Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
JAKARTA, DDTCNews -- Otoritas fiskal mengestimasi realisasi penerimaan perpajakan pada tahun ini akan meleset dari target. Estimasi tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Jumat (14/6/2019).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sejumlah asumsi makro ekonomi dalam APBN 2019 diperkirakan bergeser. Hal ini yang kemudian memberi tekanan pada kinerja pendapatan negara dan hibah, terutama dari sisi perpajakan.
“Kita akan lihat di dalam APBN kita, tekanan terhadap pendapatan negara dan hibah akan terlihat dari sisi perpajakan, baik yang berasal dari risiko global, penurunan dari ekspor, investasi dan penurunan dari pendapatan perusahaan perusahan yang mengandalkan komoditas,” jelasnya.
Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti dampak larangan iklan rokok di internet. Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) berpendapat larangan tersebut, secara konseptual, akan memengaruhi konsumsi rokok di kalangan masyarakat. Namun, otoritas belum mempunyai hitungan pasti.
Berikut ulasan berita selengkapnya.
Sri Mulyani memproyeksi asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) akan mengalami tekanan. Pada saat yang bersamaan, asumsi pertumbuhan ekonomi juga berisiko lebih rendah dari patokan dalam APBN 2019. Hal ini akan berdampak pada performa penerimaan perpajakan.
Selain itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menilai pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga diprediksi mengalami penurunan hingga akhir tahun karena PNPB masih didominasi dari sumber daya alam.
Kepala Sub Direktorat Penerimaan Bea dan Cukai DJBC Rudy Rahmaddi mengatakan larangan iklan rokok di internet secara konseptual bisa berpengaruh pada konsumsi yang akhirnya menekan setoran cukai. Hal ini sejalan dengan konsep cukai sebagai pengendali konsumsi.
“Kami terus monitor dan mendalami sejauh mana potensi dampak imbauan ini [terhadap setoran cukai],” katanya.
Indonesia membutuhkan investasi hingga Rp5.823,2 triliun untuk mengatasi persoalan stagnasi pertumbuhan ekonomi pada level 5%—5,2%. Investasi tersebut penting untuk mendorong laju produk domestik bruto (PDB) 5,3%—5,6% pada 2020. Pasalnya, untuk mencapai target PDB itu, Indonesia butuh pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 7%—7,4%.
“Ini yang menggambarkan bahwa untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,6% peranan investasi swasta menjadi sangat penting sehingga policy-policy yang berhubungan dengan kebijakan investasi adalah kunci,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.