Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Studi Kasus Beban Pembuktian dalam Sengketa Transfer Pricing

A+
A-
5
A+
A-
5
Studi Kasus Beban Pembuktian dalam Sengketa Transfer Pricing

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Beban pembuktian bukanlah hal yang asing di panggung persidangan. Dalam penentuan kebenaran materiel, hakim di Pengadilan Pajak diberi kebebasan untuk menentukan hal-hal yang harus dibuktikan serta kepada siapa beban pembuktian tersebut ditujukan. Ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 76 UU Pengadilan Pajak.

Specialist of Transfer Pricing Services DDTC Dwina Karina dalam analisisnya berjudul Beban Pembuktian dalam Kasus Transfer Pricing mengutarakan bahwa hal tersebut menjadi dilema ketika penentuan penanggung beban pembuktian dalam Pengadilan Pajak semata-mata berada di tangan hakim yang mengadili perkara banding.

Sebagai contoh, di negara-negara seperti Italia, Prancis, Jerman, Belanda, dan Jepang, beban pembuktian berada pada otoritas pajak. Alasan yang melandasi penempatan otoritas pajak sebagai pihak yang menanggung beban pembuktian ada pada logika bahwa klaim dari otoritas pajak yang menyebabkan sengketa.

Meskipun demikian, mekanisme pembuktian tersebut tidak serta merta kaku dan hanya dibebankan terhadap satu pihak saja. Sebab beban pembuktian ini dapat berpindah ketika ada incompliance oleh wajib pajak. Hal tersebut dijelaskan dalam Paragraf 3.6.10 – 3.6.13 UN TP Manual.

Artinya, dalam sengketa transfer pricing, beban pembuktian tidak serta merta dilimpahkan ke salah satu pihak saja. Maksudnya, beban pembuktian tidak selalu hanya dipikul otoritas pajak, tetapi juga dapat dilimpahkan kepada wajib pajak yang tidak memiliki iktikad baik terhadap ketentuan pajak yang berlaku.

Sebagai bentuk studi kasus, dalam analisis Senior Specialist of Transfer Pricing Services DDTC Verawaty berjudul Prinsip Beban Pembuktian pada Kasus Zinc BV dapat dipelajari bahwa wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban dokumentasi transfer pricing dapat memperoleh perlindungan dari sisi beban pembuktian. Pada kasus tersebut, hakim mengalihkan beban pembuktian kepada otoritas pajak.

Hal lain yang dapat dipelajari dari kasus tersebut adalah beban pembuktian otoritas pajak dalam menguji ketidakwajaran transaksi wajib pajak terdiri dari 2 lapis, yaitu adanya motif penghindaran pajak dan setelahnya baru perhitungan teknis harga atau margin yang wajar menurut versi otoritas pajak. Dengan ketiadaan bukti motif penghindaran pajak oleh wajib pajak, otoritas pajak tidak mempunyai wewenang untuk melakukan koreksi terhadap transaksi afiliasi wajib pajak.

Untuk memperdalam pengetahuan mengenai strategi bersengketa transfer pricing dengan berbagai studi kasus serta penjelasan lebih lanjut mengenai beban pembuktian dalam bersengketa transfer pricing, DDTC Academy kembali mengadakan program Exclusive Transfer Pricing Seminar berjudul Strategi Efektif Menghadapi Sengketa Transfer Pricing di Pengadilan Pajak dan Studi Kasus. Seminar akan diadakan pada Sabtu, 2 Juli 2022 pukul 09.30-15.00 WIB di Menara DDTC, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Peserta akan dibekali dengan pembahasan mengenai kasus transfer pricing di Pengadilan Pajak yang terjadi secara nyata. Selain itu, kedua narasumber juga akan berbagi pengalamannya dalam menghadapi dan menangani sengketa transfer pricing di Pengadilan Pajak.

Materi seminar akan dibawakan secara langsung oleh 2 expert transfer pricing DDTC, yakni Senior Partner DDTC Danny Septriadi dan Associate Partner of International Tax and Transfer Pricing Services DDTC Yusuf Wangko Ngantung.

Spesial pada acara ini, setiap peserta seminar akan mendapatkan buku transfer pricing DDTC terbaru, berjudul Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional, Edisi Kedua Volume I.

Selain itu, setiap peserta seminar akan memperoleh handbook materi, sertifikat hardcopy, makan siang, morning coffee and snack, goodie bag and training kit, sesi tanya jawab serta diskusi interaktif bersama pengajar.

Segera daftarkan diri Anda dan dapatkan harga spesial pada seminar kali ini senilai Rp2.500.000. Jumlah kapasitas peserta terbatas, hanya 25 orang. DDTC Academy menerapkan protokol Covid-19 dalam acara ini.

Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda pada link berikut:

https://academy.ddtc.co.id/seminar

Membutuhkan informasi lebih lanjut? Hubungi Hotline DDTC Academy +62812-8393-5151 (Vira), email [email protected] (Vira), atau melalui akun Instagram DDTC Academy Instagram (@ddtcacademy). (sap)



Topik : DDTC Academy, agenda pajak, kursus pajak, seminar pajak, transfer pricing, exclusive seminar

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 28 April 2022 | 16:45 WIB
DDTC ACADEMY - PRACTICAL COURSE

Perhatikan Hal Ini! Penting untuk Dipahami dalam Penyusunan TP Doc

Rabu, 27 April 2022 | 14:45 WIB
BINCANG ACADEMY

Apa Itu Duty to Give Reasons Putusan Pengadilan? Begini Penjelasannya

Sabtu, 23 April 2022 | 15:00 WIB
BINCANG ACADEMY

Seperti Apa Proyeksi Sistem Perpajakan Indonesia? Simak Ulasannya

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD