Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Sri Mulyani Tantang Pertamina Lakukan Budget Tagging, Ini Alasannya

A+
A-
1
A+
A-
1
Sri Mulyani Tantang Pertamina Lakukan Budget Tagging, Ini Alasannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong PT Pertamina (Persero) agar memberikan peran lebih besar dalam penanganan perubahan iklim.

Pertamina bisa mengikuti jejak pemerintah pusat dan pemda untuk mengimplementasikan kebijakan penandaan anggaran perubahan iklim (climate budget tagging/CBT). Dia pun memberikan tantangan kepada Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini untuk merealisasikan kebijakan tersebut.

"Saya berharap Pertamina melakukan hal yang sama, can you do budget tagging? I will challenge Bu Ema," katanya dalam Pertamina Energy Webinar 2021: Energizing Your Future, Selasa (7/12/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah melakukan budget tagging untuk menangani perubahan iklim pada APBN sejak 2016. Menurutnya, Pertamina sebagai perusahaan negara terbesar yang bergerak di bidang energi dapat melakukan hal yang sama untuk memberikan peran yang lebih besar dalam mengatasi persoalan perubahan iklim.

Melalui mekanisme tersebut, lanjutnya, Pertamina dapat mengalokasikan sekian persen dari biaya operasional atau biaya investasi untuk belanja penanganan iklim.

Sri Mulyani menjelaskan upaya pengendalian perubahan iklim membutuhkan biaya tinggi, yakni senilai US$247,2 miliar atau Rp3.461 triliun untuk memenuhi menjalankan komitmen penurunan emisi hingga 2030. Artinya, setiap tahun harus ada alokasi setidaknya Rp266,2 triliun.

Baca Juga: Serapan Insentif Rendah, Sinyal Pemulihan Ekonomi & Konsolidasi Fiskal

Dalam praktiknya, pemerintah hanya bisa mengalokasikan 23% dari total belanja untuk mendorong transformasi ekonomi Indonesia sesuai dengan komitmen Nationally Determined Contribution (NDC). Oleh karena itu, keterlibatan perusahaan seperti Pertamina juga diperlukan untuk mendukung penanganan perubahan iklim.

"Ini berarti sisanya berasal dari yang lainnya, termasuk Pertamina," ujarnya.

Sepanjang periode 2016-2020, total belanja pemerintah pusat untuk mitigasi perubahan iklim sejak 2016 mencapai Rp256,7 triliun, sedangkan untuk adaptasi iklim mencapai Rp75,9 triliun. Komposisi anggaran perubahan iklim dialokasikan 74% untuk mitigasi sebesar dan 26% untuk adaptasi.

Baca Juga: Inflasi Tinggi, Otoritas Ini Anggarkan Rp152 T untuk Insentif Pajak

Pemerintah juga telah memulai penandaan anggaran perubahan iklim pada 11 pemda percontohan pada 2017-2020 yang terdiri atas 7 provinsi, 3 kabupaten, dan 1 Kota.

Sepanjang 2017-2020, rata-rata anggaran perubahan iklimnya mencapai Rp3,01 miliar per tahun. Angka itu terdiri atas anggaran mitigasi rata-rata Rp1,19 miliar per tahun, sedangkan anggaran adaptasi rata-rata Rp1,82 miliar per tahun. (sap)

Baca Juga: Dirjen Pajak Evaluasi Pemanfaatan Insentif PPnBM DTP dan PPN Rumah DTP
Topik : kebijakan fiskal, kinerja fiskal, insentif pajak, hulu migas, pajak migas, eksplorasi, budget tagging, Pertamina

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 31 Juli 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI BENGKULU

Dimulai Besok! Pemprov Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan

Minggu, 31 Juli 2022 | 13:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ingin Bangun 11 Pabrik Cip di AS, Samsung Minta Keringanan Pajak

Minggu, 31 Juli 2022 | 09:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Insentif Pajak atas Hasil Litbang yang Memperoleh HaKI

Jum'at, 29 Juli 2022 | 15:45 WIB
PENANGANAN COVID-19

Realisasi Fasilitas Impor Vaksin & Alkes Tembus Rp1 T Hingga Juni 2022

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor