Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Sudah Bikin NPWP Tapi Kartunya Belum Dikirim? Simak Penjelasan DJP

A+
A-
16
A+
A-
16
Sudah Bikin NPWP Tapi Kartunya Belum Dikirim? Simak Penjelasan DJP

Unggahan @kring_pajak di Twitter.

JAKARTA, DDTCNews - Perkara kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tak kunjung sampai di rumah ternyata banyak dialami wajib pajak. Melalui kanal Twitter, tidak sedikit netizen yang me-mention akun Ditjen Pajak (DJP), yakni @kring_pajak, untuk menanyakan nasib kartu NPWP-nya.

Akun @ju5tclint misalnya, bertanya mengenai lokasi pencetakan kartu NPWP. Pemilik akun mengaku sudah membuat NPWP via online 4 bulan lalu tetapi kartu fisiknya belum juga diterimanya sampai hari ini.

"Saya mau tanya untuk pencetakan kartu NPWP bisakah di mana saja di Indonesia?" tanya pemilik akun, Rabu (26/1/2022).

Baca Juga: Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Merespons pertanyaan netizen, pengelola akun @kring_pajak lantas menjelaskan bahwa wajib pajak yang sudah mendaftarkan NPWP-nya namun belum menerima kartu fisik bisa mengonfirmasikan status pengiriman terlebih dulu ke KPP pemroses. Nomor kontak KPP bisa diakses melalui laman pajak.go.id/unit-kerja.

Selain itu, imbuh @kring_pajak, wajib pajak bisa melakukan cetak ulang kartu NPWP dengan mengajukan permohonan permintaan kembali kartu NPWP. Untuk NPWP orang pribadi dapat diajukan di seluruh KPP. Formulir permintaan kembali bisa diunduh di sini.

"Formulir dilengkapi dengan dokumen yang sama dengan yang disyaratkan pada saat pendaftaraan NPWP. Untuk cetak ulang NPWP dapat diajukan secara langsung atau melalui pos/perusahaan ekspedisi/jasa kurir dengan bukti pengiriman surat," tulis @kring_pajak.

Baca Juga: Omzet UMKM di Bawah PTKP Rp500 Juta, Perlu Laporan Bulanan ke DJP?

DJP juga mengingatkan, apabila wajib pajak ingin datang langsung ke KPP maka perlu mengonfirmasikan kehadirannya kepada KPP terdaftar. Tujuannya, memastikan apakah KPP yang dimaksud melayani tatap muka atau tidak. Jika KPP melayani tatap muka, nomor antrean online bisa diambil di kunjung.pajak.go.id.

Sebagai informasi, ketentuan terkait pendaftaran NPWP diatur dalam PER-04/PJ/2020. KPP melakukan penelitian atas kelengkapan permohonan yang disampaikan oleh wajib pajak.

"KPP akan menerbitkan Kartu NPWP, SKT [surat keterangan terdaftar], dan EFIN [electronic filling identification number] paling lama 1 hari kerja dalam hal sudah sesuai ketentuan," tulis Kring Pajak merespons keluhan wajib pajak melalui Twitter.

Baca Juga: DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Sesuai Pasal 10 ayat (6) PER-04/PJ/2020, jika dokumen persyaratan yang diunggah (di-upload) tidak memenuhi ketentuan, Kepala KPP meminta klarifikasi kepada wajib pajak dan menyampaikan surat permintaan klarifikasi/pemenuhan kelengkapan dokumen.

Jika wajib pajak telah terdaftar, Kepala KPP melakukan penghapusan secara jabatan atas NPWP yang diterbitkan terakhir dan menyampaikan surat keputusan penghapusan NPWP kepada wajib pajak tersebut. (sap)

Baca Juga: Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor
Topik : NPWP, wajib pajak, SPT Tahunan, lapor SPT, Ditjen Pajak, formulir SPT, wajib pajak, SP2DK

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 25 Mei 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Bagikan Video Tutorial, DJP Sebut Wajib Pajak Masih Ada Waktu Ikut PPS

Rabu, 25 Mei 2022 | 10:15 WIB
DATA PPS HARI INI

Sudah Lebih 50.000 WP Ikut PPS, Setoran PPh Final Tembus Rp10 Triliun

Rabu, 25 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Sudah Lapor SPT Tahunan? Penelitian Komprehensif Mulai Dijalankan DJP

berita pilihan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur 3.2

Jum'at, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor