Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Tax Amnesty Punya Payung Hukum Kuat

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan program tax amnesty (pengampunan pajak) pada hari ini di Aula Cakti Budhi Bhakti, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jum’at (1/7). Program tax amnesty akan berlaku hingga 31 Maret 2017.

Presiden Jokowi menegaskan program tax amnesty memiliki payung hukum yang jelas dan kuat. Ia mengimbau seluruh WP tidak perlu ragu untuk turut serta menjalankan dan mengikuti program pengampunan pajak.

“Manfaatkan kesempatan yang hanya sekali ini, dapatkan penghapusan atas pajak dan sanksi yang terutang, serta jaminan tidak akan kena hukuman pidana pajak” ucap Presiden RI.

Baca Juga: Soal Kepatuhan WP Peserta Tax Amnesty, Ini Penjelasan DJP

Acara pencanangan program ini diselenggarakan dengan mengundang sekitar 500 wajib pajak (WP) yang mewakili dari semua kalangan, termasuk konsultan pajak, perwakilan asosiasi industri, wajib pajak UMKM, dan wajib pajak besar.

Acara pencanangan program tax amnesty yang diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, lalu pembukaan dari Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, serta pidato sekaligus pencanangan tax amnesty, berlangsung dengan lancar. (Amu)

Baca Juga: Pidato Lengkap Jokowi dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2020

“Manfaatkan kesempatan yang hanya sekali ini, dapatkan penghapusan atas pajak dan sanksi yang terutang, serta jaminan tidak akan kena hukuman pidana pajak” ucap Presiden RI.

Baca Juga: Soal Kepatuhan WP Peserta Tax Amnesty, Ini Penjelasan DJP

Acara pencanangan program ini diselenggarakan dengan mengundang sekitar 500 wajib pajak (WP) yang mewakili dari semua kalangan, termasuk konsultan pajak, perwakilan asosiasi industri, wajib pajak UMKM, dan wajib pajak besar.

Acara pencanangan program tax amnesty yang diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, lalu pembukaan dari Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, serta pidato sekaligus pencanangan tax amnesty, berlangsung dengan lancar. (Amu)

Topik : jokowi, tax amnesty, undang-undang tax amnesty, repatriasi aset
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Minggu, 25 Agustus 2019 | 15:55 WIB
PP No. 55/2019
Minggu, 25 Agustus 2019 | 15:23 WIB
PP No. 55/2019
Minggu, 25 Agustus 2019 | 15:15 WIB
PMK No.117/2019
Jum'at, 23 Agustus 2019 | 19:17 WIB
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK