UU HPP
Telanjur Setor PPh Final, WP UMKM Bisa Pbk atau Ajukan Pengembalian
Redaksi DDTCNews | Senin, 06 Februari 2023 | 15:00 WIB
Telanjur Setor PPh Final, WP UMKM Bisa Pbk atau Ajukan Pengembalian

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak orang pribadi dengan omzet belum melebihi Rp500 juta bisa melakukan pemindahbukuan (Pbk) atau mengajukan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, apabila telanjur menyetorkan PPh final dengan tarif 0,5%.

Seperti diketahui, UU HPP mengatur adanya batas omzet tidak kena pajak senilai Rp500 juta bagi wajib pajak orang pribadi UMKM yang memanfaatkan tarif PPh final berdasarkan PP 55/2022 (sebelumnya diatur dalam PP 23/2018). Artinya, omzet yang belum tembus Rp500 juta tidak terutang PPh final 0,5%.

"[Jika telanjur menyetorkan PPh final], silakan bisa diajukan permohonan pemindahbukuan sesuai PMK 242/2014 atau permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai PMK 187/2015," cuit Ditjen Pajak (DJP) melalui akun @kring_pajak, dikutip pada Senin (6/2/2023).

Baca Juga:
Permudah Penelitian, Harta PPS Perlu Diberi Keterangan Khusus di SPT

Mengacu pada PMK 242/2014, pemindahbukuan bisa dilakukan karena setidaknya 7 alasan. Pertama, karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP, SSPCP, baik menyangkut wajib pajak sendiri atau wajib pajak lain.

Kedua, adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik dalam BPN.

Ketiga, adanya kesalahan perekaman atas SSP, SSPCP, yang dilakukan bank persepsi, pos persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi mata uang asing.

Baca Juga:
PPh Final Bunga Obligasi sebesar 10% Tak Berlaku untuk Kriteria WP Ini

Keempat, kesalahan perekaman atau pengisian bukti Pbk oleh pegawai DJP.

Kelima, dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN, atau bukti Pbk menjadi beberapa jenis pajak atau setoran beberapa wajib pajak dan/atau objek pajak PBB.

Keenam, jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam surat pemberitahuan, SKP, STP, surat pemberitahuan pajak terutang, SKP PBB, atau STP PBB.

Baca Juga:
Jika Memenuhi Kriteria Ini, PPh Bunga Obligasi Wajib Disetor Sendiri

Ketujuh, karena jumlah pembayaran pada SSPCP atau bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan.

Kedelapan, karena sebab lain yang diatur DJP.

Kemudian, berdasarkan PMK 187/2015, permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dapat diajukan dalam 5 kondisi.

Baca Juga:
Ingat! Tarif PPh Final UMKM Orang Pribadi Tidak Bisa Dipakai Selamanya

Pertama, terdapat pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang. Kedua, terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang terkait dengan pajak dalam rangka impor.

Ketiga, terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut.

Keempat, terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak. Kelima, terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan PPh terkait dengan penerapan P3B bagi subjek pajak luar negeri. (sap)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 22 Maret 2023 | 15:17 WIB PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA Permudah Penelitian, Harta PPS Perlu Diberi Keterangan Khusus di SPT
Selasa, 21 Maret 2023 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK Jika Memenuhi Kriteria Ini, PPh Bunga Obligasi Wajib Disetor Sendiri
BERITA PILIHAN
Minggu, 26 Maret 2023 | 15:00 WIB PLH DIREKTUR EKSEKUTIF INDONESIA MINING ASSOCIATION DJOKO WIDAJATNO 'Kalau Devisa Hasil Ekspor Ditahan Sampai 30 Persen, Ini Memberatkan'
Minggu, 26 Maret 2023 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH Ketentuan Bagi Hasil Pajak Provinsi dalam UU HKPD
Minggu, 26 Maret 2023 | 10:30 WIB PENEGAKAN HUKUM Tegakkan Hukum, Ditjen Pajak Sita Harta Kekayaan Sampai Rp315 Miliar
Minggu, 26 Maret 2023 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH Atasi Piutang PNBP, Kemenkeu Perluas Penerapan Sistem Blokir Ini
Minggu, 26 Maret 2023 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PERPAJAKAN Barang Impor Ini Dapat Fasilitas, Laporan Realisasinya Bisa via Email
Minggu, 26 Maret 2023 | 06:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH Setoran PNBP Diperkirakan Melandai pada Tengah Tahun
Sabtu, 25 Maret 2023 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK NPWP-nya Terpisah dengan Suami? Begini Cara Lapor Pajak Karyawati
Sabtu, 25 Maret 2023 | 13:30 WIB ADA APA DENGAN PAJAK Pengenaan Pajak atas Reklame, Bagaimana Ketentuannya?