Fokus
Literasi
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Tak Ada DPRD, Pajak Khusus di Ibu Kota Nusantara Perlu Persetujuan DPR

A+
A-
2
A+
A-
2
Tak Ada DPRD, Pajak Khusus di Ibu Kota Nusantara Perlu Persetujuan DPR

Paparan yang disampaikan Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan Didik Kusnaini dalam Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU No. 3/2022 tentang IKN, Selasa (22/3/2022).

JAKARTA, DDTCNews - Ketentuan pajak khusus di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang ditetapkan oleh Otorita IKN harus mendapatkan persetujuan dari DPR.

Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan Didik Kusnaini mengatakan DPR terlibat dalam menyetujui ketentuan pajak khusus di IKN Nusantara mengingat tidak ada DPRD atau lembaga legislatif level daerah yang sejenis di ibu kota baru.

"Pajak IKN ditetapkan Kepala Otorita IKN setelah disetujui DPR. Mengapa? Ada prinsip dasar untuk pengenaan perpajakan, no taxation without representation," katanya dalam Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU No. 3/2022 tentang IKN, Selasa (22/3/2022).

Baca Juga: HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan

Didik menjelaskan pajak adalah pungutan yang dikenakan atas wajib pajak tanpa adanya balas jasa langsung dari pemerintah kepada wajib pajak. Meski tidak ada DPRD, pajak harus dilaksanakan dengan tetap melibatkan lembaga legislatif sebagai representasi masyarakat yang dananya dipungut negara.

"Oleh karena setting-nya tidak ada DPRD maka kontrolnya adalah DPR," ujar Didik.

Untuk diketahui, ketentuan mengenai pajak dan pungutan khusus di IKN diatur pada Pasal 24 UU 3/2022 tentang IKN.

Baca Juga: Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

"Dalam rangka pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN ..., Otorita IKN dapat melakukan pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus di IKN," bunyi Pasal 24 ayat (4) UU 3/2022.

Pajak khusus yang menjadi kewenangan Otorita IKN adalah pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Subjek, objek, dan tarif dari pajak-pajak di IKN akan diperinci pada Peraturan Pemerintah (PP) Pendanaan dan Penganggaran IKN. (rig)

Baca Juga: Segara Manfaatkan! Pemutihan Pajak Cuma Sampai 31 September 2022
Topik : ibu kota negara, IKN, ibu kota nusantara, pajak daerah, UU IKN, pajak khusus, Kemenkeu, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 17 Agustus 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tax Ratio 2023 Diproyeksi Turun Jadi 9,61%, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebutuhan Besar, Sri Mulyani: Belanja Subsidi Energi Bisa Lampaui Pagu

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Cetak Sejarah, Penerimaan Perpajakan 2023 Tembus Rp2.000 Triliun

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:30 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Penerimaan 2023 Ditargetkan Rp2.443 T, Jokowi Singgung Reformasi Pajak

berita pilihan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)

Pajak atas Hadiah Undian

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:34 WIB
HUT KE-15 DDTC

Perpajakan ID, DDTC Integrasikan Berbagai Dokumen dengan Teknologi

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KOTA TANGERANG

HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:00 WIB
MALAYSIA

Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KP2KP MARISA

Kantor Pajak Panggil ASN yang Belum Lapor SPT, Beri Peringatan Ini

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Lelang Eksekusi Pajak?

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:51 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Subsidi Bebani APBN, Luhut Sebut Harga Pertalite dan Solar akan Naik

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KABUPATEN SUKABUMI

Segara Manfaatkan! Pemutihan Pajak Cuma Sampai 31 September 2022

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:15 WIB
PER-11/PJ/2022

Catat! Pajak Masukan dalam Faktur Telat Upload Tak Dapat Dikreditkan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! Analisis PPATK Sumbang Rp7,4 Triliun ke Penerimaan Pajak