BERITA PAJAK HARI INI

Sri Mulyani Estimasi Penerimaan Perpajakan 2019 Meleset dari Target

Redaksi DDTCNews | Jumat, 14 Juni 2019 | 08:00 WIB
Sri Mulyani Estimasi Penerimaan Perpajakan 2019 Meleset dari Target

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

JAKARTA, DDTCNews -- Otoritas fiskal mengestimasi realisasi penerimaan perpajakan pada tahun ini akan meleset dari target. Estimasi tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Jumat (14/6/2019).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sejumlah asumsi makro ekonomi dalam APBN 2019 diperkirakan bergeser. Hal ini yang kemudian memberi tekanan pada kinerja pendapatan negara dan hibah, terutama dari sisi perpajakan.

“Kita akan lihat di dalam APBN kita, tekanan terhadap pendapatan negara dan hibah akan terlihat dari sisi perpajakan, baik yang berasal dari risiko global, penurunan dari ekspor, investasi dan penurunan dari pendapatan perusahaan perusahan yang mengandalkan komoditas,” jelasnya.

Baca Juga:
DJP Bakal Tunjuk Wajib Pajak, Uji Coba Kesiapan Coretax System

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti dampak larangan iklan rokok di internet. Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) berpendapat larangan tersebut, secara konseptual, akan memengaruhi konsumsi rokok di kalangan masyarakat. Namun, otoritas belum mempunyai hitungan pasti.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • PNBP Juga Berisiko Turun

Sri Mulyani memproyeksi asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) akan mengalami tekanan. Pada saat yang bersamaan, asumsi pertumbuhan ekonomi juga berisiko lebih rendah dari patokan dalam APBN 2019. Hal ini akan berdampak pada performa penerimaan perpajakan.

Baca Juga:
Perpanjang Waktu Lapor SPT? Ingat, Sampaikan Lapkeu Sementara dan SSP

Selain itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menilai pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga diprediksi mengalami penurunan hingga akhir tahun karena PNPB masih didominasi dari sumber daya alam.

  • DJBC Pantau Dampak Larangan Iklan Rokok di Internet

Kepala Sub Direktorat Penerimaan Bea dan Cukai DJBC Rudy Rahmaddi mengatakan larangan iklan rokok di internet secara konseptual bisa berpengaruh pada konsumsi yang akhirnya menekan setoran cukai. Hal ini sejalan dengan konsep cukai sebagai pengendali konsumsi.

“Kami terus monitor dan mendalami sejauh mana potensi dampak imbauan ini [terhadap setoran cukai],” katanya.

Baca Juga:
Demi Kejar Penerimaan, Pemkot Bentuk Tim Gerebek Pajak
  • Indonesia Butuh Investasi Lebih dari Rp5.800 Triliun

Indonesia membutuhkan investasi hingga Rp5.823,2 triliun untuk mengatasi persoalan stagnasi pertumbuhan ekonomi pada level 5%—5,2%. Investasi tersebut penting untuk mendorong laju produk domestik bruto (PDB) 5,3%—5,6% pada 2020. Pasalnya, untuk mencapai target PDB itu, Indonesia butuh pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 7%—7,4%.

“Ini yang menggambarkan bahwa untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,6% peranan investasi swasta menjadi sangat penting sehingga policy-policy yang berhubungan dengan kebijakan investasi adalah kunci,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

DJP Bakal Tunjuk Wajib Pajak, Uji Coba Kesiapan Coretax System

Selasa, 23 April 2024 | 08:59 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Perpanjang Waktu Lapor SPT? Ingat, Sampaikan Lapkeu Sementara dan SSP

Senin, 22 April 2024 | 18:00 WIB KOTA BENGKULU

Demi Kejar Penerimaan, Pemkot Bentuk Tim Gerebek Pajak

Senin, 22 April 2024 | 14:05 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024