Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Tambal Defisit APBN 2019, Pemerintah Tarik Utang Lebih Awal

1
1

JAKARTA, DDTCNews - Momentum kondusifnya pasar keuangan dimanfaatkan pemerintah untuk menarik utang lebih awal (pre-funding) untuk tambal defisit APBN 2019. Tercatat, pembiayaan dengan denominasi dolar AS itu sebesar US$3 miliar dan akan dirilis pada Desember ini.

Pembiayaan tersebut akan dibagi ke dalam tiga seri surat utang. Rencananya, penerbitan tiga seri surat utang akan dilakukan pada 11 Desember 2018.

"Pemerintah mengakses pasar US Dollar dengan cepat dan oportunistik untuk melakukan pre-funding kebutuhan pembiayaan di tahun 2019," tulis keterangan tertulis Kemenkeu, Selasa (4/12/2018).

Baca Juga: Menkeu: Penurunan Suku Bunga Antisipasi Perlemahan Ekonomi

Ketiga seri surat utang tersebut terdiri dari Seri RI0224, Seri RI0229 dan Seri RI0249. Adapun rinciannya untuk Seri RI0224 sebesar US$750 juta untuk tenor 5 tahun dengan tingkat kupon 4,45%, yield (imbal hasil) 4,48%, dan price (harga) 99,852%.

Kedua, Seri RI0229 sebesar Rp1,25 miliar untuk tenor 10 tahun dengan tingkat kupon 4,75%, yield 4,78%, dan price 99,748%. Ketiga, Seri RI0249 sebesar US$1 miliar dengan tenor 30 tahun dengan tingkat kupon 5,35%, yield 5,38% dan price 99,539%.

"Penerbitan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk meningkatkan likuiditas SUN (surat utang negara) dalam denominasi US Dollar,” terangnya.

Baca Juga: Soal Pajak Progresif Tanah, Ini Respons Sri Mulyani

Sebagai informasi untuk tahun fiskal 2019, pemerintah mencanangkan defisit anggaran sebesar 1,84% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini turun 7,25% dari outlook 2018 sebesar Rp387,4 triliun.

Sementara itu, dalam APBN 2019, pembiayaan utang netto ditetapkan sebesar Rp359,25 triliun, menurun dibandingkan angka dalam APBN 2018 sebesar Rp399,18 triliun. Pembiayaan tersebut direncanakan akan dipenuhi dari utang dalam denominasi valuta asing (valas) dan dalam denominasi rupiah, baik berupa Surat Berharga Negara (SBN) maupun pinjaman. (Amu)

Baca Juga: Ini Pesan Khusus Sri Mulyani untuk Lulusan PKN STAN

"Pemerintah mengakses pasar US Dollar dengan cepat dan oportunistik untuk melakukan pre-funding kebutuhan pembiayaan di tahun 2019," tulis keterangan tertulis Kemenkeu, Selasa (4/12/2018).

Baca Juga: Menkeu: Penurunan Suku Bunga Antisipasi Perlemahan Ekonomi

Ketiga seri surat utang tersebut terdiri dari Seri RI0224, Seri RI0229 dan Seri RI0249. Adapun rinciannya untuk Seri RI0224 sebesar US$750 juta untuk tenor 5 tahun dengan tingkat kupon 4,45%, yield (imbal hasil) 4,48%, dan price (harga) 99,852%.

Kedua, Seri RI0229 sebesar Rp1,25 miliar untuk tenor 10 tahun dengan tingkat kupon 4,75%, yield 4,78%, dan price 99,748%. Ketiga, Seri RI0249 sebesar US$1 miliar dengan tenor 30 tahun dengan tingkat kupon 5,35%, yield 5,38% dan price 99,539%.

"Penerbitan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk meningkatkan likuiditas SUN (surat utang negara) dalam denominasi US Dollar,” terangnya.

Baca Juga: Soal Pajak Progresif Tanah, Ini Respons Sri Mulyani

Sebagai informasi untuk tahun fiskal 2019, pemerintah mencanangkan defisit anggaran sebesar 1,84% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini turun 7,25% dari outlook 2018 sebesar Rp387,4 triliun.

Sementara itu, dalam APBN 2019, pembiayaan utang netto ditetapkan sebesar Rp359,25 triliun, menurun dibandingkan angka dalam APBN 2018 sebesar Rp399,18 triliun. Pembiayaan tersebut direncanakan akan dipenuhi dari utang dalam denominasi valuta asing (valas) dan dalam denominasi rupiah, baik berupa Surat Berharga Negara (SBN) maupun pinjaman. (Amu)

Baca Juga: Ini Pesan Khusus Sri Mulyani untuk Lulusan PKN STAN
Topik : sri mulyani, defisit anggaran, apbn 2019
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 07 November 2017 | 09:36 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 November 2017 | 09:18 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 18 Desember 2017 | 09:53 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 19 Desember 2017 | 09:44 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 10 November 2017 | 09:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 20 Desember 2017 | 10:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI