Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Sri Mulyani: Opini WTP Bukan Tujuan Akhir

3
3
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memukul gong sebagai tanda pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018, Kamis (20/9/2018). (DDTCNews – Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan bukanlah menjadi tujuan akhir pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurutnya, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memang bisa menjadi tolak ukur akuntabilitas. Namun, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dari setiap alokasi anggaran menjadi tujuan akhirnya.

“Pencapaian itu [WTP] bukan tujuan akhir,” tegasnya dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018, Kamis (20/9/2018).

Baca Juga: Kenaikan Gaji PNS Plus Gaji 13 & 14 Diterima Sebelum Pilpres

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini penyematan opini WTP seharusnya mempunyai korelasi yang kuat dengan kinerja pembangunan. Pasalnya, setiap penggunaan anggaran – terutama APBN – dapat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran juga diharapkan dapat menutup celah penyimpangan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Apalagi, masih ada pejabat yang terjerat masalah hukum, meskipun daerah atau kementerian/lembaganya sudah mengantongi opini WTP.

Dengan demikian, ada dua tujuan yang dapat dicapai dalam konteks pengelolaan keuangan. Petama, penutupan celah penyalahgunaan kewenangan. Kedua, peningkatan dampak instrumen fiskal bagi perbaikan kehidupan masyarakat, seperti menekan pengangguran dan memangkas kesenjangan ekonomi.

Baca Juga: Gaji PNS, CPNS, Naik Semua Menjelang Pilpres

“Dari Januari sampai Juli 2018, ada 19 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan semoga tidak bertambah. WTP seharusnya bisa jadi batu pijakan untuk tingkatkan tata kelola dan mengurangi korupsi," terang Sri Mulyani. (kaw)

“Pencapaian itu [WTP] bukan tujuan akhir,” tegasnya dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018, Kamis (20/9/2018).

Baca Juga: Kenaikan Gaji PNS Plus Gaji 13 & 14 Diterima Sebelum Pilpres

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini penyematan opini WTP seharusnya mempunyai korelasi yang kuat dengan kinerja pembangunan. Pasalnya, setiap penggunaan anggaran – terutama APBN – dapat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran juga diharapkan dapat menutup celah penyimpangan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Apalagi, masih ada pejabat yang terjerat masalah hukum, meskipun daerah atau kementerian/lembaganya sudah mengantongi opini WTP.

Dengan demikian, ada dua tujuan yang dapat dicapai dalam konteks pengelolaan keuangan. Petama, penutupan celah penyalahgunaan kewenangan. Kedua, peningkatan dampak instrumen fiskal bagi perbaikan kehidupan masyarakat, seperti menekan pengangguran dan memangkas kesenjangan ekonomi.

Baca Juga: Gaji PNS, CPNS, Naik Semua Menjelang Pilpres

“Dari Januari sampai Juli 2018, ada 19 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan semoga tidak bertambah. WTP seharusnya bisa jadi batu pijakan untuk tingkatkan tata kelola dan mengurangi korupsi," terang Sri Mulyani. (kaw)

Topik : WTP, BPK, Sri Mulyani
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Selasa, 19 Maret 2019 | 12:15 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 19 Maret 2019 | 11:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 19 Maret 2019 | 10:48 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 19 Maret 2019 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 18 Maret 2019 | 17:59 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Senin, 18 Maret 2019 | 17:42 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Senin, 18 Maret 2019 | 16:49 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Senin, 18 Maret 2019 | 16:14 WIB
DEVISA NEGARA
Senin, 18 Maret 2019 | 14:59 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Senin, 18 Maret 2019 | 14:30 WIB
CADANGAN DEVISA