Berita
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:27 WIB
SE-38/PJ/2020.
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:11 WIB
SE-38/PJ/2020.
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:57 WIB
MULTILATERAL INSTRUMENT ON TAX TREATY
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:27 WIB
PMK 83/2020
Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Target Pajak Sering Tidak Tercapai, Kepercayaan WP Berisiko Tergerus

A+
A-
1
A+
A-
1

JAKARTA, DDTCNews – Realisasi penerimaan pajak yang sering tidak mencapai target berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap Ditjen Pajak (DJP).

Hal ini menjadi salah satu aspek yang disoroti oleh Managing Partner DDTC Darussalam dalam program Hot Economy Berita Satu TV. Program yang ditayangkan secara langsung pada Selasa (19/11/2019) petang ini mengambil tema ‘Penerimaan Pajak Masih Lesu’.

Darussalam mengatakan dalam beberapa tahun terakhir publik selalu suguhi dengan kinerja penerimaan pajak yang tidak pernah mencapai target. Menurutnya, fakta ini perlu direspons dengan terobosan dan pemikiran strategis agar mampu memutus tren selalu tidak tercapainya target.

“Dengan 10 tahun enggak tercapai [realisasi penerimaan pajak], bisa jadi nanti trust wajib pajak kepada institusi yang menjaga APBN kita turun dan sedikit-sedikit trust-nya hilang,” katanya.

Untuk melihat akar masalah dari kondisi tersebut, Darussalam meminta agar ada pemetaan yang komprehensif. Pemetaan itu mulai dari penentuan target, estimasi potensi penerimaan, struktur penerimaan, porsi shadow economy, hingga skema ideal organisasi otoritas pajak.

Untuk tahun ini, sambung Darussalam, DDTC Fiscal Research memproyeksi penerimaan pajak akan bisa mencapai 86,3% (pesimis) hingga 88,6% (optimis) dari target. Namun, penerimaan pajak bisa berisiko turun lagi hingga hanya mencapai 83,6% (skenario terburuk).  Proyeksi ini juga ada dalam Working Paper bertajuk ‘Metode dan Teknik Proyeksi Penerimaan Pajak: Panduan dan Aplikasi’.

Dalam acara tersebut, turut hadir pula Anggota Komisi XI DPR M. Sarmuji. Dia mengungkapkan dalam lima tahun terakhir, DPR selalu mempertanyakan target penerimaan pajak yang disodorkan pemerintah ke DPR. Simak diskusi selengkapnya di video ini. (kaw)

Topik : penerimaan pajak, kebijakan fiskal, shortfall, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Bambang Prasetia

Kamis, 21 November 2019 | 18:00 WIB
jgn salahin WP jelas yang lalu khan sdh diampunin lewat TA ..jadi mrk tu rasional banget... juga maslah penyelenggaraan pemerintahan harus didukung namun kenyataan mrk pikir2 .. bagi investor meski dikasi gula2 fasilitas perpjkan tetap saza pikir panjang krn sering gaduh ... ya politik ya kebijakan ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:01 WIB
FILIPINA
Minggu, 05 Juli 2020 | 10:01 WIB
KABUPATEN MIMIKA
Sabtu, 04 Juli 2020 | 09:12 WIB
PELAYANAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:48 WIB
PER-12/PJ/2020
berita pilihan
Rabu, 08 Juli 2020 | 18:00 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ANDORRA
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:54 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:39 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:27 WIB
SE-38/PJ/2020.
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:11 WIB
SE-38/PJ/2020.
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:57 WIB
MULTILATERAL INSTRUMENT ON TAX TREATY
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:27 WIB
PMK 83/2020
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:27 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:10 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:55 WIB
SE-39/PJ/2020