Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Sri Mulyani: Opini WTP Bukan Tujuan Akhir

3
3
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memukul gong sebagai tanda pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018, Kamis (20/9/2018). (DDTCNews – Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan bukanlah menjadi tujuan akhir pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurutnya, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memang bisa menjadi tolak ukur akuntabilitas. Namun, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dari setiap alokasi anggaran menjadi tujuan akhirnya.

“Pencapaian itu [WTP] bukan tujuan akhir,” tegasnya dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018, Kamis (20/9/2018).

Baca Juga: Ini Usulan Target Tax Ratio 2020 dari Pemerintah

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini penyematan opini WTP seharusnya mempunyai korelasi yang kuat dengan kinerja pembangunan. Pasalnya, setiap penggunaan anggaran – terutama APBN – dapat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran juga diharapkan dapat menutup celah penyimpangan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Apalagi, masih ada pejabat yang terjerat masalah hukum, meskipun daerah atau kementerian/lembaganya sudah mengantongi opini WTP.

Dengan demikian, ada dua tujuan yang dapat dicapai dalam konteks pengelolaan keuangan. Petama, penutupan celah penyalahgunaan kewenangan. Kedua, peningkatan dampak instrumen fiskal bagi perbaikan kehidupan masyarakat, seperti menekan pengangguran dan memangkas kesenjangan ekonomi.

Baca Juga: Upayakan Akselerasi Ekonomi, Ini 2 Fokus Pemerintah

“Dari Januari sampai Juli 2018, ada 19 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan semoga tidak bertambah. WTP seharusnya bisa jadi batu pijakan untuk tingkatkan tata kelola dan mengurangi korupsi," terang Sri Mulyani. (kaw)

“Pencapaian itu [WTP] bukan tujuan akhir,” tegasnya dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018, Kamis (20/9/2018).

Baca Juga: Ini Usulan Target Tax Ratio 2020 dari Pemerintah

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini penyematan opini WTP seharusnya mempunyai korelasi yang kuat dengan kinerja pembangunan. Pasalnya, setiap penggunaan anggaran – terutama APBN – dapat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran juga diharapkan dapat menutup celah penyimpangan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Apalagi, masih ada pejabat yang terjerat masalah hukum, meskipun daerah atau kementerian/lembaganya sudah mengantongi opini WTP.

Dengan demikian, ada dua tujuan yang dapat dicapai dalam konteks pengelolaan keuangan. Petama, penutupan celah penyalahgunaan kewenangan. Kedua, peningkatan dampak instrumen fiskal bagi perbaikan kehidupan masyarakat, seperti menekan pengangguran dan memangkas kesenjangan ekonomi.

Baca Juga: Upayakan Akselerasi Ekonomi, Ini 2 Fokus Pemerintah

“Dari Januari sampai Juli 2018, ada 19 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan semoga tidak bertambah. WTP seharusnya bisa jadi batu pijakan untuk tingkatkan tata kelola dan mengurangi korupsi," terang Sri Mulyani. (kaw)

Topik : WTP, BPK, Sri Mulyani
artikel terkait
Selasa, 21 Mei 2019 | 08:08 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 20 Mei 2019 | 17:01 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Senin, 20 Mei 2019 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 20 Mei 2019 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 10 April 2019 | 16:37 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Senin, 18 Maret 2019 | 16:49 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 18 September 2018 | 10:43 WIB
BERITA PAJAK HARI INI