Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Sri Mulyani Longgarkan Minimal Pembelian SUN Lewat Private Placement

1
1

Ilustrasi gedung Kemenkeu.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melonggarkan batas minimal nominal penawaran pembelian surat utang negara (SUN) di pasar perdana domestik dengan cara private placement.

Relaksasi dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.51/PMK.08/2019. Beleid yang mulai berlaku sejak 30 April 2019 ini mencabut PMK No.118/PMK.08/2015. Privat placement merupakan cara penjualan SUN yang dilakukan secara bilateral dengan ketentuan dan persyaratan sesuai kesepakatan.

Dalam pasal 5 beleid tersebut, nonimal nominal penawaran pembelian SUN dalam mata uang rupiah yang dapat diajukan kepada pemerintah oleh Bank Indonesia, OJK, LPS, BPJS, BUMN, BLU, pemerintah daerah atau dealer utama senilai Rp250 miliar.

Baca Juga: Jadi Digital Treasury 2023, Otoritas Fokus Kembangkan SDM

Adapun minimal nominal untuk satu seri senilai Rp10 miliar dan berlaku kelipatannya. Ketentuan ini lebih longgar dibandingkan beleid terdahulu dengan minimal nominal penawaran senilai Rp300 miliar untuk satu seri.

Selanjutnya, minimal nominal penawaran pembelian SUN dalam valuta asing (valas) yang dapat diajukan kepada pemerintah oleh residen adalah senilai US$25 juta atau ekuivalen dengan mata uang asing lain. Adapun, minimal nominal untuk satu seri senilai Rp1 juta atau ekuivalen dengan mata uang asing lain dan berlaku kelipatannya.

Ketentuan ini juga lebih longgar dari aturan sebelumnya yang mengharuskan minimal penyampaian penawaran pembelian SUN dalam valas senilai US$50 juta atau ekuivalen dengan mata uang asing lain. Patokan nominal itu juga berlaku untuk satu seri.

Baca Juga: Sri Mulyani Blokir Importir Tak Patuh Aturan Perpajakan & Tata Niaga

Jika penawaran pembelian SUN dalam valas dilakukan dalam mata uang selain dolar Amerika Serikat (AS), perhitungan Batasan minimal untuk menentukan ekuivalen mata uang asing lain dengan mata uang dolar AS mengacu pada rata-rata kurs tengah Bank Indonesia.

“Rata-rata kurs tengah Bank Indonesia dalam lima hari terakhir sebelum tanggal surat penawaran,” demikian penggalan ketentuan dalam pasal 5 ayat (3) PMK No.51/PMK.08/2019.

Selain melonggarkan batasan minimal nominal penawaran yang sudah ada di aturan terdahulu, otoritas fiskal memberikan satu ketentuan tambahan. Ketentuan itu adalah pengecualian minimal nominal baik dalam rupiah maupun valas. Dengan demikian, penawaran bisa lebih rendah dari batasan minimal.

Baca Juga: Kemenkeu Ubah Formula Pembagian Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Rokok

Pengecualian berlaku untuk pemenuhan kewajiban investasi pada surat berharga negara (SBN) dan atau pendalaman dan pengembangan pasar keuangan, serta perluasan basis investor domestik. Adapun, minimal nominal untuk satu seri tetap diatur yakni Rp10 miliar (pembelian dalam rupiah) dan US$1 juta (pembelian dalam valas). (kaw)

Dalam pasal 5 beleid tersebut, nonimal nominal penawaran pembelian SUN dalam mata uang rupiah yang dapat diajukan kepada pemerintah oleh Bank Indonesia, OJK, LPS, BPJS, BUMN, BLU, pemerintah daerah atau dealer utama senilai Rp250 miliar.

Baca Juga: Jadi Digital Treasury 2023, Otoritas Fokus Kembangkan SDM

Adapun minimal nominal untuk satu seri senilai Rp10 miliar dan berlaku kelipatannya. Ketentuan ini lebih longgar dibandingkan beleid terdahulu dengan minimal nominal penawaran senilai Rp300 miliar untuk satu seri.

Selanjutnya, minimal nominal penawaran pembelian SUN dalam valuta asing (valas) yang dapat diajukan kepada pemerintah oleh residen adalah senilai US$25 juta atau ekuivalen dengan mata uang asing lain. Adapun, minimal nominal untuk satu seri senilai Rp1 juta atau ekuivalen dengan mata uang asing lain dan berlaku kelipatannya.

Ketentuan ini juga lebih longgar dari aturan sebelumnya yang mengharuskan minimal penyampaian penawaran pembelian SUN dalam valas senilai US$50 juta atau ekuivalen dengan mata uang asing lain. Patokan nominal itu juga berlaku untuk satu seri.

Baca Juga: Sri Mulyani Blokir Importir Tak Patuh Aturan Perpajakan & Tata Niaga

Jika penawaran pembelian SUN dalam valas dilakukan dalam mata uang selain dolar Amerika Serikat (AS), perhitungan Batasan minimal untuk menentukan ekuivalen mata uang asing lain dengan mata uang dolar AS mengacu pada rata-rata kurs tengah Bank Indonesia.

“Rata-rata kurs tengah Bank Indonesia dalam lima hari terakhir sebelum tanggal surat penawaran,” demikian penggalan ketentuan dalam pasal 5 ayat (3) PMK No.51/PMK.08/2019.

Selain melonggarkan batasan minimal nominal penawaran yang sudah ada di aturan terdahulu, otoritas fiskal memberikan satu ketentuan tambahan. Ketentuan itu adalah pengecualian minimal nominal baik dalam rupiah maupun valas. Dengan demikian, penawaran bisa lebih rendah dari batasan minimal.

Baca Juga: Kemenkeu Ubah Formula Pembagian Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Rokok

Pengecualian berlaku untuk pemenuhan kewajiban investasi pada surat berharga negara (SBN) dan atau pendalaman dan pengembangan pasar keuangan, serta perluasan basis investor domestik. Adapun, minimal nominal untuk satu seri tetap diatur yakni Rp10 miliar (pembelian dalam rupiah) dan US$1 juta (pembelian dalam valas). (kaw)

Topik : SUN, surat utang, Kemenkeu, Sri Mulyani, private placement
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA