Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 18 Januari 2021 | 17:51 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Januari 2021 | 15:54 WIB
TAX HOLIDAY (6)
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Komunitas
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Reportase
Perpajakan.id

Tekan Aktivitas Ilegal, Anggota Asean Sepakati Kerja Sama Perpajakan

A+
A-
1
A+
A-
1
Tekan Aktivitas Ilegal, Anggota Asean Sepakati Kerja Sama Perpajakan

(foto: Facebook Sri Mulyani)

JAKARTA, DDTCNews – Negara-negara anggota Asean menyepakati kerja sama di bidang pajak dan kepabeanan yang difokuskan untuk menekan aktivitas ekonomi ilegal. Topik tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Senin (8/4/2019).

Kesepakatan diambil dalam pertemuan gabungan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Asean di Chiang Rai, Thailand pada 2—5 April 2019. Dalam pertemuan tersebut, seluruh negara bersepakat untuk menekan praktik-praktik kegiatan ilegal, termasuk pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dalam pertemuan tersebut, negara-negara Asean sepakat untuk mendorong perluasan jaringan perjanjian penghindaran pajak berganda antarnegara anggota. Mereka juga menyepakati implementasi inisiatif global berupa pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Baca Juga: Terkendala Kode Verifikasi, Mention Kring Pajak atau Coba Langkah Ini

Selain itu, negara-negara Asean berencana mengembangkan operasional Asean Single Windows untuk mendorong digitalisasi proses kepabeanan. Mereka juga sepakat untuk melalukan piloting skema Asean Custom Transit System (ACTS) serta menekan perdagangan ilegal dan penyelundupan.

Beberapa media juga menyoroti kepatuhan formal wajib pajak (WP) badan. WP badan yang sudah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan sebanyak 278.000 atau 18,9% dari jumlah WP korporasi sebanyak 1,47 juta. Artinya, masih ada 1,2 juta WP yang masih belum lapor SPT.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Perpanjangan Masa Pemberian Insentif Pajak Covid-19 Jadi Terpopuler
  • Perkuat Langkah Indonesia

Kesepakatan negara-negara Asean untuk implementasi automatic exchange of information (AEoI) memperkuat langkah pemerintah. Hingga pertengahan Maret 2019, Indonesia telah mengirimkan informasi keuangan kepada 54 negara dan menerima dari 66 negara. Dari pertukaran informasi tersebut, ada informasi nilai aset keuangan sekitar Rp1.300 triliun.

  • Skema ACTS Diminati Pengusaha

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai piloting skema ACTS sangat menarik bagi para pengusaha, pedagang, eksportir, dan importir di kawasan Asia Tenggara. Fasilitas ini akan mempermudah proses bongkar muat di pelabuhan. Jika berlaku se-Asean, fasilitas ini tentunya akan lebih menarik dan sejalan dengan semangat pemerintah untuk menyederhanakan prosedur.

  • Pemantauan Menyeluruh

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan upaya untuk meningkatkan kepatuhan WP badan akan terus dilakukan. Apalagi, jumlah WP badan relatif sedikit sehingga bisa dipantau secara menyeluruh oleh petugas di masing-masing kantor pelayanan pajak (KPP).

Baca Juga: Masa Insentif PPh 0% Tambahan Penghasilan Nakes Diperpanjang

“Kami akan upayakan kepatuhannya lebih baik. Sebagian sudah lapor, sebagian lagi jatuh temponya mungkin bukan akhir April. Untuk yang tahun bukunya April-Maret, berarti jatuh tempo SPT Tahunannya pada akhir Juli,” jelas Hestu.

  • Ekstensifikasi Diperlukan

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan banyak atau tidaknya WP yang melaporkan SPT belum tentu menunjukkan tinggi atau rendahnya kepatuhan materiel WP badan. Di sisi lain, menurutnya, adanya pertukaran informasi keuangan baik domestik maupun internasional akan memberi prospek peningkatan kepatuhan korporasi.

“Tetapi mengingat tax ratio dan tax effort kita yang memang masih rendah itu mencerminkan basis pajaknya masih rendah. Oleh karena itu, harusnya ekstensifikasi lebih digalakkan,” katanya.

Baca Juga: Bukti Pot/Put Unifikasi, NIK Wajib Diberikan Jika Tidak Punya NPWP
  • Kemenko Kaji Kesiapan Batam Jadi OFC

Pemerintah berencana menjadikan Batam sebagai offshore financial center (OFC). Kawasan ini akan dipertimbangkan sebagai daerah bermukimnya special purpose vehicle di dalam negeri. Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi mengaku institusinya sudah melakukan kajian awal bersama bank sentral.

“Secara definisi, akan lebih banyak insentif yang dapat ditawarkan pemerintah untuk meningkatkan investasi di sini [Batam] baik dari sisi pajak maupun nonpajak,” katanya.

  • Pengembangan KEK Selektif

Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Enoh Suharto Pranoto memastikan pengembangan KEK di Jawa akan dilakukan secara selektif tanpa mengganggu industri yang sudah ada. Pemerintah, sambungnya, akan tetap fokus untuk mengembangkan KEK di luar Jawa, terutama industri yang memiliki basis pengolahan sumber daya alam. (kaw)

Baca Juga: DJP: Kenapa Harus Nanti? Lapor SPT Hari Ini

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, Asean, AEoI, ACTS
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 28 Desember 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Sabtu, 26 Desember 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Kamis, 24 Desember 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 23 Desember 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Senin, 18 Januari 2021 | 18:56 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Senin, 18 Januari 2021 | 18:04 WIB
KABUPATEN KUDUS
Senin, 18 Januari 2021 | 17:51 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Januari 2021 | 17:41 WIB
VAKSINASI
Senin, 18 Januari 2021 | 17:08 WIB
NUSA TENGGARA BARAT
Senin, 18 Januari 2021 | 17:03 WIB
PEMBATASAN KEGIATAN
Senin, 18 Januari 2021 | 16:48 WIB
PROVINSI RIAU
Senin, 18 Januari 2021 | 16:40 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 18 Januari 2021 | 16:40 WIB
KEPATUHAN PAJAK