PEMILU 2024

Soroti Ketimpangan APBD di Daerah, Anies-Cak Imin Beberkan Solusinya

Muhamad Wildan | Jumat, 29 Desember 2023 | 14:00 WIB
Soroti Ketimpangan APBD di Daerah, Anies-Cak Imin Beberkan Solusinya

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berdialog dengan nelayan di Pantai Blimbingsari, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (28/12/2023). ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) menyoroti ketimpangan APBD antardaerah di Indonesia.

Co-captain Timnas AMIN Thomas Lembong mengatakan ketimpangan timbul salah satunya karena kapabilitas pemda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah masih rendah. Kemenkeu seharusnya memberikan pelatihan kepada pemda untuk memungut pajak ataupun retribusi.

"Kemenkeu seharusnya membuat akademi untuk melatih dinas-dinas keuangan pemkab/pemkot, bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah," katanya, dikutip pada Jumat (29/12/2023).

Baca Juga:
Tingkatkan Kepatuhan Warga, Pemprov Luncurkan Program Tabungan Pajak

Dengan pelatihan tersebut, lanjut Thomas, pemerintah diharapkan mampu berinovasi dalam rangka menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dan tidak hanya mengandalkan peningkatan tarif pajak semata.

"Misal, mengapa sampah tidak dipasang iuran? Banyak iuran-iuran seperti ini yang sebaiknya diterapkan di tingkat lokal, karena sampah itu masalah lokal. Ini bisa menjadi bagian dari penghasilan daerah. Ini contoh saja untuk memeratakan [APBD] ke seluruh kota," tuturnya.

Selain itu, Thomas memandang transfer ke daerah masih perlu ditingkatkan lebih besar dalam rangka meningkatkan kapabilitas pemda untuk melakukan belanja.

Baca Juga:
Dorong Pemilik Kendaraan Balik Nama, Pemprov Gelar Pemutihan Pajak

Saat ini, kurang lebih dua pertiga APBN adalah untuk belanja pemerintah pusat. Hanya sepertiga APBN yang dialokasikan untuk transfer ke daerah.

"Ini harus berubah. Selama 10 tahun terakhir yang bertumbuh cepat itu belanja pusat, transfer ke daerah kecil sekali. Ini mungkin harus dibalik, belanja pusat harus dibatasi dan transfer ke daerah harus ditingkatkan untuk mengurangi ketimpangan," ujar Thomas. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 01 Mei 2024 | 12:00 WIB KOTA BANJARBARU

Pemkot Patok Tarif 40% Pajak Jasa Hiburan Karaoke dan Spa

Rabu, 01 Mei 2024 | 10:00 WIB PROVINSI SUMATERA BARAT

Tingkatkan Kepatuhan Warga, Pemprov Luncurkan Program Tabungan Pajak

Rabu, 01 Mei 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Aturan Impor Susu Bakal Direlaksasi untuk Program Susu Gratis Prabowo

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:30 WIB PROVINSI SULAWESI SELATAN

Dorong Pemilik Kendaraan Balik Nama, Pemprov Gelar Pemutihan Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 01 Mei 2024 | 13:00 WIB KELAS PPH PASAL 21 (4)

Memahami Pengurang Penghasilan dalam PPh Pasal 21

Rabu, 01 Mei 2024 | 12:00 WIB KOTA BANJARBARU

Pemkot Patok Tarif 40% Pajak Jasa Hiburan Karaoke dan Spa

Rabu, 01 Mei 2024 | 11:30 WIB PAJAK PENGHASILAN

Begini Cara Hitung Angsuran PPh Pasal 25 BUMN dan BUMD

Rabu, 01 Mei 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Kriteria-Perbedaan Barang Kiriman Hasil Perdagangan dan Nonperdagangan

Rabu, 01 Mei 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 01 MEI 2024 - 07 MEI 2024

Berjalan Sebulan Lebih, Kurs Pajak Berlanjut Melemah terhadap Dolar AS

Rabu, 01 Mei 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Aturan Impor Susu Bakal Direlaksasi untuk Program Susu Gratis Prabowo

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Impor Barang Bawaan Tak Dibatasi, Bea Masuk Tetap Sesuai PMK 203/2017