Berita
Rabu, 03 Maret 2021 | 19:38 WIB
INTEGRASI DATA PERPAJAKAN
Rabu, 03 Maret 2021 | 18:36 WIB
PELAPORAN SPT
Rabu, 03 Maret 2021 | 17:45 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 03 Maret 2021 | 17:30 WIB
KABUPATEN SERANG
Review
Rabu, 03 Maret 2021 | 15:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 02 Maret 2021 | 09:40 WIB
OPINI PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:30 WIB
TAJUK PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:00 WIB
ANALISIS PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 03 Maret 2021 | 17:33 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 16:55 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 16:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Selasa, 02 Maret 2021 | 15:13 WIB
WIDJOJO NITISASTRO:
Data & Alat
Rabu, 03 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 3 MARET - 9 MARET 2021
Senin, 01 Maret 2021 | 10:15 WIB
KMK 13/2021
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Reportase
Perpajakan.id

Tak Lagi Beri Dana Kelurahan, Begini Penjelasan Sri Mulyani

A+
A-
72
A+
A-
72
Tak Lagi Beri Dana Kelurahan, Begini Penjelasan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Youtube Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memutuskan untuk tidak lagi mengalokasikan dana kelurahan secara khusus dalam APBN 2021, seperti yang dialokasikan melalui APBN 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada tahun ini kebutuhan dana kelurahan kembali dimasukkan dalam dana alokasi umum (DAU) pada kota masing-masing.

"Jadi seharusnya kelurahan dan operasi kelurahan itu sudah ada di dalam anggarannya APBD, karena dia perpanjangan dari pemda," katanya dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI, Selasa (18/1/2021).

Baca Juga: Kurangi Risiko Pemeriksaan, AP II Integrasikan Data Perpajakan

Sri Mulyani mengatakan penganggaran dana untuk kelurahan pada 2021 berbeda dibandingkan dengan tahun lalu. Pada tahun lalu, pemerintah memutuskan mengalokasikan dana kelurahan secara tersendiri, walaupun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aparat pemerintah kota.

Saat itu, dana kelurahan bersumber dari APBD dan DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan, yang diatur Permendagri No. 130/2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, sejalan dengan PMK No. 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan 2020.

Ketika terjadi pandemi, dana kelurahan yang semula hanya digunakan untuk membangun sarana dan prasarana kelurahan dan memberdayakan masyarakat di kelurahan, dapat di-refocusing untuk kegiatan lain.

Baca Juga: Presiden Jokowi Sudah Lapor SPT Tahunan, Anda Sudah?

Misalnya, mendukung pendanaan pencegahan/dan penanganan Covid-19, serta memberi bantuan pada masyarakat miskin yang terdampak secara ekonomi.

Pada dokumen APBN Kita edisi Januari 2021, tercatat realisasi DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan pada 2020 senilai Rp2,77 triliun. Dana tersebut tersalur kepada 399 daerah pada tahap I dan 370 daerah pada tahap II.

Adapun pada tahun ini, pemerintah menganggarkan DAU senilai total Rp390,3 triliun atau naik 1,5% dari Rp384,4 triliun pada tahun lalu. Sayangnya, Sri Mulyani tidak memerinci DAU yang harus ditransfer pemda untuk kelurahan.

Baca Juga: Soal Konsensus Pajak Digital Global, AS Mulai Kompromi

"Sudah ada di dalam formula DAU-nya, yang kami harap tetap dialokasikan oleh pemerintah-pemerintah daerah dalam mendukung fungsi dari kelurahan tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani menerima pertanyaan mengenai kelanjutan dana kelurahan dari anggota Komite II DPD RI. Menurut mereka, masyarakat penasaran dengan kelanjutan anggaran dana kelurahan, termasuk dari pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). (Bsi)

Baca Juga: Apa Itu Nilai Jual Kena Pajak?
Topik : dana kelurahan, sri mulyani, menkeu,
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Bambang Prasetia

Kamis, 28 Januari 2021 | 01:34 WIB
Kata seorang Profesor yg ahli pemerintahan bhw Desa adalah pemerintahan yg semu.. gk nyatol kemana2.. gmn mau di SPJ kan anggaran program... nomen klaturnya... perlu dilihat lagi.

Rendra Salyanson

Minggu, 24 Januari 2021 | 13:57 WIB
untuk DANA DESA juga harus DIAUDIT bu menteri, dana negara selama hampir 5 tahun ini banyak dipergunakan untuk DANA DESA tapi hasil akhirnya banyak yang tidak sesuai, apakah DANA DESA selayaknya harus diberikan lagi, boleh saja diberikan namun besarannya diperkecil, kalau perlu ibu menteri keuangan ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Rabu, 03 Maret 2021 | 11:30 WIB
KABUPATEN SUMENEP
Rabu, 03 Maret 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 10:40 WIB
PERLUASAN OBJEK CUKAI
Rabu, 03 Maret 2021 | 10:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM
berita pilihan
Rabu, 03 Maret 2021 | 19:38 WIB
INTEGRASI DATA PERPAJAKAN
Rabu, 03 Maret 2021 | 18:36 WIB
PELAPORAN SPT
Rabu, 03 Maret 2021 | 17:45 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 03 Maret 2021 | 17:33 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 17:30 WIB
KABUPATEN SERANG
Rabu, 03 Maret 2021 | 17:10 WIB
KOTA MALANG
Rabu, 03 Maret 2021 | 16:55 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 16:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI