Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 05 Desember 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 05 Desember 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 02 Desember 2022 | 21:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 02 Desember 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:00 WIB
KMK 63/2022
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Komunitas
Senin, 05 Desember 2022 | 09:00 WIB
SEKRETARIS I PERTAPSI CHRISTINE TJEN:
Minggu, 04 Desember 2022 | 07:40 WIB
WAKIL KETUA I PERTAPSI TITI MUSWATI PUTRANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 09:34 WIB
KETUA BIDANG KERJA SAMA PERTAPSI BENY SUSANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:30 WIB
SELEBRITAS
Reportase

DDTC Resmi Rilis Buku Transfer Pricing Terbaru Edisi Kedua

A+
A-
20
A+
A-
20
DDTC Resmi Rilis Buku Transfer Pricing Terbaru Edisi Kedua

Managing Partner DDTC Darussalam dan Senior Partner DDTC Danny Septriadi saat merilis Buku berjudul Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak International Edisi Kedua Volume I, Selasa (14/6/2022). 

SURABAYA, DDTCNews – Bersamaan dengan grand launching kantor cabang Surabaya, DDTC resmi merilis buku transfer pricing terbaru pada hari ini, Selasa (14/6/2022).

Buku berjudul Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak International Edisi Kedua Volume I merupakan buku ke-16 yang sudah diterbitkan oleh DDTC. Buku ini merupakan edisi kedua setelah 9 tahun edisi pertama dipublikasikan pada 2013.

Buku ini merupakan buah pemikiran dari profesional DDTC dengan editor Managing Partner DDTC Darussalam, Senior Partner DDTC Danny Septriadi, dan Partner DDTC Fiscal Research and Advisory B. Bawono Kristiaji.

Baca Juga: Lagi, Dirjen Pajak Tunjuk 3 Pemungut PPN Produk Digital PMSE

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan dalam kurun 2013-2022, lanskap perpajakan internasional dan transfer pricing mengalami perkembangan yang signifikan dan menjadi makin kompleks.

“Sebagai respons atas berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi, buku edisi kedua ini kembali hadir untuk memberikan gambaran lengkap, terkini, dan mendalam mengenai persoalan transfer pricing dalam kerangka pajak internasional,” ujar Darussalam.

Adapun perkembangan yang terjadi ditandai dengan mencuatnya isu alokasi pajak yang lebih adil, reformasi sistem pajak internasional, serta penggerusan basis pajak dan pengalihan laba (base erosion and profit shifting/BEPS) yang menyebabkan berkurangnya pajak terutang, bahkan tidak ada pemajakan sama sekali (double non-taxation).

Baca Juga: Penerapan Exit Tax Bisa Menahan Gerusan Basis Pajak, Ini Analisisnya

Sebagai upaya memerangi isu BEPS, Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD) bersama dengan negara G-20 menggagas Proyek Anti-BEPS yang berisikan 15 Rencana Aksi. Praktik manipulasi transfer pricing menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dalam proyek ini.

Terdapat 4 Rencana Aksi yang berhubungan langsung dengan isu transfer pricing, yaitu Rencana Aksi 8-10 tentang keselarasan transfer pricing dengan penciptaan nilai dan Rencana Aksi 13 tentang format baru dokumentasi transfer pricing.

OECD Transfer Pricing Guidelines 2017 dirilis dengan memuat rekomendasi yang terdapat dalam Laporan Akhir Rencana Aksi 8-10 dan 13. Panduan-panduan ini kemudian merevisi OECD Transfer Pricing Guidelines hingga diluncurkan OECD Transfer Pricing Guidelines 2022 .

Baca Juga: Ada Perubahan Ketentuan Soal Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak

Selain itu, praktik transfer pricing di Indonesia turut mengalami perkembangan seiring dengan dikeluarkannya berbagai peraturan dan ketentuan yang mengadopsi perkembangan transfer pricing global.

Terbagi dalam dua volume, volume I dari buku ini memuat 16 bab pertama yang terbagi dalam 4 bagian. Pertama, konsep dasar. Kedua, analisis kesebandingan. Ketiga, metode analisis transfer pricing. Keempat, beberapa isu dalam pengukuran arm’s length.

Sementara itu, Volume II akan memuat 15 bab selanjutnya yang juga terbagi dalam 4 bagian. Pertama, transfer pricing atas transaksi khusus. Kedua, strategi perusahaan dalam transfer pricing. Ketiga, aspek prosedural dan hukum. Keempat, refleksi dan perkembangan kontemporer.

Baca Juga: Sri Mulyani Terbitkan Peraturan Baru Soal Konsultan Pajak

Buku ini disusun dari berbagai literatur, hasil interaksi dengan praktisi dan akademisi yang telah diakui kepakarannya, serta pengalaman penulis dalam praktik transfer pricing di lapangan. Buku ini dapat dijadikan jembatan atas perspektif yang dimiliki masing-masing pemangku kepentingan perpajakan di Indonesia karena posisinya yang netral dan tidak memihak.

Dalam kesempatan grand launching kantor cabang Surabaya, DDTC membagikan buku ini secara gratis kepada seluruh peserta. Pembagian buku secara gratis ini merupakan wujud berbagi pengetahuan (sharing knowledge) yang juga menjadi salah satu core values DDTC.

Terbitnya buku ini juga menjadi wujud konkret dari misi menghilangkan informasi asimetris di dalam masyarakat pajak Indonesia serta berkontribusi dalam perumusan kebijakan pajak demi menjamin transformasi sistem pajak yang seimbang. (kaw)

Baca Juga: Salah Isi NPWP dan Nama Wajib Pajak dalam SSP? Bisa Pbk

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : buku, DDTC, transfer pricing, pajak, OECD, G-20, BEPS

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

yayuk rahayu

Rabu, 15 Juni 2022 | 00:56 WIB
Bagaimana cara order bukunya?
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 05 Desember 2022 | 09:45 WIB
EDUKASI PAJAK

International Tax Conference 2022 Dimulai, DJP Beberkan Kegiatannya

Senin, 05 Desember 2022 | 09:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Aturan Baru Desain Pita Cukai Tahun Depan, Begini Kata DJBC

Senin, 05 Desember 2022 | 09:00 WIB
SEKRETARIS I PERTAPSI CHRISTINE TJEN:

‘Tax Center dan Akademisi Itu Posisinya Netral’

Minggu, 04 Desember 2022 | 15:00 WIB
HUNGARIA

Khawatir Ganggu Investasi, Hungaria Kukuh Tolak Pajak Minimum Global

berita pilihan

Selasa, 06 Desember 2022 | 08:06 WIB
PPN PRODUK DIGITAL

Lagi, Dirjen Pajak Tunjuk 3 Pemungut PPN Produk Digital PMSE

Senin, 05 Desember 2022 | 21:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerapan Exit Tax Bisa Menahan Gerusan Basis Pajak, Ini Analisisnya

Senin, 05 Desember 2022 | 19:18 WIB
PMK 175/2022

Ada Perubahan Ketentuan Soal Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak

Senin, 05 Desember 2022 | 18:37 WIB
PMK 175/2022

Sri Mulyani Terbitkan Peraturan Baru Soal Konsultan Pajak

Senin, 05 Desember 2022 | 18:01 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Salah Isi NPWP dan Nama Wajib Pajak dalam SSP? Bisa Pbk

Senin, 05 Desember 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Business Intelligence dalam Ranah Pajak?

Senin, 05 Desember 2022 | 17:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Ingat! Kepatuhan Wajib Pajak Diawasi DJP, Begini Penjelasannya

Senin, 05 Desember 2022 | 17:30 WIB
PER-13/BC/2021

Daftar IMEI Bisa di Kantor Bea Cukai tapi Tak Dapat Pembebasan US$500

Senin, 05 Desember 2022 | 17:00 WIB
KP2KP SANANA

Dapat SP2DK, Pengusaha Pengolahan Ikan Tuna Datangi Kantor Pajak

Senin, 05 Desember 2022 | 16:51 WIB
KINERJA FISKAL DAERAH

Sisa Sebulan, Mendagri Minta Pemda Genjot Pendapatan Daerah