Review
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:30 WIB
MENGHADAPI COVID-19 DENGAN PAJAK DAERAH (4)
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Tarif dan Objek Pajak PPh Pasal 26

A+
A-
4
A+
A-
4
Tarif dan Objek Pajak PPh Pasal 26

MENURUT ketentuan PPh Pasal 26, wajib pajak dalam negeri yang melakukan transaksi pembayaran kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan pajak dengan tarif umum sebesar 20%. Kendati demikian, tarif tersebut dapat berubaha jika wajib pajak tunduk terhadap atauran Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau biasa disebut sebagai tax treaty.

Sementara itu, pengecualian pengenaan PPh Pasal 26 ditetapkan apabila penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri tersebut bukan merupakan badan usaha tetap (BUT) di Indonesia. Terkait dengan penetapan wajib pajak luar negeri pemerintah telah mengatur kriteria yang dapat berstatus sebagai subjek pajak luar negeri.

Berdasarkan UU PPh No.36 tahun 2008, objek pajak, tarif dan dasar pengenaan pajak PPh Pasal 26 adalah sebagai berikut:

Baca Juga: Pemerintah Bakal Pangkas Tarif PPN untuk Dua Sektor Usaha Ini
  • 20% dan bersifat final dari bruto atas:
    1. Dividen;
    2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
    3. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
    4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
    5. Hadiah dan penghargaan;
    6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
    7. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
    8. Keuntungan karena pembebasan utang.

Rumus: PPh Pasal 26 = Penghasilan Bruto x 20%

  • 20% dan bersifat final dari Perkiraan Penghasilan Neto atas:
    1. Penghasilan dari pengalihan atau penjualan harta di Indonesia dengan nilai lebih dari Rp10 juta untuk setiap jenis transaksi yang berupa: perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil dan motor, kapal pesiar dan persawat terbang ringan. Besarnya perkiraaan penghasilan neto untuk penjualan harta adalah 25% dari harga jual.
    2. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Besarnya pengkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri adalah sebagai berikut:
      • Atas premi asuransi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 50% dari jumlah premi yang dibayarkan.
      • Atas premi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 10% dari jumlah premi yang dibayarkan.
      • Atas premi yang dibayarkan oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 5% dari jumlah premi yang dibayarkan.
    3. Pengalihan atau Penjualan saham. Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 25% dari harga jual.

Rumus: PPh Pasal 26 = (Penghasilan Bruto x Perkiraan penghasilan neto) x 20%

  • 20% dan bersifat final dari Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat :
    1. Penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta Pendiri, dan;
    2. Dilakukan dalam tahun berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut;
    3. Perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka, harus secara aktif melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akte pendiriannya paling lama 1 tahun sejak perusahaan tersebut didirikan.
    4. Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan, mulai berproduksi komersiil.

Rumus: PPh Pasal 26 = (Penghasilan Bruto x Perkiraan penghasilan neto) x 20%

Baca Juga: Manajemen Tax Expenditure
  • Tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty antara Indonesia dengan negara pihak pada persetujuan. Tarifnya biasanya bisa untuk mengurangi tingkat dari tarif biasa yang sebesar 20% dan beberapa mungkin memiliki tarif 0%.

Berikutnya pembahasan mengenai PPh Pasal 26 akan menjelaskan mengenai penghasilan-penghasilan tertentu yang dipotong PPh Pasal 26 namun tidak bersifal final dan penjelasan mengenai saat terutang PPh Pasal 26 serta penyetoran dan pelaporannya.*

Topik : kelas pajak, pajak penghasilan, pph pasal 26, tarif pajak, objek pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 04 Mei 2020 | 18:55 WIB
PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL
Minggu, 03 Mei 2020 | 09:37 WIB
KELAS PPN
Jum'at, 01 Mei 2020 | 14:06 WIB
KELAS PPN
berita pilihan
Senin, 25 Mei 2020 | 14:33 WIB
PENGADILAN PAJAK (12)
Senin, 25 Mei 2020 | 13:52 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 25 Mei 2020 | 13:12 WIB
KINERJA FISKAL
Senin, 25 Mei 2020 | 12:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 11:38 WIB
PELAYANAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 11:00 WIB
TIPS PAJAK UMKM
Senin, 25 Mei 2020 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK