Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Subsidi Gaji Disiapkan, Sri Mulyani Bakal Alokasikan Rp8,8 Triliun

A+
A-
0
A+
A-
0
Subsidi Gaji Disiapkan, Sri Mulyani Bakal Alokasikan Rp8,8 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah kembali menyiapkan skema bantuan subsidi upah atau gaji untuk para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19 di tengah kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bantuan itu akan membantu pekerja yang penghasilannya berkurang selama pandemi. Menurutnya, skema bantuan subsidi upah tengah dikaji di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Kami sekarang sedang membuat desain untuk memberikan bantuan subsidi upah bagi para pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja atau dirumahkan," katanya, Rabu (21/7/2021).

Baca Juga: Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Sri Mulyani menuturkan pemerintah berupaya memperluas jangkauan program perlindungan sosial untuk masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Selain beberapa program yang telah ada, pemerintah juga menambah jenis bantuan sosial baru termasuk subsidi upah.

Menurutnya, program subsidi upah akan menjangkau para pekerja yang dirumahkan atau mengalami pengurangan jam kerja. Dia memperkirakan anggaran untuk program pekerja tersebut mencapai Rp8,8 triliun.

Pemerintah berencana memberikan subsidi upah senilai Rp500.000 per bulan untuk setiap pekerja. Rencananya, para pekerja akan mendapatkan subsidi upah untuk dua bulan yang dibayarkan sekaligus yaitu sejumlah Rp1 juta.

Baca Juga: e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Salah satu kriteria pekerja penerima subsidi upah antara lain memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Lalu, pekerja bekerja di sektor usaha nonkritikal sehingga berpotensi dirumahkan atau mengalami penurunan jam kerja.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pemberian subsidi upah menjadi respons pemerintah terhadap menurunnya penghasilan pekerja sehingga berdampak pada daya beli. Skema subsidi upah ini tidak jauh berbeda ketimbang program tahun lalu.

Syarat utama penerima subsidi upah adalah warga negara Indonesia dan menjadi anggota aktif BP Jamsostek hingga Juni 2021. Pemerintah hanya akan memberikan subsidi gaji kepada pekerja pada sektor terdampak dan berada pada wilayah PPKM Level 4.

Baca Juga: Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

"Mengenai payung hukum, saat ini sedang kami godok dan nanti akan dimasukkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan," ujarnya. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : subsidi upah, menteri keuangan sri mulyani, ppkm level 4, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 22 September 2022 | 15:20 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Jaga Inflasi, Bank Indonesia Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 4,25 Persen

Kamis, 22 September 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

The Fed Naikkan Suku Bunga, Menkeu Waspadai Dampaknya ke Arus Modal

Kamis, 22 September 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Tenggat Waktu Repatriasi Harta PPS Sudah Dekat, Ini Pesan Sri Mulyani

Kamis, 22 September 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet PKP Belum di Atas Rp4,8 Miliar Bisa Manfaatkan PPh Final UMKM

berita pilihan

Senin, 26 September 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Berkaca ke Sri Lanka, Sri Mulyani Tegaskan APBN Tidak Boleh 'Sakit'

Senin, 26 September 2022 | 08:38 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Penyedia Platform e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, Ini Kata DJP

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien

Minggu, 25 September 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI GORONTALO

Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI

'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'

Minggu, 25 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pengawasan Kewajiban Investasi Wajib Pajak Peserta PPS