen berjudul The Made in America Tax Plan. Dokumen ini berisi sejumlah rencana kebijakan perpajakan yang akan dilakukan Presiden AS Joe Biden selama masa pemerintahannya.

Dokumen itu menyebut Pemerintah AS akan menciptakan iklim yang kompetitif, menghapuskan praktik profit shifting, mencegah perang tarif pajak, dan menciptakan kebijakan perpajakan yang mendukung perkembangan energi terbarukan serta ramah lingkungan.

Dokumen tersebut juga menyoroti tarif pajak efektif korporasi multinasional AS yang kini rata-rata 7,8%. Juga kebijakan Tax Cut and Jobs Act (TCJA) pada masa Presiden Trump yang menggerus setoran pajak korporasi dari 2% menjadi tinggal 1% dari produk domestik bruto.

Baca Juga: Di Balik Tingginya Serapan Insentif Pajak

Untuk itu, ada 7 kebijakan yang disiapkan guna menekan penghindaran pajak dan menciptakan level playing field perusahaan. Pertama, PPh badan naik dari 21% ke 28%. Kedua, ketentuan global minimum tax diperkuat. Ketiga, tarif pajak minimum global didorong guna menekan profit shifting.

Keempat, book income menjadi 15% bagi perusahaan dengan laba tinggi. Kelima, meningkatkan penindakan penghindaran pajak. Keenam, insentif laba intangible asset digantikan insentif riset. Ketujuh, kebijakan pajak digunakan untuk mendorong pemanfaatan energi ramah lingkungan.

Ke-7 poin ini juga merupakan perwujudan janji Biden pada kampanye Pemilihan Presiden AS tahun lalu, yang memang cenderung ekspansif dengan menaikkan tarif pajak. Kita tahu, kampanye kebijakan pajak sudah menjadi menu wajib pada setiap Pemilu Presiden AS, juga negara maju lain.

Baca Juga: Orientasi Bukan pada Penerimaan Pajak

Berkebalikan dengan kebijakan Trump, Biden menekankan perlunya sistem pajak yang lebih adil. Sebagai pengingat, Trump cenderung merelaksasi berbagai aspek kebijakan pajak yang selama ini justru membuat lemahnya daya saing AS.

Biden menyoroti pula celah-celah kebijakan dalam TCJA yang masih menyuburkan praktik penghindaran pajak. Tidak hanya itu. AS di bawah Biden juga kembali menyiratkan komitmennya bagi kerja sama multilateral di bidang pajak, khususnya digital.

Untuk itu, seiring dengan berubahnya sikap politik AS ini, Indonesia perlu bersikap lebih agresif untuk mendorong terjadinya konsensus global pemajakan ekonomi digital yang ditargetkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) rampung paruh tahun ini.

Baca Juga: Kebijakan Kredit Pajak untuk Mobil Listrik Tuai Penolakan

Dengan konsensus global tersebut, akan ada titik terang bagi Indonesia untuk menggali PPh korporasi multinasional ekonomi digital seperti Google, Youtube, Facebook, Spotify, Netflix, Amazon, Apple—yang selama ini tidak masuk ke kas negara meski pembeli dan transaksinya terjadi di Indonesia.

Memang, perjalanan rencana kebijakan pajak tersebut masih harus diuji. Boleh jadi, penolakan CEO-CEO korporasi besar AS terhadap kebijakan pajak itu seperti diungkap survei Business Roundtable akan menjadi ganjalan besar bagi perwujudan janji kampanye itu.

Begitu pula dengan masih menduanya sikap para politisi Partai Demokrat AS—partai asal Presiden Biden—yang mendominasi Kongres. Sebagian politisi berpandangan kenaikan tarif pajak korporasi dari 21% menjadi 28% berpotensi menghambat upaya pemulihan ekonomi AS saat ini.

Baca Juga: Pajak Atas Unrealized Gains Bakal Tambah Penerimaan Hingga Rp8.000 T

Di sisi lain, Biden juga memerlukan dukungan Senat AS. Saat ini, Partai Demokrat mendominasi Kongres dengan 219 kursi, Partai Republik 211 kursi. Sementara di Senat, Partai Demokrat menguasai 48 kursi, Partai Republik 50 kursi, dan 2 anggota Senat yang independen.

Yang pasti, publik global menunggu langkah Biden. Juga Indonesia, terutama setelah International Monetary Fund untuk ketiga kalinya memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,3% tahun ini dari sebelumnya 4,8% dan 6,1%. Semua tergantung pada Biden.

Baca Juga: Elon Musk Akhirnya Jual Rp71 Triliun Saham untuk Bayar Pajak
Topik : tajuk pajak, biden

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 September 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Senat Demokrat Mulai Sebarkan Draf Proposal Kebijakan Pajak Biden

Sabtu, 04 September 2021 | 18:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Demokrat Minta Kenaikan Pajak Capital Gains Tidak Terlalu Tinggi

Jum'at, 03 September 2021 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Soal Reformasi Pajak Capital Gains, Demokrat Belum Satu Suara

Kamis, 02 September 2021 | 11:15 WIB
AMERIKA SERIKAT

Gagalkan Kebijakan Pajak Biden, Korporasi Makin Gencar Lobi Politik

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim