ADMINISTRASI PAJAK

Tak Cuma untuk Layanan Pajak, Ini Pentingnya Validasi NPWP 16 Digit

Dian Kurniati | Senin, 04 Desember 2023 | 16:09 WIB
Tak Cuma untuk Layanan Pajak, Ini Pentingnya Validasi NPWP 16 Digit

Petugas pajak melayani warga di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (26/9/2023). ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/hp.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) meminta wajib pajak segera melakukan validasi NPWP 16 digit sebelum akhir tahun.

Penyuluh Ahli Madya DJP Dian Anggraeni mengatakan NPWP 16 digit tidak hanya digunakan untuk layanan pajak yang disediakan otoritas. Menurutnya, NPWP 16 digit juga dibutuhkan untuk mengakses layanan administrasi pihak lain yang selama ini mensyaratkan NPWP.

"Layanan administrasi ini tidak terbatas untuk layanan perpajakan karena kita sekarang berbicara dalam kerangka layanan publik," katanya, dikutip pada 4/12/2023).

Baca Juga:
Indikator Harga Transaksi Independen, Data Pembanding Bisa Tahun Jamak

Dian mengatakan konsekuensi utama yang dihadapi wajib pajak dengan NIK yang belum divalidasi sebagai NPWP yakni kesulitan mengakses layanan pajak pada DJP. Selain itu, wajib pajak juga tidak dapat memperoleh layanan administrasi yang akan turut terdampak dari kebijakan ini.

Dia mencontohkan layanan pencairan dana pemerintah melalui sistem pada Ditjen Anggaran (DJA) atau Ditjen Perbendaharaan (DJPb). Kemudian, layanan ekspor dan impor pada Ditjen Bea dan cukai (DJBC) juga akan terdampak.

Sementara di sektor swasta, wajib pajak antara lain akan kesulitan mengakses layanan perbankan atau sektor keuangan lainnya, layanan pendirian badan usaha, serta layanan perizinan usaha.

Baca Juga:
Gagal Impor Bukti Potong PPh 21 di e-Bupot 21/26, Coba Cara Ini

"Betapa urgennya penambahan 1 digit ini, dan waktu berjalan terus," ujarnya.

Dian menambahkan wajib pajak dapat melakukan validasi NPWP 16 digit hingga 31 Desember 2023. Pada wajib pajak orang pribadi, validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP dapat dilakukan melalui DJP Online dengan melengkapi data profil, yakni data NIK/NPWP 16 digit, alamat email dan nomor ponsel, klasifikasi lapangan usaha (KLU), serta data anggota keluarga sesuai kondisi pada saat ini.

Sementara pada wajib pajak badan, akan diberikan NPWP 16 digit, dengan format angka '0' + 15 digit NPWP lama dari badan. Pemberian NPWP 16 digit tersebut dilakukan setelah otoritas melakukan penelitian untuk memastikan NPWP 15 digit atas wajib pajak badan tersebut telah valid. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 20 Februari 2024 | 19:00 WIB RESENSI BUKU

Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Selasa, 20 Februari 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dapat Kiriman Hadiah dari Luar Negeri, Tetap Harus Bayar Bea Masuk?

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:30 WIB PENGAWASAN CUKAI

Desak Mobil ke Rest Area Tol, Bea Cukai Amankan 300.000 Rokok Ilegal

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Koreksi Harga Transfer Tak Serta Merta Berujung Penyesuaian PPN

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:45 WIB PMK 9/2024

Pemerintah Beri Insentif PPnBM DTP atas Mobil Listrik CBU dan CKD

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:36 WIB PMK 172/2023

Indikator Harga Transaksi Independen, Data Pembanding Bisa Tahun Jamak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:30 WIB PERPRES 79/2023

Pemerintah Revisi Aturan Kendaraan Listrik, Termasuk Insentif Pajak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:13 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Pebisnis Wait and See, Jokowi Berharap Investasi Meningkat Usai Pemilu