Fokus
Literasi
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:38 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 25 Februari 2021 | 17:36 WIB
CUKAI (2)
Data & Alat
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Senin, 15 Februari 2021 | 11:38 WIB
STATISTIK RASIO PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani Beri 2 Mandat yang Saling Bertentangan kepada DJP & DJBC

A+
A-
4
A+
A-
4
Sri Mulyani Beri 2 Mandat yang Saling Bertentangan kepada DJP & DJBC

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

JAKARTA, DDTCNews – Kepada Ditjen Pajak (DJP) serta Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan dua mandat yang harus dijalankan bersamaan di tengah adanya pandemi virus Corona (Covid-19).

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR lewat konferensi video, Sri Mulyani mengungkapkan dua mandat itu adalah tetap mengumpulkan penerimaan perpajakan sekaligus memberikan berbagai insentif untuk dunia usaha yang mengalami tekanan besar akibat pandemi.

“Mereka mendapat dua mandat yang saling beroposisi, yaitu di satu sisi tetap harus menjaga penerimaan negara, tapi di sisi lain mereka harus mampu mendukung ekonomi, dunia usaha, dan masyarakat yang saat ini mengalami musibah sangat berat," katanya, Kamis (30/4/2020).

Baca Juga: Soal Perpanjangan Insentif Pajak, Ini Pesan Anggota DPR

Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah merilis berbagai insentif pajak untuk dunia usaha, meliputi PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) pembebasan PPh Pasal 22 Impor, potongan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%, dan percepatan restitusi PPN.

Semula, insentif tersebut hanya diberikan pada industri manufaktur dan 19 sektor industri manufaktur tertentu. Namun kini, Sri Mulyani berencana memperluas pemberian insentif hingga 18 sektor usaha. Perluasan insentif itu juga berarti penambahan anggaran hingga Rp35,5 triliun.

Dari sisi bea dan cukai, pemerintah memberikan pembebasan bea masuk dan pajak impor atas barang-barang yang digunakan untuk penanganan pandemi virus Corona. Insentif serupa juga diberikan untuk kegiatan impor yang dilakukan oleh 19 sektor usaha manufaktur, serta perusahaan di kawasan berikat dan penerima fasilitas kemudahan impor untuk tujuan ekspor.

Baca Juga: Tahun Ini Fasilitas Kepabeanan Alkes & Vaksin Hampir Rp1 Triliun

Adanya pelemahan ekonomi dan berbagai insentif yang diberikan, outlook pendapatan negara diperkirakan hanya mencapai 1.760 triliun, turun dari target dalam APBN 2020 yang senilai Rp2.233 triliun. Untuk outlook selengkapnya bisa disimak di artikel ‘Postur APBN 2020 Direvisi Karena Pandemi Corona, Ini Perinciannya’.

Khusus untuk pajak, outlook penerimaannya pada tahun ini mencapai Rp1.254,1 triliun atau hanya 76,3% dari target awal di APBN 2020 senilai Rp1.642,6 triliun. Outlook itu mengalami penurunan 5,9% dibandingkan realisasi tahun lalu senilai Rp1.332,1 triliun. Simak artikel ‘Sri Mulyani Proyeksi Shortfall Pajak Rp388,5 triliun, Ini Penyebabnya’.

Dari sisi penerimaan bea dan cukai, Sri Mulyani memperkirakan akan terjadi penurunan 2,2%, lantaran pemberian berbagai stimulus pembebasan bea masuk untuk 19 industri serta perusahaan kawasan berikat dan KITE.

Baca Juga: Agar PPnBM Mobil Ditanggung Pemerintah, PKP Wajib Lakukan Ini

"Jadi selain karena pertumbuhan ekonomi yang melemah, penerimaan masih mengalami penurunan karena kita memberikan insentif perpajakan," imbuh Sri Mulyani. (kaw)

Topik : penerimaan pajak, insentif pajak, DJP, DJBC, Sri Mulyani
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 24 Februari 2021 | 16:39 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 24 Februari 2021 | 15:39 WIB
PERLUASAN OBJEK CUKAI
Rabu, 24 Februari 2021 | 15:31 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 24 Februari 2021 | 15:06 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Minggu, 28 Februari 2021 | 15:01 WIB
KOREA SELATAN
Minggu, 28 Februari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SERANG
Minggu, 28 Februari 2021 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 28 Februari 2021 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Minggu, 28 Februari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 28 Februari 2021 | 10:01 WIB
UNI EROPA
Minggu, 28 Februari 2021 | 09:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Minggu, 28 Februari 2021 | 08:01 WIB
MOHAMAD FERIADI:
Minggu, 28 Februari 2021 | 07:01 WIB
AFRIKA SELATAN