Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

DDTC Resmi Rilis Buku Transfer Pricing Terbaru Edisi Kedua

A+
A-
19
A+
A-
19
DDTC Resmi Rilis Buku Transfer Pricing Terbaru Edisi Kedua

Managing Partner DDTC Darussalam dan Senior Partner DDTC Danny Septriadi saat merilis Buku berjudul Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak International Edisi Kedua Volume I, Selasa (14/6/2022). 

SURABAYA, DDTCNews – Bersamaan dengan grand launching kantor cabang Surabaya, DDTC resmi merilis buku transfer pricing terbaru pada hari ini, Selasa (14/6/2022).

Buku berjudul Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak International Edisi Kedua Volume I merupakan buku ke-16 yang sudah diterbitkan oleh DDTC. Buku ini merupakan edisi kedua setelah 9 tahun edisi pertama dipublikasikan pada 2013.

Buku ini merupakan buah pemikiran dari profesional DDTC dengan editor Managing Partner DDTC Darussalam, Senior Partner DDTC Danny Septriadi, dan Partner DDTC Fiscal Research and Advisory B. Bawono Kristiaji.

Baca Juga: Anda Cuan Banyak Tahun Ini? Ingat, Angsuran PPh 25 Bisa Dinaikkan DJP

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan dalam kurun 2013-2022, lanskap perpajakan internasional dan transfer pricing mengalami perkembangan yang signifikan dan menjadi makin kompleks.

“Sebagai respons atas berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi, buku edisi kedua ini kembali hadir untuk memberikan gambaran lengkap, terkini, dan mendalam mengenai persoalan transfer pricing dalam kerangka pajak internasional,” ujar Darussalam.

Adapun perkembangan yang terjadi ditandai dengan mencuatnya isu alokasi pajak yang lebih adil, reformasi sistem pajak internasional, serta penggerusan basis pajak dan pengalihan laba (base erosion and profit shifting/BEPS) yang menyebabkan berkurangnya pajak terutang, bahkan tidak ada pemajakan sama sekali (double non-taxation).

Baca Juga: NIK Jadi NPWP, Bayi Lahir Sudah Menanggung Pajak? Simak Penjelasan DJP

Sebagai upaya memerangi isu BEPS, Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD) bersama dengan negara G-20 menggagas Proyek Anti-BEPS yang berisikan 15 Rencana Aksi. Praktik manipulasi transfer pricing menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dalam proyek ini.

Terdapat 4 Rencana Aksi yang berhubungan langsung dengan isu transfer pricing, yaitu Rencana Aksi 8-10 tentang keselarasan transfer pricing dengan penciptaan nilai dan Rencana Aksi 13 tentang format baru dokumentasi transfer pricing.

OECD Transfer Pricing Guidelines 2017 dirilis dengan memuat rekomendasi yang terdapat dalam Laporan Akhir Rencana Aksi 8-10 dan 13. Panduan-panduan ini kemudian merevisi OECD Transfer Pricing Guidelines hingga diluncurkan OECD Transfer Pricing Guidelines 2022 .

Baca Juga: Aturan Baru Faktur Pajak di PER-11/PJ/2022, Ini Poin-Poin Perubahannya

Selain itu, praktik transfer pricing di Indonesia turut mengalami perkembangan seiring dengan dikeluarkannya berbagai peraturan dan ketentuan yang mengadopsi perkembangan transfer pricing global.

Terbagi dalam dua volume, volume I dari buku ini memuat 16 bab pertama yang terbagi dalam 4 bagian. Pertama, konsep dasar. Kedua, analisis kesebandingan. Ketiga, metode analisis transfer pricing. Keempat, beberapa isu dalam pengukuran arm’s length.

Sementara itu, Volume II akan memuat 15 bab selanjutnya yang juga terbagi dalam 4 bagian. Pertama, transfer pricing atas transaksi khusus. Kedua, strategi perusahaan dalam transfer pricing. Ketiga, aspek prosedural dan hukum. Keempat, refleksi dan perkembangan kontemporer.

Baca Juga: Ada PER-11/PJ/2022, Simak Contoh Pencantuman Alamat PKP Pembeli

Buku ini disusun dari berbagai literatur, hasil interaksi dengan praktisi dan akademisi yang telah diakui kepakarannya, serta pengalaman penulis dalam praktik transfer pricing di lapangan. Buku ini dapat dijadikan jembatan atas perspektif yang dimiliki masing-masing pemangku kepentingan perpajakan di Indonesia karena posisinya yang netral dan tidak memihak.

Dalam kesempatan grand launching kantor cabang Surabaya, DDTC membagikan buku ini secara gratis kepada seluruh peserta. Pembagian buku secara gratis ini merupakan wujud berbagi pengetahuan (sharing knowledge) yang juga menjadi salah satu core values DDTC.

Terbitnya buku ini juga menjadi wujud konkret dari misi menghilangkan informasi asimetris di dalam masyarakat pajak Indonesia serta berkontribusi dalam perumusan kebijakan pajak demi menjamin transformasi sistem pajak yang seimbang. (kaw)

Baca Juga: Tekan Kecurangan, Daerah Ini Pasang Tapping Box di 50 Tempat Usaha

Topik : buku, DDTC, transfer pricing, pajak, OECD, G-20, BEPS

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

yayuk rahayu

Rabu, 15 Juni 2022 | 00:56 WIB
Bagaimana cara order bukunya?
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tegas! KPK Sebut Restoran yang Jualan Online Perlu Dikenai Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 14:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemendagri Usul BBN 2 dan Pajak Progresif Kendaraan Dihapus

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Siap-Siap! Kemendagri Minta Pemda Setop Pemutihan Pajak Kendaraan

berita pilihan

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Anda Cuan Banyak Tahun Ini? Ingat, Angsuran PPh 25 Bisa Dinaikkan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP, Bayi Lahir Sudah Menanggung Pajak? Simak Penjelasan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 14:45 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Baru Faktur Pajak di PER-11/PJ/2022, Ini Poin-Poin Perubahannya

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PER-11/PJ/2022

Ada PER-11/PJ/2022, Simak Contoh Pencantuman Alamat PKP Pembeli

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Hingga Juli 2022 Capai Rp7.163,12 Triliun

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KOTA SALATIGA

Tekan Kecurangan, Daerah Ini Pasang Tapping Box di 50 Tempat Usaha

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Mengenal Dwelling Time

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juli, Pajak Daerah Berbasis Konsumsi Catatkan Kinerja Positif

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:01 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Soal Faktur Pajak Direvisi, Ketentuan Alamat PKP Pembeli Diubah

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Pencucian Uang, Ditjen Pajak Sita 6 Aset Milik Tersangka