BERITA TERKINI
Luhut Tegaskan Family Office Tak Perlu APBN, Cukup Diberi Zero Tax
DJP Masih Perbaiki Sistem Keamanan Coretax, Ini Kata Dirjen Pajak
Kelas Persiapan Sertifikasi Internasional Transfer Pricing ADIT Dibuka
Baru 4 Bulan Menjabat, Bimo Klaim Sudah Pecat 39 Pegawai Pajak
Di Hadapan Mahasiswa, Fiskus Ungkap Pentingnya Coretax untuk Kepatuhan
Aduin Petugas Pajak ke Purbaya, WP Perlu Cantumkan Nama dan Email
Hari Pangan Sedunia, Simak Fasilitas Pajak untuk Makanan
Evaluasi Tarif Efektif Rata-rata PPh Pasal 21, Ini Kata Dirjen Pajak
Adakan Bimtek Serentak, Kanwil DJP Jabar III Sasar 7.500 Wajib Pajak
DJP Evaluasi Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
Luhut Tegaskan Family Office Tak Perlu APBN, Cukup Diberi Zero Tax
DJP Masih Perbaiki Sistem Keamanan Coretax, Ini Kata Dirjen Pajak
Kelas Persiapan Sertifikasi Internasional Transfer Pricing ADIT Dibuka
Baru 4 Bulan Menjabat, Bimo Klaim Sudah Pecat 39 Pegawai Pajak
Di Hadapan Mahasiswa, Fiskus Ungkap Pentingnya Coretax untuk Kepatuhan
Aduin Petugas Pajak ke Purbaya, WP Perlu Cantumkan Nama dan Email
Hari Pangan Sedunia, Simak Fasilitas Pajak untuk Makanan
Evaluasi Tarif Efektif Rata-rata PPh Pasal 21, Ini Kata Dirjen Pajak
Adakan Bimtek Serentak, Kanwil DJP Jabar III Sasar 7.500 Wajib Pajak
DJP Evaluasi Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
DDTC Logo

Berkaitan dengan "omnibus+law+perpajakan"

Pilih tanggal
Tag Terkait:
Detail Perubahan 3 UU Pajak dalam UU Cipta Kerja, Download di SiniDetail Perubahan 3 UU Pajak dalam UU Cipta Kerja, Download di Sini
UU CIPTA KERJA

Detail Perubahan 3 UU Pajak dalam UU Cipta Kerja, Download di Sini

Berita
• 13 Okt 2020
Simak, Ternyata Klaster Perpajakan UU Cipta Kerja Sasar 4 Tujuan IniSimak, Ternyata Klaster Perpajakan UU Cipta Kerja Sasar 4 Tujuan Ini
UU CIPTA KERJA

Simak, Ternyata Klaster Perpajakan UU Cipta Kerja Sasar 4 Tujuan Ini

Berita
• 12 Okt 2020
Penjelasan Dirjen Pajak Soal Konsinyasi Dianggap Bukan Penyerahan BKPPenjelasan Dirjen Pajak Soal Konsinyasi Dianggap Bukan Penyerahan BKP
UU CIPTA KERJA

Penjelasan Dirjen Pajak Soal Konsinyasi Dianggap Bukan Penyerahan BKP

Berita
• 12 Okt 2020
Konsinyasi Dihapus, Tidak Masuk Lagi dalam Pengertian Penyerahan BKPKonsinyasi Dihapus, Tidak Masuk Lagi dalam Pengertian Penyerahan BKP
UU CIPTA KERJA

Konsinyasi Dihapus, Tidak Masuk Lagi dalam Pengertian Penyerahan BKP

Berita
• 11 Okt 2020
Soal PPh atas Sisa Lebih Lembaga Keagamaan, Ini Kata Sri MulyaniSoal PPh atas Sisa Lebih Lembaga Keagamaan, Ini Kata Sri Mulyani
UU CIPTA KERJA

Soal PPh atas Sisa Lebih Lembaga Keagamaan, Ini Kata Sri Mulyani

Berita
• 08 Okt 2020
Masuk UU Cipta Kerja, Sri Mulyani Sebut Batu Bara Kini Kena PPNMasuk UU Cipta Kerja, Sri Mulyani Sebut Batu Bara Kini Kena PPN
UU CIPTA KERJA

Masuk UU Cipta Kerja, Sri Mulyani Sebut Batu Bara Kini Kena PPN

Berita
• 07 Okt 2020
Alasan Sri Mulyani Ubah Sanksi Administrasi dan Imbalan Bunga UU KUPAlasan Sri Mulyani Ubah Sanksi Administrasi dan Imbalan Bunga UU KUP
UU CIPTA KERJA

Alasan Sri Mulyani Ubah Sanksi Administrasi dan Imbalan Bunga UU KUP

Berita
• 07 Okt 2020
Penegasan Penerbitan Faktur Pajak Pedagang Eceran dalam UU Cipta KerjaPenegasan Penerbitan Faktur Pajak Pedagang Eceran dalam UU Cipta Kerja
UU CIPTA KERJA

Penegasan Penerbitan Faktur Pajak Pedagang Eceran dalam UU Cipta Kerja

Berita
• 07 Okt 2020
Ketentuan Identitas Pembeli dalam Faktur Pajak DiperjelasKetentuan Identitas Pembeli dalam Faktur Pajak Diperjelas
UU CIPTA KERJA

Ketentuan Identitas Pembeli dalam Faktur Pajak Diperjelas

Berita
• 07 Okt 2020
Ketentuan Baru Soal Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi oleh MenkeuKetentuan Baru Soal Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi oleh Menkeu
UU CIPTA KERJA

Ketentuan Baru Soal Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi oleh Menkeu

Berita
• 07 Okt 2020