Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Taksonomi Pajak atas Konsumsi

A+
A-
1
A+
A-
1
Taksonomi Pajak atas Konsumsi

TENTU kita sudah tidak asing lagi dengan istilah pajak pertambahan nilai (PPN). PPN merupakan salah satu jenis pajak atas konsumsi yang diterapkan di Indonesia. Adapun istilah PPN pertama kali diperkenalkan di Indonesia melalui penerbitan UU No. 8 Tahun 1983.

Di beberapa negara, istilah PPN ini disebut juga dengan goods and service tax (GST). Walaupun berbeda istilah, pada dasarnya tidak ada perbedaan konsep antara PPN dan GST. Oleh sebab itu, keduanya merujuk pada jenis pajak yang sama. Simak juga artikel ‘Apakah PPN dengan GST Berbeda?’

Selain PPN/GST, terdapat jenis pajak berbasis konsumsi lain, seperti pajak atas penjualan (sales tax) dan cukai (excise). Walaupun berbeda secara karakteristik, pada hakikatnya, kedua jenis pajak tersebut merupakan bagian dari pajak atas konsumsi.

Baca Juga: Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Lantas, seperti apa klasifikasi atau taksonomi dari pajak konsumsi tersebut?

Untuk memahami lebih jauh, kita dapat melihat klasifikasi atau taksonomi pajak atas konsumsi berdasarkan laporan OECD berjudul Consumption Tax Trends 2020: VAT/GST and Excise Rates, Trend and Policy Issues.

Merujuk pada klasifikasi pajak atas konsumsi OECD, terdapat 2 kategori pajak atas konsumsi, yaitu pajak atas konsumsi yang bersifat umum (taxes on general consumption) dan pajak atas konsumsi yang bersifat spesifik (taxes on specific consumption).

Baca Juga: Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Kategori pajak atas konsumsi yang bersifat umum ini diklasifikasi lagi ke dalam 3 jenis pajak, yaitu PPN (VAT), pajak penjualan (sales tax), dan pajak atas barang dan jasa yang bersifat umum lainnya (other general taxes on goods and services).

Adapun jenis pajak atas konsumsi yang bersifat spesifik terdiri atas cukai (excise), bea masuk impor (import duties), dan pajak atas barang dan jasa yang bersifat spesifik lainnya (other specifictaxes on goods and services).

Berdasarkan pada klasifikasi tersebut, dapat diketahui, PPN dan pajak penjualan pada dasarnya merupakan pajak yang dikenakan atas seluruh konsumsi barang atau jasa kena pajak yang bersifat umum.

Baca Juga: Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Terkait dengan pajak atas konsumsi yang bersifat umum, pada dasarnya, tidak ada perbedaan antara konsumsi atas barang maupun jasa. Kata general atau umum inilah yang membedakannya dengan jenis pajak konsumsi lain yang hanya dikenakan atas barang dan jasa yang bersifat spesifik seperti excise (di Indonesia disebut sebagai cukai) dan bea masuk (Darussalam, Septriadi, dan Dhora, 2018).

Hal ini juga menunjukkan OECD tidak melihat PPN dan GST sebagai jenis pajak yang berbeda. Keduanya dianggap sebagai jenis pajak atas barang dan jasa yang bersifat umum.

Selain itu, dalam praktiknya, pajak konsumsi seperti PPN, pajak penjualan, dan cukai juga sering dikategorikan sebagai pajak tidak langsung (indirect tax) karena umumnya tidak dipungut langsung pada orang yang seharusnya menanggung beban pajak tersebut. Jenis pajak konsumsi ini lebih dikenakan pada transaksi, produk atau peristiwa tertentu (OECD Glossary).

Baca Juga: Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Perlu dipahami pula bahwa pajak atas konsumsi ini juga tidak dikenakan pada pendapatan atau kekayaan tetapi pengeluaran yang dibiayai oleh pendapatan dan kekayaan tersebut.

Oleh sebab itu, pemerintah di berbagai negara pada umumnya memungut pajak atas konsumsi dari produsen dan distributor di berbagai titik dalam rantai bisnis. Namun, beban pajaknya tetap jatuh pada konsumen. Hal itu dengan asumsi pajak akan dibebankan kepada konsumen dalam harga yang dikenakan oleh pemasok. (kaw)

Baca Juga: Soal PPN Sembako di RUU KUP, Ini Pandangan DPR
Topik : kelas pajak, PPN, kelas PPN, pajak konsumsi, VAT, GST

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Gugatan Diterbitkannya Surat Paksa

Jum'at, 17 September 2021 | 14:41 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Diskon PPnBM 100% Diperpanjang, Penjualan Mobil Bakal Makin Laris

Jum'at, 17 September 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerima Insentif Pajak Jadi Sasaran Pemeriksaan? Ini Penjelasan DJP

Jum'at, 17 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Takut Diperiksa DJP, Pemanfaat Supertax Deduction Vokasi Masih Minim

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax