Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Sri Mulyani Longgarkan Minimal Pembelian SUN Lewat Private Placement

1
1

Ilustrasi gedung Kemenkeu.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melonggarkan batas minimal nominal penawaran pembelian surat utang negara (SUN) di pasar perdana domestik dengan cara private placement.

Relaksasi dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.51/PMK.08/2019. Beleid yang mulai berlaku sejak 30 April 2019 ini mencabut PMK No.118/PMK.08/2015. Privat placement merupakan cara penjualan SUN yang dilakukan secara bilateral dengan ketentuan dan persyaratan sesuai kesepakatan.

Dalam pasal 5 beleid tersebut, nonimal nominal penawaran pembelian SUN dalam mata uang rupiah yang dapat diajukan kepada pemerintah oleh Bank Indonesia, OJK, LPS, BPJS, BUMN, BLU, pemerintah daerah atau dealer utama senilai Rp250 miliar.

Baca Juga: Setoran Pajak Diproyeksi Hanya Tumbuh 9,5%, Ini Langkah Sri Mulyani

Adapun minimal nominal untuk satu seri senilai Rp10 miliar dan berlaku kelipatannya. Ketentuan ini lebih longgar dibandingkan beleid terdahulu dengan minimal nominal penawaran senilai Rp300 miliar untuk satu seri.

Selanjutnya, minimal nominal penawaran pembelian SUN dalam valuta asing (valas) yang dapat diajukan kepada pemerintah oleh residen adalah senilai US$25 juta atau ekuivalen dengan mata uang asing lain. Adapun, minimal nominal untuk satu seri senilai Rp1 juta atau ekuivalen dengan mata uang asing lain dan berlaku kelipatannya.

Ketentuan ini juga lebih longgar dari aturan sebelumnya yang mengharuskan minimal penyampaian penawaran pembelian SUN dalam valas senilai US$50 juta atau ekuivalen dengan mata uang asing lain. Patokan nominal itu juga berlaku untuk satu seri.

Baca Juga: Defisit Melebar, Sri Mulyani Belum Lirik Opsi Perubahan APBN 2019

Jika penawaran pembelian SUN dalam valas dilakukan dalam mata uang selain dolar Amerika Serikat (AS), perhitungan Batasan minimal untuk menentukan ekuivalen mata uang asing lain dengan mata uang dolar AS mengacu pada rata-rata kurs tengah Bank Indonesia.

“Rata-rata kurs tengah Bank Indonesia dalam lima hari terakhir sebelum tanggal surat penawaran,” demikian penggalan ketentuan dalam pasal 5 ayat (3) PMK No.51/PMK.08/2019.

Selain melonggarkan batasan minimal nominal penawaran yang sudah ada di aturan terdahulu, otoritas fiskal memberikan satu ketentuan tambahan. Ketentuan itu adalah pengecualian minimal nominal baik dalam rupiah maupun valas. Dengan demikian, penawaran bisa lebih rendah dari batasan minimal.

Baca Juga: Hingga Akhir Juni 2019, Penerimaan Pajak Hanya Tumbuh 3,75%

Pengecualian berlaku untuk pemenuhan kewajiban investasi pada surat berharga negara (SBN) dan atau pendalaman dan pengembangan pasar keuangan, serta perluasan basis investor domestik. Adapun, minimal nominal untuk satu seri tetap diatur yakni Rp10 miliar (pembelian dalam rupiah) dan US$1 juta (pembelian dalam valas). (kaw)

Dalam pasal 5 beleid tersebut, nonimal nominal penawaran pembelian SUN dalam mata uang rupiah yang dapat diajukan kepada pemerintah oleh Bank Indonesia, OJK, LPS, BPJS, BUMN, BLU, pemerintah daerah atau dealer utama senilai Rp250 miliar.

Baca Juga: Setoran Pajak Diproyeksi Hanya Tumbuh 9,5%, Ini Langkah Sri Mulyani

Adapun minimal nominal untuk satu seri senilai Rp10 miliar dan berlaku kelipatannya. Ketentuan ini lebih longgar dibandingkan beleid terdahulu dengan minimal nominal penawaran senilai Rp300 miliar untuk satu seri.

Selanjutnya, minimal nominal penawaran pembelian SUN dalam valuta asing (valas) yang dapat diajukan kepada pemerintah oleh residen adalah senilai US$25 juta atau ekuivalen dengan mata uang asing lain. Adapun, minimal nominal untuk satu seri senilai Rp1 juta atau ekuivalen dengan mata uang asing lain dan berlaku kelipatannya.

Ketentuan ini juga lebih longgar dari aturan sebelumnya yang mengharuskan minimal penyampaian penawaran pembelian SUN dalam valas senilai US$50 juta atau ekuivalen dengan mata uang asing lain. Patokan nominal itu juga berlaku untuk satu seri.

Baca Juga: Defisit Melebar, Sri Mulyani Belum Lirik Opsi Perubahan APBN 2019

Jika penawaran pembelian SUN dalam valas dilakukan dalam mata uang selain dolar Amerika Serikat (AS), perhitungan Batasan minimal untuk menentukan ekuivalen mata uang asing lain dengan mata uang dolar AS mengacu pada rata-rata kurs tengah Bank Indonesia.

“Rata-rata kurs tengah Bank Indonesia dalam lima hari terakhir sebelum tanggal surat penawaran,” demikian penggalan ketentuan dalam pasal 5 ayat (3) PMK No.51/PMK.08/2019.

Selain melonggarkan batasan minimal nominal penawaran yang sudah ada di aturan terdahulu, otoritas fiskal memberikan satu ketentuan tambahan. Ketentuan itu adalah pengecualian minimal nominal baik dalam rupiah maupun valas. Dengan demikian, penawaran bisa lebih rendah dari batasan minimal.

Baca Juga: Hingga Akhir Juni 2019, Penerimaan Pajak Hanya Tumbuh 3,75%

Pengecualian berlaku untuk pemenuhan kewajiban investasi pada surat berharga negara (SBN) dan atau pendalaman dan pengembangan pasar keuangan, serta perluasan basis investor domestik. Adapun, minimal nominal untuk satu seri tetap diatur yakni Rp10 miliar (pembelian dalam rupiah) dan US$1 juta (pembelian dalam valas). (kaw)

Topik : SUN, surat utang, Kemenkeu, Sri Mulyani, private placement
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 10 Juli 2019 | 10:31 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Rabu, 10 Juli 2019 | 12:54 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL