Review
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 28 Juni 2020 | 06:46 WIB
ANALISIS PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

Tax Ratio Rendah, Pemerintah: Indikasi Ada Gap Kebijakan & Kepatuhan

A+
A-
5
A+
A-
5
Tax Ratio Rendah, Pemerintah: Indikasi Ada Gap Kebijakan & Kepatuhan

Ilustrasi. Pekerja menyelesaikan proses pembuatan oncom di Cikokol, Kota Tangerang, Banten, Rabu (6/5/2020). Presiden Joko Widodo membebaskan pajak pelaku Usasha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) beromzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun demi menolong pelaku UMKM dari tekanan wabah Covid-19. ANTARA FOTO/Fauzan/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Masih rendahnya rasio perpajakan terhadap PDB Indonesia mengindikasikan masih terjadinya gap kebijakan dan kepatuhan.

Hal tersebut disampaikan pemerintah dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2021. Pemerintah mengatakan bila dibandingkan dengan negara-negara lain, rasio perpajakan di Indonesia masih relatif rendah.

“Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih terjadinya gap kebijakan dan kepatuhan dalam pelaksanaan pemungutan perpajakan nasional,” demikian pernyatan pemerintah dalam dokumen tersebut, seperti dikutip pada Selasa (26/5/2020).

Baca Juga: Pelanggan Netflix dan Spotify? Anda Bakal Dikenai PPN 10% Bulan Depan

Relatif besarnya tax exemption dan insentif perpajakan yang tercermin dalam belanja perpajakan (tax expenditure), sambung pemerintah, telah memengaruhi capaian tax ratio Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Baca topik tax expenditure di sini.

Selain itu, lanjut pemerintah, adanya penghindaran pajak dan kecenderungan aktivitas informal yang tinggi yang belum ditangkap dalam sistem perpajakan juga berkontribusi pada tidak optimalnya capaian rasio perpajakan.

Kinerja perpajakan di Indonesia memperlihatkan kecenderungan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Selama periode 2015-2019, indikator rasio perpajakan terhadap PDB (dalam arti sempit) mengalami penurunan, yaitu dari 10,76% pada 2015 menjadi 9,76% pada 2019.

Baca Juga: Sah! Ini 6 Perusahaan yang Ditunjuk Jadi Pemungut PPN Produk Digital

Pada 2018, rasio perpajakan Indonesia telah meningkat karena didorong oleh peningkatan penerimaan dari sektor pertambangan. Namun, pada 2019 rasio perpajakan kembali turun akibat melemahnya perdagangan internasional dan beberapa harga komoditas utama dunia.

Dilihat dari pertumbuhannya dalam lima tahun terakhir, penerimaan perpajakan tumbuh rata-rata sebesar 6,2% per tahun. Selama periode tersebut, pertumbuhan perpajakan tertinggi terjadi pada 2018 sebesar 13,0% seiring tingginya harga minyak dunia dan komoditas pertambangan lainnya.

Pada 2019, pertumbuhan perpajakan mengalami perlambatan cukup tajam, yaitu hanya mencapai 1,8% atau terendah selama lima tahun terakhir. Data terbaru tahun ini, hingga akhir April 2020, realisasi penerimaan perpajakan tercatat senilai Rp434,3 triliun atau minus 0,9%. Simak artikel ‘Lengkap! Ini Realisasi Penerimaan Perpajakan Per Akhir April 2020’. (kaw)

Baca Juga: Membangun Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Lewat Penegakan Hukum
Topik : tax ratio, KEM-PPKF 2021, tax expenditure, insentif pajak, kepatuhan pajak, policy gap, DJP, DJBC
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:00 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SUMATRA BARAT
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:38 WIB
PMK 44/2020
Jum'at, 03 Juli 2020 | 14:04 WIB
PMK 77/2020
Jum'at, 03 Juli 2020 | 13:03 WIB
RENSTRA KEMENKEU 2020-2024
berita pilihan
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:58 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:56 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:36 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:03 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH
Selasa, 07 Juli 2020 | 14:56 WIB
INGGRIS
Selasa, 07 Juli 2020 | 14:04 WIB
PMK 77/2020
Selasa, 07 Juli 2020 | 14:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK