KEBIJAKAN ANGGARAN

Sri Mulyani Turunkan Batas Maksimal Defisit APBD

Redaksi DDTCNews | Senin, 31 Oktober 2016 | 10:59 WIB
Sri Mulyani Turunkan Batas Maksimal Defisit APBD

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menurunkan batas maksimal kumulatif defisit APBD 2016 dari sebelumnya 0,3% menjadi 0,1% dari proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB).

Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2016 yang diterbitkan per tanggal 18 Oktober 2016. Terbitnya PMK tersebut dalam rangka pengendalian dan pengamanan pelaksanaan APBN-P tahun 2016.

Defisit APBD ini merupakan defisit yang dibiayai dari pinjaman daerah. Batas maksimal kumulatif pinjaman daerah tahun 2016 juga mengalami penurunan 0,2%, sebelumnya senilai 0,3% menjadi 0,1% dari PDB tahun 2016.

Baca Juga:
Transisi Pemerintah Baru, Defisit RAPBN 2025 Disetel 2,48% - 2,8% PDB

Pada PMK tersebut, batas maksimal defisit APBD 2016 berdasarkan kapasitas fiskal yakni untuk kategori tertinggi sekitar 1,6% dari proyeksi pendapatan daerah tahun 2016. Sedangkan untuk kategori terendah senilai 1,3% dari perkiraan pendapatan daerah tahun 2016.

Batas maksimal ini mengalami penurunan dari peraturan sebelumnya yaitu untuk kategori sangat tinggi sebesar 6% dari perkiraan pendapatan daerah 2016. Sedangkan untuk kategori terendah hingga 3% dari perkiraan pendapatan daerah 2016.

Salah satu alasan pemerintah memutuskan untuk menekan batas defisit ABPD adalah karena defisit anggaran dalam APBN diproyeksikan mencapai kisaran 2,5%-2,7% terhadap PDB pada akhir 2016.

Baca Juga:
Kinerja APBN 2024 pada Januari: Pendapatan Turun, Belanja Naik

Proyeksi defisit anggaran ini mendekati batas aman yang diperkenankan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara yaitu 3% terhadap PDB.

Salinan peraturan juga memastikan pelampauan batas maksimal defisit APBD harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 27 Februari 2024 | 08:15 WIB BERITA PERPAJAKAN HARI INI

Transisi Pemerintah Baru, Defisit RAPBN 2025 Disetel 2,48% - 2,8% PDB

Senin, 26 Februari 2024 | 11:15 WIB APBN KITA

Kinerja APBN 2024 pada Januari: Pendapatan Turun, Belanja Naik

Selasa, 19 Desember 2023 | 09:09 WIB UTANG PEMERINTAH

Utang Pemerintah Tembus Rp 8.041 Triliun, Rasionya Capai 38,11 Persen

Jumat, 15 Desember 2023 | 14:37 WIB KINERJA FISKAL

Sri Mulyani Ungkap Hingga 12 Desember 2023, APBN Defisit Rp35 Triliun

BERITA PILIHAN