Fokus
Literasi
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani Tantang Pertamina Lakukan Budget Tagging, Ini Alasannya

A+
A-
1
A+
A-
1
Sri Mulyani Tantang Pertamina Lakukan Budget Tagging, Ini Alasannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong PT Pertamina (Persero) agar memberikan peran lebih besar dalam penanganan perubahan iklim.

Pertamina bisa mengikuti jejak pemerintah pusat dan pemda untuk mengimplementasikan kebijakan penandaan anggaran perubahan iklim (climate budget tagging/CBT). Dia pun memberikan tantangan kepada Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini untuk merealisasikan kebijakan tersebut.

"Saya berharap Pertamina melakukan hal yang sama, can you do budget tagging? I will challenge Bu Ema," katanya dalam Pertamina Energy Webinar 2021: Energizing Your Future, Selasa (7/12/2021).

Baca Juga: Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah melakukan budget tagging untuk menangani perubahan iklim pada APBN sejak 2016. Menurutnya, Pertamina sebagai perusahaan negara terbesar yang bergerak di bidang energi dapat melakukan hal yang sama untuk memberikan peran yang lebih besar dalam mengatasi persoalan perubahan iklim.

Melalui mekanisme tersebut, lanjutnya, Pertamina dapat mengalokasikan sekian persen dari biaya operasional atau biaya investasi untuk belanja penanganan iklim.

Sri Mulyani menjelaskan upaya pengendalian perubahan iklim membutuhkan biaya tinggi, yakni senilai US$247,2 miliar atau Rp3.461 triliun untuk memenuhi menjalankan komitmen penurunan emisi hingga 2030. Artinya, setiap tahun harus ada alokasi setidaknya Rp266,2 triliun.

Baca Juga: Warga DKI Bakal Bisa Cicil PBB, Tinggal Tunggu Persetujuan Anies

Dalam praktiknya, pemerintah hanya bisa mengalokasikan 23% dari total belanja untuk mendorong transformasi ekonomi Indonesia sesuai dengan komitmen Nationally Determined Contribution (NDC). Oleh karena itu, keterlibatan perusahaan seperti Pertamina juga diperlukan untuk mendukung penanganan perubahan iklim.

"Ini berarti sisanya berasal dari yang lainnya, termasuk Pertamina," ujarnya.

Sepanjang periode 2016-2020, total belanja pemerintah pusat untuk mitigasi perubahan iklim sejak 2016 mencapai Rp256,7 triliun, sedangkan untuk adaptasi iklim mencapai Rp75,9 triliun. Komposisi anggaran perubahan iklim dialokasikan 74% untuk mitigasi sebesar dan 26% untuk adaptasi.

Baca Juga: Sri Mulyani Ingatkan Lagi, Batas Omzet Tak Kena Pajak Resmi Berlaku

Pemerintah juga telah memulai penandaan anggaran perubahan iklim pada 11 pemda percontohan pada 2017-2020 yang terdiri atas 7 provinsi, 3 kabupaten, dan 1 Kota.

Sepanjang 2017-2020, rata-rata anggaran perubahan iklimnya mencapai Rp3,01 miliar per tahun. Angka itu terdiri atas anggaran mitigasi rata-rata Rp1,19 miliar per tahun, sedangkan anggaran adaptasi rata-rata Rp1,82 miliar per tahun. (sap)

Baca Juga: Insentif Masih Dibutuhkan, Keringanan PPN Diperpanjang Hingga Maret
Topik : kebijakan fiskal, kinerja fiskal, insentif pajak, hulu migas, pajak migas, eksplorasi, budget tagging, Pertamina

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 12 Januari 2022 | 15:00 WIB
PENANGAN COVID-19

Pemerintah Jamin Vaksin Booster Bebas Pajak dan Gratis

Rabu, 12 Januari 2022 | 13:51 WIB
PMK 226/2021

Insentif Pajak Penanganan Covid-19 Diperpanjang, Ini Penjelasan DJP

Rabu, 12 Januari 2022 | 13:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Insentif Pajak Penanganan Covid-19 yang Tak Dilanjutkan Tahun Ini

Rabu, 12 Januari 2022 | 12:30 WIB
PEREKONOMIAN DUNIA

World Bank Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global 2022 Jadi 4,1%

berita pilihan

Selasa, 18 Januari 2022 | 19:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengumuman! Tahun Ini Tak Ada Rekrutmen CPNS, Kecuali untuk Kedinasan

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:30 WIB
POLANDIA

Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Tanpa Harus ke Kantor Pajak, Ini Solusi Lupa EFIN dari DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:07 WIB
INSENTIF PAJAK

Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:49 WIB
KP2KP BANAWA

Petugas Pajak Datangi Kantor Kecamatan, Ingatkan ASN Lapor SPT

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:00 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

WP Jangan Lupa! Dividen Bebas Pajak Perlu Dilaporkan di SPT Tahunan

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:33 WIB
PENANGANAN COVID-19

Omicron Naik, Jokowi Minta Warga 'Rem' Bepergian & Bekerja dari Rumah

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:30 WIB
THAILAND

Mantan Kepala SEC Beberkan Kelemahan Kebijakan Pajak Cryptocurreny